Kisruhnya Kebijakan Kehutanan dan Lingkungan Hidup
DR. Elviriadi : Pemerintah Harus Rombak Total semuanya
Pekanbaru, RanahRiau.com- Terjadinya longsor dan kerusakan hutan yang drastis di indonesia kembali mendapat sorotan Pakar Lingkungan DR.Elviriadi, Dosen Fakultas Pertanian dan Ilmu Peternakan (Fapertapet) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, , Kamis (01/11/2018).
Dalam Obrolan singkat via Whatsapp, kepada wartawan RanahRiau.com, pria yang akrab dipanggil dengan sebutan elv yang juga Pengurus Pemuda Muhammadiyah ini mengatakan, kebijakan lingkungan hidup khususnya kehutanan di Indonesia sudah salah kaprah. "Indonesia terjebak dalam kapitalisme kosong, sumberdaya alam musnah, biaya eksternalitas tak pernah dihitung, jiwa melayang akibat kebakaran gambut, keanekaragaman hayati luluh lantak", ujarnya.
Selain itu Kepala Departemen Perubahan Iklim Majelis Nasional KAHMI ini juga mengatakan, Kebijakan negara yang berpihak pada konglomerat sumberdaya hutan itu harus dirombak total. "Kalau tidak, jurang kaya miskin makin melebar, ekonomi pedesaan hancur, lalu pembangunan macam apa yang mau diciptakan pemerintah?, Indonesia ini punya industri, tetapi industri tumbuh tak mau dikontrol, negara jadi exprimen perbudakan pasar (market). Betul betul tanpa konsep, korban konspirasi ekonomi internasional. Sawit melimpah propinsi Riau & Palembang di drop ke singapura dan malaysia yg punya lisensi, baru dijual ke Eropa", pungkasnya.
Oleh karena itu, menurut Pendiri dari Gerakan Masa Depan Indonesia (MDI) ini menyarankan, Sebelum segalanya terlambat, putar arah sekarang juga. Pemerintah RI sudah saatnya menfasilitasi rakyat lemah. Sosialisme Hugo Chaves dan Evo Morales di Amerika Latin berani menolak kapitalisme ekosistem, industri multinasional di nasionalisasi, petani kecil di fasilitasi besar besaran, akhirnya rakyat sejahtera lingkungan hidup pulih.
"Saya kira, pak Wan Thamrin Hasyim harus berani menjadikan Perusahan HTI atau HPH di Riau sebagai BUMD. Atau di alih kelola oleh petani lokal. Cukup lama bumi Melayu menderita dalam perampasan tanah dan peluluh lantakan hutan oleh neo-kapitalisme ekologis, saatnya rakyat Riau bersatu demi marwah dan kemanusiaan, Ini semua cacat sejak awal digulirkan ide pembangunan berkelanjutan Orde Baru. Sayangnya setelah reformasi hingga jaman now, tak ada evaluasi. Hentikanlah berkapitalisme kosong dan naif, Gubernur dan DPRD Riau harus bangun gerakan massif BUMD-kan industri kehutanan di Bumi Lancang Kuning". Katanya mengakhiri perbincangan.
Reporter : Hafiz
Komentar Via Facebook :