Dituding Ancam dan Merusak PT. HKI, Pimpinan FSPBPU-SPSI Beri Klarifikasi

Dituding Ancam dan Merusak PT. HKI, Pimpinan FSPBPU-SPSI Beri Klarifikasi

Sikapi Pemberitaan di sejumlah media Online mengenai adanya oknum anggota Federasi Serikat Pekerja Bangunan dan Pekerjaan Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPBPU-SPSI) bertindak tidak pantas kepada PT. Hutama Karya Infrastruktur (HKI) Yang terjadi beberapa hari lalu di Kampar, Pimpinan FSPBPU - SPSI angkat bicara.

Hadir dalam Kesempatan itu, WAKIL ketua DPP Firman, Wakil ketua PC Indra , Sekertaris PC Hendri Abadi Hasibuan, Wakil sekjen PC, M Yahya Harahap, Wakil Bendahara PC Masrul Edi.

PEKANBARU, RANAHRIAU.COM - Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FSPBPU - SPSI,  Firman dalam keterangan Pers nya menegaskan, Pihaknya mengakui bahwa yang menjadi subjek pemberitaan di sejumlah media online benar anggotanya.

Hal itu dikatakannya dihadapan ranahriau.com, Jumat, (20/11/2020) di sekretariat FSPBPU -SPSI jalan air hitam ujung Pekanbaru.

"Dari pemberitaan dan vidio yang beredar di media sosial dan online, kami mengakui didalam berita tersebut adalah anggota kita, salah satunya Ketua Pimpinan Cabang di Kampar,"  Paparnya.

Firman menjelaskan kronologis awal yang menyebabkan kejadian itu. Kata dia, berawal dari tidak baiknya komunikasi antara pihak PT. HKI dengan FSPBU - SPSI yang tidak mau menemui anggotanya disaat sudah berulang kali datang namun tidak direspon. Sehingga titik puncaknya adalah anggota Federasi mendatangi kantor dan ingin bertemu pihak PT. HKI namun dipersulit.

"Ini sebenarnya sudah lama, awalnya kita sudah menghadap pimpinan PT. HKI bersama ketua PC, kami datang kesana memperkenalkan federasi kami. prinsipnya mereka merespon dengan baik, singkatnya suasana pertemuan harmonis, peristiwa ini ada dibulan januari 2020. Seiring dengan itu ada beberapa warga mendatangi, dengan keinginan terlibat untuk bekerja di proyek pembangunan jalan Toll, buktinya kita sudah mengumpulkan data yang akan bekerja. namun karena tidak ada kepastian akhirnya ketua pimpinan cabang dikampar berinisiatif menemui pimpinan PT. HKI, karena tidak adanya komunikasi yang baik, maka terjadilah kejadian itu," Bebernya.

Atas tindakan yang dilakukan Anggotanya, firman meminta maaf kepada masyarakat Riau serta pihak terkait yang merasa dirugikan.

"Kami memohon maaf atas kejadian itu, kita hanya butuh sedikit harapan untuk menafkahi keluarga, bukan kami meminta uang apalagi berlaku seperti preman, prinsipnya SPSI tidak berbuat kasar, karena yang menjadi fokus kami adalah di konstruksi." Lanjutnya.

Bahkan, Firman menambahkan, sesaat adanya peristiwa di kampar tersebut, dirinya langsung berkomunikasi dengan pimpinan PT. HKI.

"Untuk menyikapi tindakan anggota yang sudah terjadi, kami sudah melakukam komunikasi kepada pihak HKI melalui pesan WA. Dalam percakapan itu saya sudah menegaskan agar pihak HKI bisa memberikan kebijaksanaan kepada anggota SPSI. namun, jawaban dari sana (HKI) Malah menyebut sudah dilimpahkan ke polres kampar, Pimpinan HKI Diajak bertemu hingga sekarang belum Merespon," Tuturnya.

Sikapi Cibiran Miring Mencari Proyek

Firman selaku Wakil Ketua DPP FSPBPU-SPSI, sangat menyayangkan komentar masyarakat yang menyebut organisasinya untuk mencari proyek, karena FSPBPU-SPSI ini adalah bukan perusahaan yang memiliki modal, melainkan memohon untuk dipekerjakan untuk melatih keterampilan anggotanya.

"Kami hanya mewadahi pekerja, bukan minta uang kepada pengusaha, karena kami bukan preman, dan sudah banyak juga anggota kami pecat karena melanggar aturan ini." Tegasnya.

Selain itu juga, Sekretaris PC FSPBPU -SPSI, Hendri Abadi Hasibuan menukas, jika yang menjadi persoalan adalah menitik pada pengrusakan, Pihaknya akan mengganti.

"Kami bersedia memperbaiki kerusakan jika hal itu yang diperkarakan, dan kami juga meminta presiden hingga gubernur untuk meminta kebijakan agar bisa dimengerti karena ini untuk kebutuhan hidup." Tukasnya.

Upaya Hukum FSPBPU - SPSI

Kuasa hukum FSPBPU - SPSI,  Jack Marhaen menjelaskan, saat ini ia sudah berkordinasi dengan pihak kepolisian untuk mencari solusi yang  terbaik (Win-win Solution) menengahi perkara yang disangkakan kepada Klien nya.

"Proses hukum pak samuel dan pak alam, saat ini kita sudah kordinasi, saat ini beliau berdua merupakan tahanan di polres kampar. Kita juga sudah mencari solusi yang terbaik, karena ini kan puncak klimaks dari permohonan baik baik namun tidak ada realisasi." Sebutnya.

Jack menilai, ada ketidakjelasan dalam prosedur hukum yang berlaku, karena tidak ada surat panggilan dan langsung ditangkap.

 "Ini ada apa, sementara mekanisme hukum, setelah ada dua alat bukti yang cukup harusnya dijadikan saksi dahulu, bukan langsung ditahan dan di jadikan tersangka," Urainya.

Tidak hanya itu, masih disampaikan Jack, kejanggalan lainnya ada dalam surat perintah penangkapan dan penahanan.

"Itu yang disangkakan adalah pasal 335 KUHP JO Pasal 55 JO 56 KUHP, namun yang tersebar dimedia adalah pasal 170, ini seperti apa? apakah kepolisian ragu menerapkan pasal, karena ini bukan perkara besar dalam tindakan hukum," Cetus jack.

Kendati demikian, dirinya akan melakukan upaya hukum untuk kedua tersangka yang masih ditahan Polres Kampar.

"Upaya hukum yang akan kita lakukan, mengajukan penangguhan penahanan, lalu BAP ulang karena pertama tidak didampingi kuasa hukum, dan bisa saja praperadilan. dan saat ini upaya penangguhan penahanan menjadi prioritas kami, karena pasal yang diterapkan kepolisian ini adalah ancaman hukumannya maksimal satu tahun penjara saja, tinggal melihat aspek hukum subjektif dari pihak terkait," ujar dia.

Dikatakannya lagi, sebagai dasar pertimbangan penangguhan penahanan dan BAP ulang hingga praperadilan terhadap mekanisme penangkapan dan penahanan, itu dasarnya adalah hak tersangka.

"Karena tersangka bukan melarikan diri, melainkan kooperatif dan tidak mempersulit pihak kepolisian." Tandasnya.
 

 

 

Editor : FES
Komentar Via Facebook :