Jaksa Terkesan Kesampingkan Pandangan atau Penilaian Subyektif Terkait Penahanan H. Sukarmis

Jaksa Terkesan Kesampingkan Pandangan atau Penilaian Subyektif Terkait Penahanan H. Sukarmis

KUANSING, RANAHRIAU.COM - Penahanan Mantan Bupati Kuansing H Sukarmis atas dugaan korupsi pada proyek pembangunan Hotel kuansing dinilai tidak mempertimbangkan pandangan atau penilaian subyektif.

Hal tersebut diungkapkan oleh Pengacara Amrizal Amin, SH., saat ditemui  kamis (16/5/2024) Siang, di Teluk Kuantan.

Selaku advokat, Amrizal sangat Menyayangkan sikap dari pihak kejaksaan karena lebih mengedepankan pandangan atau penilaian obyektif saja.

Dikatakannya, Penahanan mantan Bupati Kuansing H sukarmis lebih berpatokan pada syarat-syarat pertimbangan atau penilaian obyektif saja, akan tetapi terkesan kurang atau tidak menggunakan syarat-syarat pandangan atau penilayan yang bersifat  subyektif.

" Memang kita mengakui  sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 21 KUHAP menyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Kemudian, Penahanan dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam setiap jenjang tahapan sistem peradilan pidana. Pada tahap penyidikan penyidik dapat melakukan penahanan, dalam tahap penuntutan penuntut umum dapat melakukan penahanan dan tahap pemeriksaan di Pengadilan mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi (Tingkat Banding) dan Mahkamah Agung (Tingkat Kasasi), hakim dapat melakukan penahanan yang lamanya telah diatur dalam Pasal 24 sampai Pasal 29 KUHAP," kata Amrizal.

Akan tetapi, kata dia, sebelum penahanan, Penyidik  diberi kewenangan untuk melakukan pertimbangan atau Penilaian apakah perlu ditahan atau tidak , sementara untuk melakukan pertimbangan atau penilaian tersebut juga diatur oleh undang-undang.

" Penahanan tersangka oleh penyidik jelas diatur didalah KUHAP pada pasal 21 dan didalam pasal 21 tersebut juga ada Syarat pertimbangan atau penilain Subyektif dan syarat pertimbangan atau penilaian Obyektif. Adapun  penahanan yang bersifat objektif didasari pada tindak pidana yang ancaman pidananya maksimal 5 tahun ke atas serta tindak pidana sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 21 ayat (4) huruf d.

" Jadi jelas untuk menahan seseorang jangan hanya pokus pada  telah memenuhi syarat-syarat obyektif, yaitu tersangka diancam hukuman 5 Tahun, akan tetapi hendaklah ada pertimbangan atau penilaian Subyektif terhadap tersangka yang hendak ditahan," Harapnya.

Kemudahan, terkait  syarat-syarat yang bersifat subyektif, kata mantan Ketua PWI Kuansing tersebut mengatakan, hal tersebut diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa pejabat yang berwenang menahan dapat menahan tersangka atau terdakwa apabila menurut penilaiannya si tersangka atau terdakwa di khawatirkan hendak melarikan diri, menghilangkan barang bukti serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi.

Terkait jika penyidik dalam hal menahan tersangka H Sukarmis juga telah menggunakan syarat syarat pandangan atau penilaian subyektif sesuai dengan kewenangan yang diberikan sebagaimana pasal 21 ayat 1 KUHAP tersebut maka, dirinya memintak perlu dikaji dan dipertimbangkan kembali sesuai dengan norma norma yang ada.

" bagaimana mungkin yang bersangkutan dihawatirkan akan menghilangkan barang bukti sementara dokumen dokumen pemerintah terutama dokumen proyek pembangunan hotel kuansing tentunya berada dalam penguasaan penguasa daerah saat ini. Kemudian bagaimana mungkin yang bersangkutan akan mengulangi kembali perbuatannya sementara dia bukan lagi penguasa daerah (Bupati).

Selanjutnya, bagaimana mungkin dia akan melarikan diri sementara tersangka masih aktif sebagai anggota DPRD Riau dan lahir dikuansing hingga sampai tua hidup di kuansing, keluarganya cucu-cucunya juga di kuansing.

Namun demikian kata Amrizal, semua itu merupakan kewenangan penyidik kejaksaan , jika penyidik masih berpandangan perlu ditahan, tentu hal itu sepenuhnya kewenangan penyidik, mudah mudahan proses hukumnya berjalan dengan baik jujur dan adil, pungkasnya.

Editor : Eki Maidedi
Sumber : Rilis
Komentar Via Facebook :