Kupas Persoalan Isu Strategis di Indonesia

DPD RI dan Kemendagri Duduk Bersama

DPD RI dan Kemendagri Duduk Bersama

JAKARTA, RanahRiau.com - Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bersama Pemerintah Pusat melalui Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan rapat kerja, membahas sejumlah isu-isu sentral yang tengah berkembang, Rabu (2/3/16) lalu di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta.

Rapat yang dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo, dan dipimpin oleh Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam, juga mendudukan pembahasan mengenai pengawasan pelaksanaan Undang-undang (UUD) Kepala Daerah, UUD Otsus Papua dan Aceh, UUD Administarsi Kependudukan, UUD wilayah Negara, hingga mengenai program serta anggaran Kemendagri 2015-2016.

Anggota Komite I DPD RI, asal Riau, Intsiawati Ayus SH MH, menyebut bahwa DPD RI sendiri mengapresiasi seluruh paparan yang disampaikan Mendagri Tjahjo secara komperensif dan mendalam.

"Kita meminta kepada Mendagri agar segera menyelesaikan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang penataan Daerah, dan desain besar penataan Daerah itu sendiri, dengan memmpertimbangkan berbagai masukan dan kepentingan Daerah," kata Intsiawati saat dikonfimasi via selular.

Selain itu, Komite I DPD RI mendukung kebijakan Kemendagri untuk mempercepat terbitnya pelaksanaan yang diamanatkan dalam UU Pemerintahan Daerah sebelum tenggat waktu 2 tahun.

Terkait proses tahapan Pilkada, ada beberapa point penegasan dalam hal mempercepat pembahasan Revisi UUD Pilakda, yang disepakati kedua belah pihak tersebut. Seperti persoalan calon tunggal, status kependudukan, persyaratan calon perseorangan, peran Bawaslu, anggaran Pilkada, sanksi pelanggaran Pilkada, hingga tahap mekanisme penyelesaian perselisian hasil pemunguntan suara.

Hal lain yang tak kala penting dalam pembahasan tersebut, seperti menyederhanakan mekanisme Hibah dan Bansos bagi rumah Ibadah, kelompok Tani, Buruh, Nelayan dan UMKM.

"DPD RI meminta Kemendagri segera menyelseaikan perubahan kedua atas Permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD,"tukasnya.

Diakhir rapat tersebut, DPD RI memberikan beberapa catatan penting , yakni Komite I DPD RI mengapresiasi permintaan dari Mendagri untuk lebih meningkatkan kerjasama dan koordiansi dengan Komite I sesuai ketentan peraturan perundang-undangan, salah satunya dengan melakukan Raker minimal 2 kali dalam 1 masa sidang DPD RI. (Rls)

Editor : Abdul
Komentar Via Facebook :