Ramadhan 1444 H di Riau Ada OTT, Kata Masyarakat: KPK Boleh Puas Tapi Jangan Merasa Tuntas

Foto: M.Fachrorozi, Masyarakat Riau, Seorang Warga Kabupaten Bengkalis

BENGKALIS, RANAHRIAU.COM - Tetap acungan jempol untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan tentunya dalam konteks keseriusan yang terukur, sekaligus bentuk upaya menunjukkan kelasnya dalam menangani kejahatan korupsi. 

Tak dapat dipungkiri, bahwa segenap masyarakat Indonesia secara umum jelas akan menaruh moral persahabatan terhadap kerja KPK, dalam artian tugas dan tanggung jawab yang berdiri tegak atas amanat yang dibebani pada lembaga tersebut.

Menyikapi hal itu, salah seorang masyarakat Riau tepatnya warga Bengkalis M.Fachrorozi atau yang akrap disapa Agam, pria yang dikenal kritis itu kembali memberi pandangan buat KPK. 
Bukan tanpa alasan, menurutnya boleh saja KPK puas atas peristiwa penegakan hukum belum lama ini di Kabupaten Kepulauan Meranti yang masih merupakan bagian dari Provinsi Riau.

Namun dikatakannya, lantas jangan seolah sudah merasa tuntas, ini kejahatan korupsi. Dimana, para penggemar yang berkebutuhan itu (Koruptor) selalu saja tak pernah kehabisan akal, diyakini mereka banyak cara serta masih menyimpan selera yang baik dalam hal itu, terutama kepala daerah dan lainnya. 

"Disinyalir momentum itu ada pada tahun 2023 ini, sebagai tahun gerbang bagi kepentingan politik, awal kerentanan tahun menggilanya untuk dugaan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum," sebut Agam kepada wartawan, Jumat malam (13/5/2023). 

Dijelaskannya, berkaca dari tragedi hukum di Kabupaten Kepulauan Meranti yang mana jelang peraduan kontestasi politik pada tahun 2024 mendatang, Provinsi Riau kembali dibuat malu, seorang Bupati tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi. 

"Dan jelas ini contoh nyata mencerminkan bahwasanya prilaku yang dimaksud tak ada habisnya, ibarat predator hasrat pemangsa untuk melakukan korupsi selalu saja ada," ungkapnya. 

Lanjutnya, menurut Agam lagi, yang perlu digaris bawahi, KPK jangan berhenti sampai di situ, mengingat dugaan perbuatan serupa masih memungkinkan terjadi pada daerah Riau lainnya, terutama daerah-daerah berpendapatan tinggi, seperti Kabupaten Bengkalis diantaranya. 

"Selain Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang tertinggi, daerah itu juga sudah tidak asing bagi KPK, di karenakan sudah lebih dulu berpredikat negatif, di sinilah peran KPK yang kita harapkan, tetap harus menggunakan sumbu pendek. Artinya jangan banyak pertimbangan, sikat saja semua yang terindikasi," tegasnya. 

Ini sangat penting, sambungnya, sebagai catatan mengingat kekuasaan yang sedang berjalan di Kabupaten Bengkalis saat ini masih pusaran terdekat Bupati sebelumnya, penguasa yang pernah berperkara secara hukum. 

Lalu setelah tidak lagi menjabat dikarenakan harus menerima konsekuensi hukum atas perbuatannya sendiri dan kini posisi jabatan itu kembali di duduki oleh istrinya, artinya patut menaruh dugaan bahwa aroma kepentingan yang tidak elok itu diduga memungkinkan tetap berlanjut. 

"Sampai disini rasanya jelas bisa di pahami, terutama bagi golongan masyarakat cerdas dan pihak-pihak yang berakal sehat, tentu akan cukup mengerti dengan indikasi yang baru saja digambarkan," singgungnya. 

Seraya mengakhiri pendapat, Agam tidak lupa berpesan kepada ketua KPK Firli Bahuri, sekali lagi tolong pak Bengkalis dengan berbagai referensinya jangan pernah anda lupakan, anda harus buktikan bahwa anda benar-benar serius, bukan hanya 'lip service, pencitraan basa basi sebatas menarik perhatian publik. 

"Ingat pak Firli, fase familiar yang disebut tahun politik itu terus saja menghampiri seiring proses waktu, dan jangan biarkan negara dibebani dengan sesuatu yang bersifat merugikan, apalagi sampai membiarkan yang bermasalah, justru akan memperparah Pak," tutupnya.