Sikapi Demo di Pekanbaru, Yulifitrizal : Jauhi Provokasi, Serap Informasi Dengan Benar

Sikapi Demo di Pekanbaru, Yulifitrizal : Jauhi Provokasi, Serap Informasi Dengan Benar

Aksi unjuk rasa yang mengatas namakan Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Anti Korupsi Riau (AMMAN-R) di beberapa titik di Pekanbaru, yang berlangsung Selasa 18 Februari 2020, mengecam Plt.Bupati Bengkalis H.Muhammad, ST,MP, mendapat respon dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Anak Melayu (BAM) Bengkalis.

BENGKALIS, RANAHRIAU.COM - Salah seorang Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Anak Melayu (BAM) Kabupaten Bengkalis Yulifitrizal menyampaikan, tindakan aksi demo tersebut sah-sah saja. Namun perlu difikirkan secara akal sehat.

Pasalnya, dia menyebut, hal itu merupakan tindakan sia-sia tanpa memikirkan berjalannya roda pemerintahan Kabupaten Bengkalis.

Demikian hal itu dikatakatannya kepada pewarta ranahriau.com, Selasa, (18/2/2020).

"Itu adalah suatu tindakan yang tidak wajar dan melecehkan seorang pejabat negara. Hal ini menunjukkan adanya anggapan bahwa demonstrasi seolah-olah harus dilandasi oleh pemahaman yang mendalam atas permasalahan dan tuntutannya dengan tidak menyudutkan. Menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal hak-hak asasi manusia yang merupakan wujud demokrasi dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan suasana aman, tertib dan damai." Paparnya.

Dari demo tersebut Yuli menyorot, pada saat Bupati Bengkalis Amril Mukminin menjadi tersangka kasus pembangunan proyek Multiyears pembangunan jalan Duri- Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis, kenapa tidak ada kelompok atau pendemo yang melakukan unjuk aksi di muka umum. 

"Pada saat Amril Mukminin telah di nonaktifkan sebagai Bupati Bengkalis, kok langsung Plt Bupati Bengkalis yang di demo. ini ada apa ya? Cetusnya seraya bertanda tanya.

Padahal, kata dia, Kementrian Dalam Negeri (Mendagri) RI Muhammad Tito Karnavian, Ph.D. pada tanggal 14 Februari 2020 resmi menunjukkan Wakil Bupati (Wabup) Bengkalis H.Muhammad sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati Bengkalis. 

"Penunjukan tersebut dituangkan dalam surat yang dikirimkan Mendagri kepada Gubenur Riau H Syamsuar dengan Nomor 131.14/1408/SJ tertanggal 14 Februari 2020." Ujarnya menambahkan.

Yang mengherankan, aktifis ini bertanya, apakah masalah korupsi pipa transmisi PDAM senilai Rp 3,4 Miliar itu telah terbukti kebenarannya? sementara pekerjaan tersebut dikerjakan bukan di Kabupaten Bengkalis, tetapi di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Meski begitu, Dirinya meminta kepada semua pihak untuk tidak terprovokasi, terpenting adalah menjaga kesatuan untuk kemajuan kabupaten bengkalis, bukan malah sebaliknya.

"Marilah kita sama-sama bersatu untuk Kabupaten Bengkalis kedepan agar lebih baik lagi. Kepada masyarakat, diharapkan agar tidak termakan berita provokasi yang beredar di media sosial (Medsos)," Sebutnya.

Diakhir, ia menegaskan agar masyarakat harus pandai mencerna informasi, baik dari media sosial atau berita yang beredar. hal ini penting, agar informasi yang diterima tidak salah.

"Untuk itu dalam mengantisipasi penyebaran berita mengenai Plt.Bupati Bengkalis dan ujaran kebencian tersebut, mari sharing dulu informasi yang kita dapat sebelum kita meneruskan kepada masyarakat lain, agar informasi tersebut diterima masyarakat dengan baik, khususnya di Kabupaten Bengkalis." Tutupnya.

 

 

Editor : Eriz
Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT :