Pelantikan Dua Bupati Dibatalkan
Instiawati Ajak Rakyat Riau Kompak Lawan Kesewenangan Pusat
PEKANBARU, RanahRiau.com - Pembatalan pelantikan Bupati Rokan Hulu dan Bupati Pelalawan yang mestinya digelar hari ini, Selasa (19/4/16) memicu protes keras dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Riau Instiawati Ayus. Senator cantik tersebut murka dengan sikap pemerintah pusat yang dianggapnya sewenang-wenang pada Riau.
“Pebatalan ini benar-benar merupakan tamparan keras bagi masyarakat Riau. Ini marwah yang tercoreng dan harus ada upaya untuk memulihkannya,” ujar tokoh perempuan yang akrab dengan inisial IA tersebut dengan berapi-api di depan gedung DPRD Riau. Ia merupakan salah seorang dari ratusan tamu yang tertipu pagi ini. Datang untuk menghadiri pelatikan dua bupati, ternyata dibatalkan Mendagri.
Menurut IA, ada dua kemungkinan penyebab pusat membatalkan pelantikan dua bupati hari ini. Pertama, pusat lupa punya wilayah bernama Provinsi Riau berikut kabupatn dan kota di dalamnya. Sehingga hal-hal penting terkait Riau terlupakan.
“Pusat mungkin lupa punya wilayah bernama Riau beserta kabupaten dan kota di dalamnya. Sehingga, hak Riau tercecer dan terabaikan,” tudingnya.
Jika situasinya seperti itu, masyarakat Riau harus bersikap mengingatkan pusat. Setelah diingatkan, pusat harus secepatnya memulihkan hak Riau. Khususnya, menyelesaikan administrasi pelantikan dua bupati yang dibatalkan sekarang.
Kemungkinan kedua, pembatalan pelantikan dua bupati sebagai sebuah kesengajaan. Kalau itu yang terjadi, IA mengajak masyarakat Riau besatu dan menentukan sikap keras.
“Kalau pembatalan pelantikan kali ini adalah kesengajaan, berarti pusat sewenang-wenang. Masyarakat Riau harus solit dan mentukan sikap,” tegasnya.
Menurut IA sudah terlalu banyak pusat membuat preseden buruk terhadap daerah yang teramat banyak memberi kontribusi pada republik ini. Situasi ini tak boleh dibiarkan. Harus ada kesatuan sikap untuk melawannya.
Lebih lanjut IA juga berpesan kepada birokrasi Pemprov Riau untuk memperbaiki kualitas komunikasi dengan pemerintah pusat. Sementara pemerintah pusat sebaliknya diminta tak melanjutkan tradisi arogan dan sewenang-wenang pada Riau.
“Ini pelajaran sangat penting yang harus kita jadikan momen penyadaran Bahwa, tidak boleh Riau terus diam terhadap kesewenang-wenangan pusat,” tutupnya.
Komentar Via Facebook :