Asap tak kunjung hilang, BEM UNRI pun meradang...

"Asap Riau Kembali Meradang, Mahasiswa Lakukan Aksi Karlahut Riau: Siapakah Dalangnya?"

PEKANBARU, RANAHRIAU.COM–Memasuki musim kemarau, Riau kembali dijuluki sebagai "Kota Berasap". Semenjak pemerintah menetapkan status siaga kebakaran lahan dan hutan, tidak sedikit masyarakat yang mengeluhkan udara yang menyesakkan, kotor dan masyarakat sudah berpeluang besar mengidap ISPA. Melihat keresahan yang dialami masyarakat Riau ini, BEM Universitas Riau melalui Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh mahasiswa Riau dalam aksi "Karlahut Riau: Siapakah Dalangnya?" pada (05/08/2019). Sebelumnya, BEM UNRI juga sudah melakukan diskusi lingkungan dan konsolidasi bersama kelembagaan se-UNRI.

Aksi ini dilakukan di Kantor Gubernur Riau untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi rakyat. Namun, sampai pukul 15.39 WIB, massa aksi belum diizinkan masuk ke wilayah kantor. Sekitar pukul 15.41 WIB, setelah azan berkumandang, barulah massa aksi diperbolehkan masuk untuk melaksanakan sholat ashar berjamaah. Aksi kembali dilanjutkan dengan penyampaian-penyampaian orasi dari pimpinan kelembagaan.

Dalam aksi tersebut, Daniel selaku kordinator lapangan, meminta tegas agar pemerintah untuk segera mencari solusi secepat mungkin, "janjinya pada 100 hari kerja mereka akan menuntaskan permasalahan Karhutla Riau ini. Namun, sampai detik ini masih banyak titik api yang menyebar. Artinya apa? Pemimpin belum fokus sama permasalahan ini. Gubernur silih berganti, namun selama 22 tahun masih ini-ini saja permasalahan yang dihadapi. Kita menuntut tegas untuk cari solusi secepat mungkin, sekonkrit mungkin", teriaknya.

Mengingat Gubernur Riau sedang di luar kota, Wakil Gubernur Riau pun setuju untuk mendatangi massa aksi dengan syarat hanya diperbolehkan 7 orang perwakilan mahasiswa untuk menemuinya. Syafrul Ardi selaku Presiden Mahasiswa meminta pendapat massa aksi akan syarat tersebut, namun massa aksi menolak dengan teriakan tidak. Lalu, massa aksi sama-sama memohon dengan melantangkan suara agar Wakil Gubernur Riau mendatangi mereka. "Bapak Wakil Gubernur Riau, kami disini anak-anakmu ingin menjumpai Ayahnda kami. Ingin menyampaikan beberapa keluhan yang dialami oleh masyarakat Riau. Apakah Bapak tega melihat anak Bapak ini lama menunggu Ayahnda nya?"

Setelah dijemput oleh 7 orang perwakilan mahasiswa, akhirnya Wakil Gubernur Riau pun mendatangi massa aksi. Lalu, Syafrul membacakan pernyataan sikap dari hasil konsolidasi kelembagaan se-UNRI. Kemudian, Wakil Gubernur Riau memberikan beberapa penyampaian, "Gubernur Riau saat ini ke Jakarta bertemu dengan Menkopolhukam. Dalam rangka membahas masalah kebakaran hutan di Riau," ujar Wakil Gubernur Riau.

"Keprihatinan kalian, juga keprihatinan kita di provinsi. Ada 33 titik api saat ini, terdiri dari Kepulauan Meranti ada 5 titik. Indragiri Hulu ada 2 titik. Siak ada 10 titik. Rokan Hilir ada 2 titik. Indragiri Hilir ada 14 titik. Pelalawan sudah clear. Laporan ini yang resmi sampai ke presiden. Ini berdasarkan data valid yang ada di lapangan. Artinya kondisi ini sudah turun dari yang sebelumnya," jelasnya.

"Saya juga berharap kepada adik-adik mahasiswa. Kalau kalian tau, ada masyarakat atau ada pihak perusahaan yang benar-benar bisa dibuktikan bahwa dia melakukan pembakaran. Tunjukkan kepada saya. Saya jamin diteruskan proses hukumnya. Tetapi kalau tidak bisa, tentunya kita tidak bisa mengatakan itu hanya katanya-katanya, karena kita berbicara masalah hukum," tambahnya.

Wakil Gubernur Riau juga menjelaskan bahwa dari 33 titik api yang tersebar di Riau, yang confidence ada sebanyak 19 titik, yakni di Meranti ada 2 titik, Rokan Hilir ada 2 titik. Rokan Hulu ada 1 titik. Siak ada 6 titik. Indragiri Hilir ada 8 titik.

Wakil Gubernur juga meminta kepada mahasiswa untuk memberikan sumbangan pikirannya dalam mencari solusi yang efektif terhadap permasalahan Karlahut Riau ini. "Kekuatan mahasiswa itu ada pada idealismenya. Kekuatan Samson itu ada pada rambutnya. Apabila rambut Samson itu hilang maka kekuatan Samson itu akan hilang. Begitu juga dengan mahasiswa, jika hilang idealisme mahasiswa maka hilanglah kekuatannya." tutur Wakil Gubernur Riau.

Berikut tuntutan BEM Universitas Riau atas keresahan yang dirasakan oleh masyarakat Riau dan kaum intelektual terkait kasus pembakaran hutan dan lahan di awal tahun 2019 hingga saat ini :
1. Menuntut Gubernur Riau untuk menyelesaikan permasalahan karlahut selama masa 7 hari kerja.
2. Menuntut Gubernur Riau untuk mengungkap aktor Intelektual 
Wakil Gubernur Riau berdasi atau korporasi paling lambat 3 hari kerja.
3. Menuntut Gubernur Riau adakan dialog terbuka antar Satgas Karlahut dan mahasiswa UNRI serta melibatkan mahasiswa dalam Satgas Karlahut.
4. Hentikan diskriminasi hukum pada masyarakat bawah (buruh) yang diduga pembakar  lahan.
5. Menuntut pemerintah untuk mencabut izin perusahaan pembakar lahan.
6. Menuntut pemerintah daerah dan pusat untuk membentuk tim gabungan pencari fakta Karlahut.

Karena, Gubernur Riau sedang berada di luar kota maka tuntutan tersebut ditandatangani oleh Wakil Gubernur Riau. Pada (6/8/2019) akan diminta kembali tanda tangannya ke Gubernur Riau. Setelah pernyataan sikap mahasiswa Universitas Riau diterima dan ditandatangani oleh Wakil Gubernur Riau, massa aksi pun membentangkan spanduk bertuliskan "Jemputan Khusus Menolak ISPA."

Lain waktu, Syafrul Ardi selaku Presma mengatakan, "Tuntutan tersebut akan kita kawal. Jika tuntutan tersebut tidak diproses dalam waktu yang sudah ditentukan, maka kita akan kembali melakukan pergerakan."