PJU Mati Total, Komisi II DPRD Bengkalis Hearing Bersama PLN dan Perkimtan

PJU Mati Total, Komisi II DPRD Bengkalis Hearing Bersama PLN dan Perkimtan

Ruby Handoko, Ketua Komisi II DPRD Bengkalis

BENGKALIS, RANAHRIAU.COM - Komisi II DPRD Bengkalis menggelar hearing bersama PLN Rayon Bengkalis dan Dinas Perkimtan Bengkalis membahas terkait pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU) tepatnya terjadi di area kota Bengkalis, Senin (30/8/2021). 

Hearing mendengarkan pendapat atau membahas terjadinya pemutusan PJU ini langsung dipimpin oleh ketua Komisi II DPRD Bengkalis Ruby Handoko.

Ruby Handoko sapaan akrabnya Akok sebagai pimpinan rapat tersebut meminta kepada pihak PLN Rayon Bengkalis masalah penunggakan pembayaran ini agar tidak terjadi pemutusan terhadap PJU.

Terkait tunggakan PJU ini, kita minta ada toleransi dari pihak PLN. Karena PLN dan Pemda Bengkalis sama-sama pelat merah, tapi secara sistim tidak bisa. 

"Dari keterangan dan penjelasan dari dinas Perkimtan Bengkalis di saat hearing, Akok menegaskan kepada dinas Perkimtan Bengkalis agar hal seperti ini tidak terjadi lagi kedepannya, jalinkan komunikasi dan koordinasi dengan baik," tegas Akok.

Pada bulan Juli 2021 telah dibayar sebesar Rp 1 miliar dan tunggakan hutang masih tersisa Rp 700 juta. Dan yang belum di bayar di bulan Agustus dan September 2021 sebesar Rp 2,6 miliar, sedangkan untuk penganggaran hanya di bayar untuk bulan Juli, untuk di bulan Agustus dan September 2021 akan kita anggarkan dan di lunasi pada APBD-P tahun 2021.

"Tetapi jika ini tidak ada solusinya, kita akan adakan hearing lintas komisi di DPRD Bengkalis," kata Akok.

Foto : H.Mawardi Anggota Komisi II DPRD Bengkalis

Dikesempatan ini, anggota komisi II H.Mawardi menyampaikan, bagaimana yang akan datang mengenai penganggaran untuk kedepannya jangan terjadi lagi yang kedua kalinya, dan kami dari komisi II akan tetap berusaha agar pemadaman ini segera di hidupkan kembali.

"Insya Allah, terkait pembayaran, kami di komisi II dan Pemerintah Bengkalis berupaya untuk menutupinya secepat mungkin. Jika ini tidak dilakukan akan terjadinya mutasi N, yang mana akan terjadi pembayaran lebih besar lagi," kata anggota Komisi II DPRD Bengkalis H. Mawardi.

Foto : Andiko Bestari, Manager PLN Unit Bengkalis

Seusai hearing, Manager PLN Unit Bengkalis Andiko Bestari kepada wartawan menjelaskan, bahwa untuk Pajak Penerangan Jalan (PPJ) inikan bagian terpisah sebenarnya dari alokasi pembayaran, dan anggarannya di kelola oleh dinas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

"Sedangkan untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) itu sendiri di kelola oleh dinas Perkimtan Bengkalis, dan itu kewajiban Pemkab Bengkalis untuk membayar ke pihak PLN Bengkalis," ungkap Manager PLN Unit Bengkalis Andiko Bestari kepada wartawan seusai hearing di Komisi II, Senin Sore.

Selanjutnya, dikatakan Andiko, secara normalnya untuk pembayaran tunggakan tagihan PJU ini menunggu dari Ketuk Palu dari DPRD Bengkalis di akhir bulan Desember 2021, tetapi penganggarannya dilakukan pada bulan Oktober 2021.

Terkait hal ini, nantinya akan ada diskusi lanjutan, mudah-mudahan nantinya ada solusi anggaran dalam satu minggu ke depannya.

"Nah, secara bertahap dari tanggal 21 s/d 30 kita sudah bergerak kepada pelanggan untuk melakukan penertiban dan penagihan dilapangan," sebut Dico sapaan akrabnya.

Disinggung terkait keterlambatan pembayaran, Dico menjelaskan, apalagi Pemerintah yang menggunakan anggaran APBD dan APBN ini termasuk di zona negosiasi ataupun Kode golongan 3. Artinya, instansi Pemerintah atau pun instansi vertikal tidak dikenakan biaya keterlambatan (denda) apabila melakukan pembayaran, dan ini sudah tertuang di tarif dasar listrik yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

"Karena apa yang telah di tetapkan Pemerintah Pusat adalah regulasi dan itu yang harus di jalankan dilapangan," akhirinya.

Editor : Eriz
Komentar Via Facebook :