Kemelut Anggaran Gendut

Antara Mengamankan Bangsa Atau Kepentingan Golongan

Antara Mengamankan Bangsa Atau Kepentingan Golongan

Direktur Kajian Publik Lembaga Intrapolnas, Dr (cand) Didiet Djunaidi S.STP., M.Si,

JAKARTA, ranahriau.com - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI belakangan ini menjadi perhatian publik dengan keluarnya rencana untuk mengalokasikan anggaran yang sangat fantastis untuk pengadaan alat utama sistem senjata tentara (Alutsista) guna modernisasi sistem persenjataan militer TNI. Betapa tidak, nominal yang kelak digelontorkan yakni berjumlah 1.751 Triliun Rupiah merupakan angka yang tidak sedikit. Tentu saja menjadi bulan-bulanan publik ditengah sulitnya kondisi perekonomian secara Nasional akibat masih diselimuti wabah Covid-19.

Pro-Kontra sudah menghiasi atas wacana tersebut, apalagi niatan ini telah dibahas oleh Kemenhan bersama Komisi I DPR RI pada rapat dengar pendapat (RDP) secara tertutup pada Rabu (2/6/21) silam. Jika menelisik dari sisi manfaat keamanan, tentu dampak positif yang menjadi acuannya yaitu sistem keamanan tanah air menjadi lebih kuat dan proteksi terhadap Negara secara menyeluruh tak diragukan lagi. Namun kaji-kajian tidak berhenti sampai disitu, ada satu sisi yang cenderung terabaikan bila dinilai dari sisi manfaat perekonomian.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) merilis berita resmi statistik No 13/02/Th.XXIV pertanggal 5 Februari 2021, pertumbuhan ekonomi berdasarkan produk domestik bruto (PDB) tahun 2020 berada pada angka -2,07%. Jelas saja angka ini bukan hal yang menggembirakan bagi kita. Inilah yang menjadi dasar penilaian publik kepada pemerintah dan membuahkan opini kebijakan yang "tidak tepat" untuk mengelola APBN.

Direktur Kajian Publik Lembaga Intrapolnas, Dr (cand) Didiet Djunaidi S.STP., M.Si, angkat bicara terkair hal ini. Ia berpendapat ada indikasi yang harus diperhatikan secara utuh terkait lahirnya keinginan penganggaran mega fantastis Alutsista ini. Pertama dari sisi urgensi, yakni berkaca pada kebutuhan persenjataan di tanah air selama ini apakah sudah masuk kategori mumpuni, jika saja anggaran tersebut nantinya sudah 'cair' dan digunakan sebagai mana rencana pengalokasiannya. 

"Jawabannya belum tentu. Apa dasarnya? Mari kita lihat data dari Global Fire Power Militer bahwa negara dengan kualitas kekuatan militer terkuat ialah Amerika Serikat dengan alokasi anggaran pertahanan 587 milliar dolar amerika serikat, untuk indonesia sendiri berada di urutan ke 16 sejagad raya. Artinya dukungan anggaran dapat mempengaruhi kekuatan militer suatu negara. Menurut hemat saya, urusan paling penting saat ini di indonesia bukan hanya soal pertahanan yang menyedot anggaran ribuan triliun, jika disandingkan dengan lemahnya kondisi perekonomian saat ini," kata Didiet.

Hal kedua dari penilaiannya, yakni goal atau tujuan Prabowo Subianto bersama jajarannya di Kemenhan, apakah ingin memperbaharui sistem  dan teknologi persenjataan atau ingin mendongkrak posisi kekuatan militer di Indonesia atau hanya ingin menegaskan bahwa alat tempur dan sumberdaya yang ada sekarang sudah tidak lagi compatible.

Tentu pertimbangan-pertimbangan diatas harus ada alasan yang logis untuk diterima publik, agar tidak menjadi opini yang liar bahkan blunder bagi pemerintahan Presiden Jokowi.

"Belum lagi isu kini sudah berhembus soal permainan atau mafia alutsista yang dilakoni oleh kader-kader parpol berkedok yayasan, yang mana notabene parpol tersebut diketuai oleh sang menhan sendiri. Ini jugalah yang kian membuat keruh diruang publik. Sebaiknya harus ada tindakan cepat untuk memberikan penjelasan bagi publik," paparnya.

Oleh karena itu, kata Didiet, akhirnya kisruh pengadaan alutsista ini harus menemui penyelesaian dengan memberikan pemahaman secara terang benderang bahgi publik. Agar keinginan pemerintah dapat diterima baik oleh publik. Ditambah lagi, supaya tidak menambah daftar catatan Menteri yang tersandung kasus dan terseret oleh KPK, untuk itu semua proses pengadaan ini mesti menjunjung tinggi asas akuntabilitas dan transparan, sehingga muaranya dapat menjadi pendongkrak eksistensi kekuatan militer di Indonesia. (Rls)

Editor : Ahnof
Komentar Via Facebook :