Di Duga Penyidik polres Dumai kangkangi Perkap Kapolri no 14 tahun 2012

Di Duga  Penyidik polres Dumai kangkangi Perkap  Kapolri  no 14 tahun 2012

DUMAI, RANAHRIAU.COM - Sidang praperadilan kasus merampas kemerdekaan seseorang dan ancaman kekerasan  yang di tuduhkan kepada Junaidi, Jum'at 6/12/2019 beragendakan penyerahan berkas kesimpulan dari tim  Advokasi selaku Pemohon kepada Hakim Pengadilan Negeri kota Dumai dengan no1/Pid.pra//2019/PN.Dum.

Kuasa hukum Veky Syamsir dan Dodi Wirsa menjelaskan  Pemohon tetap pada permohonan nya,pada tanggal  29 Nopember 2019 ,yang mana termohon dalam status  penetapan tersangka yang dilakukan Polres kota Dumai adalah salah dan keliru , melanggar ketentuan dan melanggar Perkap Kapolri no 14 tahun 2012 tentang manejmen penyidikan tindak pidana,di mana pasal 15 di sebutkan adanya minta keterangan dalam proses penyidikan,hal ini tidak di lakukan oleh pihak penyidik terhadap pemohon dan saksi- saksi yang meringankan pemohon.langsung menetapkan tersangka.

Lebih dalam tim  kuasa hukum dari Junaidi  memaparkan  bahwa terbukti di persidangan ada 2 (dua) alat bukti Polresta kota Dumai  yang di sebut dalam menetapkan klien kami sebagai tersangka.
1, Bukti adanya keterangan saksi-saksi
2, Bukti adanya surat yang berhubungan dengan tindak pidana 
- 1 Persil campang profil CV Kemas Jaya 
- Akta Pendirian Perseroan Comanditer. CV Kemas Jaya.
Sudah jelas dalam persidangan saksi-saksi yang di ajukan pihak polresta kota Dumai bertentangan di mana saksi S (karyawan CV Kemas Jaya) mengatakan bahwa bangunan ruko adalah kantor SBKD( Serikat buruh kota Dumai) dan CV Kemas Jaya lebih dulu menempati.
Sedangkan saksi ke Dua IR yang sudah 2,6 tahun bekerja di kantor SBKD (serikat Buruh kota Dumai) mengatakan kantor SBKD lebih dahulu ada baru  kantor CV Kemas Jaya,yang artinya kantor CV Kemas Jaya menumpang tempat.di mana ketuanya adalah Masuradi dan wakil nya Junaidi (bukti P,6) yang baru di SK kan tanggal 16, Januari 2019. Di karena kan orang tua almarhum Idris (orang tua Junaidi) meninggal dunia. 
bukti bahwa di persidangan saksi -saksi di suruh keluar sebelum pintu di kantor SBKD di gembok,karena ada persoalan manejmen hak karyawan dan pemohon ( Junaidi) tidak di berikan oleh ketua SBKD, dalam persidangan saksi  yang di ajukan termohon (polres kota Dumai) saksi - saksi dalam  traumatik ,tapi tidak ada surat keterangan dokter yang menyatakan benar saksi dalam kondisi trauma  " jelas Veky Syamsir SH  - Dodi Wirsa SH kuasa hukum pemohon (Junaidi).

 lebih lanjut kuasa hukum menjelaskan " Keterangan dari saksi pemohon (Ismail)di persidangan jelas mengatakan sebelum kejadian semua saksi- saksi di suruh keluar karena kantor SBKD,karna ada rapat sama ketua untuk menyelesaikan masalah kantor.posisi pintu samping , belakang semua  bisa di buka,hanya depan yang mau di gembok,sangat lah jelas maksud Junaidi untuk protes kepada ketua saja,dalam hak yang belum di berikan.tidak ada maksud untuk merampas kemerdekaan seseorang dan ancaman kekerasan seperti pasal 333 ayat 1 Jo pasal 335 ayat 1ke 1e KUHPidana.

Kuasa Hukum Pemohon menyatakan dalil kepolisian dalam eksepsi-nya keliru.

"Objek yang dapat dimohonkan dalam perkara praperadilan ialah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka penyidikan suatu dugaan tindak pidana," kata Veky  di lokasi, Jumat (6/12/2019).

Karena tindakan kepolisian tidak sesuai dengan ketentuan dan  perkap Kapolri no 14 tahun 2012.maka tim kuasa hukum mengajukan praperadilan

Pertama, dalam Pokok Perkara, kuasa hukum menyatakan telah terbukti di persidangan bahwa penetapan tersangka oleh kepolisian keliru

"Ini membuktikan telah terjadi penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh penyidik, in casu Termohon, dalam melakukan penyidikan terhadap Pemohon, seharusnya Termohon memeriksa  Pemohon sebagai saksi terlebih dahulu," jelas Dodi 

Kedua, penetapan tersangka terhadap Junaidi. tidak berdasarkan alat bukti yang cukup. Polisi mendalilkan mereka mendapatkan alat bukti sebagai dasar dalam menetapkan status sebagai tersangka.

"Faktanya, Termohon tidak mendatangkan saksi yang meringankan, dalam menentukan status sebagai tersangka," imbuhnya .

Sidang Kesimpulan hari ini berlangsung selama satu  menit, dimulai sekitar pukul 10,00  WIB. Usai berkas kesimpulan diberikan, hakim mengetuk palu tanda sidang rampung. Kesimpulan 'dianggap dibacakan.'

Sementara itu melalui seluler ,Kapolres  kota Dumai AKBP Andri Ananta Yudhistira Sik mengatakan pra peradilan  hal biasa,di singgung ada dugaan oknum Penyidik terima dana sehingga kasus Junaidi  ini di paksakan naik? Jawaban Kapolres kota Dumai' anggota saya Tidak ada terima apapun untuk perkara ini." Ketusnya.

 

 

Editor : RRMedia
Komentar Via Facebook :