Tolak Liberalisasi Energi Yang Tak Sesuai Dengan Hukum Islam

Ratusan Wanita Turun Ke Jalan

Ratusan Wanita Turun Ke Jalan

PEKANBARU, RanahRiau.com - Ratusan demonstran perempuan lakukan aksi menolak liberalisasi energi yang tidak sesuai dengan hukum Islam, Jumat (20/3/15).
  
Para pendemo, awalnya berkumpul di depan Pustaka Soeman HS, Jalan Cut Nyak Dhien, sambil berorasi. Selanjutnya, ratusan perempuan ini berjalan menyusuri jalan protokol tersebut.

Ratusan demonstran wanita tersebut  tergabung dalam Hisbut Tahrir Indonesia (HTI) Riau  melakukan aksi longmarch di sepanjang Jalan Sudirman Pekanbaru.
 
Sepanjang jalan, massa yang membawa bendera, poster dan spanduk ini terus menyampaikan orasinya.

"Liberalisasi energi bertentangan dengan syar'i, karena mneyusahkan masyarakat,"kata orator.

Dalam pernyataan sikapnya disebutkan, selama ini sistim kapitalisme neoliberal terus diterapkan di negeri ini. Hal itu jelas menyalahi syariah Islam.

Dikatakan, Islam menetapkan bahwa kekayaan tambang yang depositnya besar adalah milik umum, milik seluruh rakyat. Tambang tidk boleh dikuasai swasta.

"Perempuan Hisbut Tahrir Islam, menolak liberalisasi energi. Kembalikan kepada sistim hukum Islam,"jelasnya.

Aksi longmarch ini, membuat arus lalu-lintas menjadi macet. Aksi ini mendapat pengawalan ketat aparat keamanan.(Bid)

PEKANBARU ranahriau)- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman memastikan, jika tidak akan menambah modal untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Modal baru akan diberikan, apabila BUMD sudah go publik dan memberikan keuntungan.

"Kita tidak akan tambah modal untuk BUMD ini. Biarkan sehat dulu, nanti kita lihat dulu sampai dimana," tegasnya.

Untuk itu, pihaknya mendorong, agar BUMD Riau harus go publik. Tentunya harus masuk bursa terlebih dahulu.

"Kita akan dorong BUMD itu go publik. Tapi persyaratan masuk ke bursa itu banyak. Sehatkan dulu BUMD baru investor tertarik,"kata Plt Gubri.

Plt Gubri menegaskan, apabila BUMD tidak sehat, otomatis tidak akan dibantu Pemprov Riau. Justru, pihaknya akan menjual BUMD tersebut.

"BUMD yang belum sehat, mau kita jual sahamnya. Siapa yang mau beli,"katanya.

Plt Gubri berharap, agar BUMD yang ada saat ini harus menata dengan baik pengelolaannya. Sehingga, dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan keuntungan.

Seperti diketahui, berdasarkan hasil audit tim BPKP Riau hanya dua BUMD yang dinyatakan mampu memberikan keuntungan kepada Pemerintah Provinsi Riau. Keduanya, PT Bank Riau Kepri (BRK) dan PT Bumi Siak Pusako, dengan menyumbangkan Rp 583 miliar. 
Sementara sisanya hanya memberikan sumbangan di bawah Rp10 miliar. BUMD paling parah adalah PT Riau Airlines (RAL) dan PT Riau Petroleum. Kedua BUMD tersebut tak pernah memberikan kontribusi apapun kepada pemerintah Provinsi Riau. (Bid)

Editor : Abdul
Komentar Via Facebook :