Tidak Main-main, Politisi Demokrat Kota Dumai bakal gugat AHY jika hal ini terjadi

Tidak Main-main, Politisi Demokrat Kota Dumai bakal gugat AHY jika hal ini terjadi

PEKANBARU, RANAHRIAU. COM-Ketua DPRD Kota Dumai, Agus Purwanto tidak terima dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) dari DPP Partai Demokrat terkait pergantian unsur pimpinan ketua DPRD kota Dumai yang dibacakan pada sidang Paripurna DPRD Dumai, Selasa (10/05/2022).

Surat dengan No.50/SK/DPP.PD/IV/2022. Surat tersebut berisi tentang pergantian unsur pimpinan Ketua DPRD Kota Dumai yang berasal dari Fraksi Partai Demokrat. Sebelumnya, untuk jabatan Ketua DPRD Dumai sendiri diemban oleh Agus Purwanto. Pada SK tersebut, ia digantikan oleh koleganya, yakni Suprianto.

Melalui Kuasa Hukumnya, Parlindungan SH MH, Agus telah melayangkan gugatan terhadap SK yang ditandatangani langsung Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dalam sebuah konferensi pers, Parlindungan mengatakan alasan pergantian kliennya dari jabatan Ketua DPRD Dumai sangat tidak berdasar dan cenderung mengada-ngada. Apalagi, dasar pergantian yang tertuang kedalam SK putusan oleh DPP Demokrat adalah surat mosi tak percaya yang ditanda tangani oleh 20 anggota DPRD Dumai. "Dasar mosi tidak percaya ini menurut hemat kami sangat mengada-ngada. Salahsatunya klien kami ditagih utang oleh orang, padahal tidak ada. Kalaupun ada, itukan urusan personal. Ada juga pegawai di sekretariat DPRD yang tidak nyaman dengan klien kami," ujarnya.

Lebih lanjut Perlindungan melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri (PN) Kota Dumai, dengan turut menggugat 9 pihak di Partai Demokrat. Diantaranya adalah Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Sekjen PD Tengku Riefky Harsya serta beberapa nama pimpinan PD lainnya, hingga ke tingkat DPC Kota Dumai.

"Adapun dalam gugatan kami meminta DPP Demokrat mengembalikan jabatan klien kami ke jabatan semula. Yakni Ketua DPRD Kota Dumai. Selain itu, atas SK ini klien kami juga mengalami kerugian materil. Karena keputusan sepihak ini, klien ini mengalami kekurangan percaya diri dan sebagainya. Sehingga masing-masing tergugat kami minta mengganti kerugiam im materil yang dialami klien kami sebesar Rp5 miliar perorang," imbuhnya.

Parlindungan juga melakukan somasi terhadap 20 orang anggota DPRD Kota Dumai yang telah menyampaikan sekaligus menandatangani mosi tidak percaya terhadap kliennya. Karena dasar pergantian sendiri berasal dari mosi tidak percaya yang menurut pihaknya sangat tidak masuk diakal. Bila mosi tidak percaya yang sudah ditandatangani tidak ditarik, maka pihaknya juga bakal menempuh jalur hukum atas dugaan penyampaian informasi bohong yang tertuang ke dalam somasi dimaksud.

"Apabila dalam 3X24 jam 20 anggota DPRD Kota Dumai yang menandatangani somasi tersebut tidak dicabut. Kami akan menempuh jalur hukum atas dugaan penyebaran informasi bohong yang terdapat didalam isi surat mosi tidak percaya," tegasnya.

Editor : Abdul
Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT :