Jika Ranperda Pemekaran Kelurahan Disahkan

DPRD Pekanbaru Beri Rekomendasi

DPRD Pekanbaru Beri Rekomendasi

PEKANBARU, RanahRiau.com - Pansus DPRD Pekanbaru sudah membahas kelanjutan Ranperda Pemekaran Kelurahan Kota Pekanbaru Selasa 23 Februari lalu. Pansus meminta kepada Pemko Pekanbaru, melalui Asisten I dan Bagian Tata Pemerintahan Setdako, untuk melengkapi semua masukan selama dua pekan.

"Kalau semua masukan sudah lengkap, maka tinggal kita jadwalkan saja paripurnanya," kata anggota Pansus Pemekaran Kelurahan DPRD Pekanbaru Herwan Nasri ST, Rabu (2/3/16) kepada Tribunpekanbaru.com.

Jika nanti memang Ranperda ini disahkan, Pansus merekomendasikan beberapa hal. Terutama berhubungan dengan berubahnya status administrasi masyarakat.

Rekomendasi itu di antaranya, untuk perubahan administrasi masyarakarat, Pemko wajib menggratiskannya. Seperti halnya KTP, KK termasuk surat tanah, BPKB kendaraan dan lainnya. Tentunya diberikan waktu minimal 6 bulan sampai 1 tahun, dengan dibuatkan payung hukumnya. Yang paling penting lagi, Pemko harus berjanji menjalankan itu dengan konsisten.

"Pemko harus berkoordinasi dengan instansi BPN dan pihak kepolisian juga untuk surat tanah serta surat kendaraan. Harus gratis, itu harus pasti. Jika tidak, itu akan menjadi catatan kami sebelum mengesahkan Ranperda ini nanti," tegasnya.

Seperti diketahui, jumlah kelurahan di Kota Pekanbaru saat ini sebanyak 58 kelurahan. Dari jumlah itu, akan ditambah 25 kelurahan baru, sehingga jumlah total kelurahan di Kota Pekanbaru menjadi 83 kelurahan. (Tribunpekanbaru)

Editor : Abdul
Komentar Via Facebook :