77.898 Hektar Dimiliki 104 Perusahaan

Dewan Minta Gubri Kembalikan Lahan ke Kawasan Hutan

Dewan Minta Gubri Kembalikan Lahan ke Kawasan Hutan

PEKANBARU, RanahRiau.com - Ditandatangani Wakil Ketua DPRD Riau. Noviwaldy Jusman. DPRD Riau kirimkan surat ke Plt gubernur Riau terkait pengembalian lahan 77.898 hektar milik 104 perusahaan di Riau yang sudah dialih fungsikan dalam SK Menhut 878 Tahun 2014 untuk dikembalikan ke kawasan hutan.

"Dalam surat yang kita kirimkan, kita minta agar gubernur Riau mengembalikan kawasan tersebut kembali menjadi kawasan hutan pada adendum SK Menhut 878"; kata Suhardiman Amby. Sekretaris Komisi A DPRD Riau kepada riauterkinicom. Senin (28/03/16).

Menurut pria yang pernah memimpin Pansus Lahan DPRD Riau ini, surat yang dilayangkan tidak terlepas dari hasil identifikasi dan verifikasi yang dilakukan pihaknya terhadap 104 perusahaan yang melakukan alih fungsi lahan pada SK 878 tersebut.

Kemudian dalam surat tersebut dijelaskan, untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat Riau yang masih membutuhkan lebih dari 900 ribu hektar lahan yang di dalamnya terhadap perkebunan masyarakat. 425 desa. serta kepentingan pemerintah pusat dan daerah. Maka temuan lahan yang dimaksud dilakukan tukar guling kawasan lahan masyarakat diputihkan.

"Sedangkan lahan perusahaan yang diputihkan dalam SK 878/Menhut-II/2014 dikembalikan menjadi kawasan hutan6" ungkap anggota dewan dari daerah pemilihan Inhu-Kuansing ini.

Lebih lanjut dikatakannya, mengingat luasnya tanaman perusahaan yang berada diluar izin dan di dalam kawasan hutan. Maka pemerintah Provinsi Riau diminta untuk melakukan eksekusi lahan tersebut.

"Eksekusi tersebut dengan melibatkan unsur-unsur penegak hukum, seperti polda Riau, Satpol PP Riau, Polisi kehutanan Riau, BKSDA Riau, TNI serta lembaga atau dinas lain yang terkait" sebut politisi Hanura ini.

Terkahir ia menyatakan, surat yang dikirimkan ke Plt gubernur Riau juga dalam rangka menindaklanjuti pertemuan Komisi A dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, beberapa hari yang lalu.

"Surat kita sampaikan dengan tembusannya kepada Presiden RI, Kementerian LHK, dan 104 Perusahaan yang diduga melakukan alih fungsi Lahan pada SK Menhut Nomor 878 Tahun 2014 tersebut" tutupnya. (Rtc)

Editor : Abdul
Komentar Via Facebook :