Seminar Motivasi Digital 4.0 di Inhil Tuai Pro Kontra

Seminar Motivasi Digital 4.0 di Inhil Tuai Pro Kontra

Tiket seminar nasional yang digelar DPW Wimnus Riau.

INDRAGIRI HILIR, RANAHRIAU.COM- Pelaksanaan seminar nasional bertajuk "Winning Mentality For Industrial Revolution 4.0" yang digelar oleh Dewan Pengurus Wilayah Wirausaha Muda Nusantara (DPW WIMNUS) Provinsi Riau, di Gedung Engku Kelana, jalan Baharuddin Yusuf Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Minggu (6/6/2021) pagi, menuai pro kontra di sosial media.

Pasalnya, menurut keterangan dari Dion yang merupakan sebagai peserta seminar, dirinya mengatakan bahwa peserta yang menghadiri lebih kurang sebanyak 300 orang.

"Infomasi dari kawan-kawan tadi sekitar 300 orang lebih bang," sebut Dion yang juga sempat hadir pada acara tersebut..

Selain itu, Dion juga mengatakan bahwa sertifikat yang diserahkan panitia berbeda dengan materi yang diberikan, belum lagi soal waktu dan tempat pelaksanaan yang tertera pada sertifikat tidak sama dengan kegiatan yang telah dikeluarkan panitia.

"Pada sertifikat tertulis Desember 2019, sedangkan pelaksanaan Juni 2021. Mengambil sertifikat juga harus bayar lagi Rp.10.000, padahal registrasi awal sudah diselesaikan dengan uang Rp.100.000," Ucap Dion menambahkan apa yang dialaminya bersama kawan-kawan.

Saat dikonfirmasi ranahriau.com, Ketua DPW WIMNUS Riau, Sahroni Siregar menjelaskan bahwa terkait persoalan jumlah peserta tidak sampai diangka 300 orang.

"Peserta itu tidak banyak, paling sekitar 150 lah bang," ucap Sahroni selaku Ketua DPW WIMNUS Riau melalui pesan singkat.

Tidak cukup tentang total peserta yang hadir, Ketua DPW WIMNUS juga mengatakan pihaknya akan bertanggungjawab terkait sertifikat yang telah diberikan kepada peserta dengan tanggal dan waktu pelaksanaan yang tertera Desember 2019 untuk kemudian dirubah Juni 2021.

"Terkait sertifikat itu, Insyaallah kita akan tanggung jawab bang. Kemudian, soal uang tambahan wajib Rp.10.000 itu tidak benar, kita hanya menyampaikan bagi yang mau saja, itu untuk pin marchendes dan tidak ada paksaan bang, karenakan kegiatan seperti tidak setiap tahun" Jelas Sahroni kepada Awak media.

Untuk diketahui, registrasi peserta bervariasi mulai dari 100 hingga 150 ribu rupiah untuk VVIP, adapun fasilitas yang didapatkan peserta berupa Sertifikat Nasional, E-book, CD, dan kebutuhan pelaksanaan seminar nasional.

 

 

PRO KONTRA di Media Sosial

Pelaksanaan seminar nasional yang digelar DPW Wimnus Riau, dijelaskan Sahroni yakni bertujuan untuk memupuk mental kaum muda di Kabupaten Inhil agar lebih siap mental menghadapi perkembangan industri digital 4.0.

Siapa sangka, pelaksanaan yang digelar secara tatap muka tersebutpun jadi perbincangan hangat di berbagai sosial Media Facebook, sebab kabupaten Inhil masih dalam suasana Pandemi Covid19. 

Untuk diketahui saja, bahwa di Kabupaten Inhil sendiri sedang terjadi peningkatan pasien positif Covid19, tercatat pada 5 Juni 2021, kasus pasien terkonfirmasi positif ada sebanyak 55 orang. Namun pelaksanaan tetap berjalan hingga selesai.

Seperti yang diunggah oleh pansfage bernama "Langit Juang" pada 6 Juni 2021, salah satu kalimat yang tertuang didalamnya berisi tentang celotehan lumayan pedas bagi pelaksana seminar.

"Kita harus hati-hati dengan acara yang berpola seperti ini, biasanya ada udang dibalik bakwan. Memang tidak semua buruk, tapi kenyataannya seperti itu, ujung-ujungnya duit," tulis Admin Langit Juang pada fanspagenya.

Tidak hanya itu, dalam kolom komentar juga muncul pernyataan yang cukup keras, seperti yang ditulis oleh akun Subarjo Inhil.

"Acara tersebut terlalu dipaksakan, dnegan menghadirkan ratusan peserta di suasana Pandemi Covid19 lagi meningkat rasanya kurang tepat," Tulisannya dalam kolom komentar postingan tersebut.

 

Pandangan Praktisi Hukum Soal Legalitas Seminar Nasional

Menurut seorang praktisi hukum muda Kabupaten Indragiri Hilir, Yudhia Perdana Sikumbang atau Yudi, dirinya menjelaskan tentang persoalan yang terjadi di event seminar nasional tidaklah begitu ribet. Hanya saja ada beberapa point penting perlu untuk diketahui bersama.

Pertama, Yudhi mengatakan, selagi Panitia Pelaksana memilki legalitas yang bisa dipertanggung jawabkan dan mengantongi ijin satgas Covid19, itu sah-sah saja. Kedua, terkait administrasi sertifikat yang keluarkan oleh pelaksana, seharusnya wajib dikeluarkan sesuai dengan tanggal pelaksanaan dan materi yang disampaikan pembicara.

Jika mengacu pada pasal 378 KUHP, apabila ada peserta yang merasa dirugikan kemudian pihak pelaksana tidak ada itikad baik memperbaiki aduan kerugian tersebut, peristiwa seperti itu bisa saja dibawa keranah hukum dengan berbagai unsur pidana.

"Unsur penipuan sebagaiamana pasal 378 Kuhp kalo melihat tafsir ahli, Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka ahli R. Sugandhi (1980 : 396-397) dalam bukunya mengemukakan pengertian penipuan bahwa: "Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu, dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”. Tutup Praktisi Muda Yudhia Perdana Sikumbang.

Editor : Syaiful
Komentar Via Facebook :