Seperti Apa Nasib Guru PPPK Pasca Gagalnya Pengesahan APBD-P Kuansing? Baca Selengkapnya..

Seperti Apa Nasib Guru PPPK Pasca Gagalnya Pengesahan APBD-P Kuansing? Baca Selengkapnya..

Sekda Kuansing, H. Dedy Sambudi, S.KM, M.Kes

KUANSING, RANAHRIAU.COM - Rapat paripurna pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Perubahan (APBD-P) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Provinsi Riau, tahun 2022 berlangsung alot dan kemudian akhirnya gagal disahkan.

Ketua DPRD Kuansing, Dr. Adam SH , MH, dalam konferensi pers nya Jumat (30/9) malam, di gedung DPRD Kuansing, mengaku bahwa ia bersama seluruh ketua fraksi dan pimpinan komisi telah sepakat merampungkan pengesahan APBD-P Jumat malam ini.

"Tadi siang menjelang sore saya bersama seluruh ketua fraksi dan seluruh pimpinan komisi, telah sepakat akan merampungkan pengesahan APBD-P malam ini," kata Adam.

Namun, sambung dia, sebelum pembahasan APBD Perubahan dimulai, sekretaris daerah (Sekda) Kuansing, Dedy Sambudi, mengatakan kepada seluruh fraksi bahwa dengan waktu yang singkat tidak mungkin lagi berbuat. ,"Tidak memungkinkan lagi buat fraksi-fraksi untuk teknisnya dalam penginputan APBD-P," ujar Adam mencontohkan penyampaian sekda.

"Terus Kami DPRD mau buat apa lagi kalau sudah sekda nya mengatakan seperti itu. Sementara teknis hasil pembahasan tersebut akan dilaksanakan oleh TAPD, dan TAPD itu sendiri yang mengatakan kepada kita semua," ulas Adam.

Kendati pengesahan APBD-P gagal sambung Adam, namun untuk SK guru PPPK akan tetap dibagikan paling lambat tanggal 15 Oktober, termasuk gaji akan dibayarkan di pergeseran anggaran.

"Kawan-kawan guru PPPK jangan khawatir, SK nya paling lambat akan dibagikan oleh sekda paling lambat tanggal 15 Oktober, dan gaji akan diupayakan secepatnya," ucap Adam.

Gagalnya pengesahan APBD-P kata Adam, juga tidak berpengaruh kepada Porvov. "Porvov tetap akan dilaksanakan di kuantan Singingi. Karena anggaran nya sudah ada melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) provinsi Riau," tutupnya.

Sementara itu, Sekda Kuansing, H. Dedy Sambudi, dikonfirmasi ranahriau.com Sabtu (01/10/2022) pagi, menegaskan bahwa logisnya itu gak mungkin sidang paripurna dilakukan empat sampai lima kali dalam waktu empat jam.

"Logikanya sajalah, mana mungkin sidang paripurna dilakukan empat sampai lima kali dalam empat jam. Kalau kita lanjutkan pembahasan empat sampai lima, kan jadi pertanyaan juga. Ini Beda dengan sidang pertanggungjawaban. Kalau sidang pertanggungjawaban kan tinggal baca-baca aja. Gak ada hitung-hitung ya kan. Kalau anggaran mana mau seperti itu, ditangkap KPK kita nanti," tegas Sekda.

Namun demikian, Sekda berharap bagaimana supaya eksekutif dan legislatif itu jangan saling menyalahkan terus. "Kita ini bagaimana mau membangun Kuansing kalau saling menyalahkan. Bola nya sama mereka (DPRD-red) kok, kenapa gak mereka bahas dari awal, kan sudah lama dikirim kan," ujar Sekda menambahkan.

"mereka menunggu apa? kami saja menunggu mereka. Kalau siang tadi masih mending, masih bisa. Di DPRD itu kan memaksakan keinginan mereka, kan sudah saya jawab secara tertulis," ulasnya

Dari hasil pembahasan kemarin malam yang dilanjutkan sampai jam 2 dinihari itu, sambung Sekda, ada rekomendasi komisi yang ia terima, dan pagi tadi sudah dijawab secara tertulis.

"Harusnya ketika mereka menerima surat dari saya itu, mereka langsung panggil kami, tapi kan gak ada. segaja mengulur waktu sampai jam 5 sore baru rapat fraksi," ungkap Sekda.

Ditanya terkait pernyataan ketua DPRD Dr. Adam, yang menyatakan bahwa SK akan dibagikan paling lambat tanggal 15 Oktober, dan gaji guru PPPK yang akan dibayar dengan pergeseran anggaran, Sekda pun membantah hal itu.

"Gak, Gajinya tidak ada saya katakan di pergeseran anggaran. Gajinya itu ya gaji yang mereka diterima Sekarang, sampai ada penggajian yang terbaru, kan gak boleh doble. Gaji terbaru itu kan sampai ada anggaran. Tapi, kalau mengenai SK, ya kita bagikan nanti SK nya, gak ada masalah," tutur Sekda.

Sekda Dedy Sambudi menyarankan agar legislatif dengan eksekutif saling menyalahkan, dan tidak saling berbalas pantun. "Ya sudah lah, kan kita sudah sampaikan kalau ia ingin perubahan. Bukti Perubahan itu kan dengan menyampaikan KUA-PPAS. Kalau mereka mau, tentu cepat mereka bahas. dibahas nya cepat. Mereka kan tahu waktu berakhirnya tu kapan," kata Dedy Sambudi

terakhir, Sekda Kuansing H Dedy Sambudi menjelaskan bahwa Pembahasan APBD-P di DPRD ini di September itu kan sudah dimulai, maka semenjak mereka terima seharusnya sudah dibahas mereka. 

"itu kan kemarin LKPJ lambat. Itupun  karena dipaksakan ada LKPJ nya. kalau gak ada LKPJ  kan gak ada perubahan. Akhirnya gak ada juga. Beginilah kalau kita saling mencari kesalahan. Nilai sendiri lah siapa yang salah, kalau barangnya sudah dikirim, tentu gak eksekutif lagi yang salah," pungkasnya.

Editor : Eki Maidedi
Komentar Via Facebook :