Penderitaan Warga Desa Talang 7 Buah Tangga Semakin Mencekam Atas Tekanan PT.BBSI

Indragiri Hulu.RanahRiau.com- Terkait lahan petani Desa 7 buah tangga kecamatan Rakit Kulim kabupaten indragiri Hulu solidaritas petani kelapa sawit (SPKS) ada 4 dusun lakukan konfersi Perss atas tindakan PT Bukit Betabuh Sei Indah (BBSI) yang sudah merajelela ke masyarakat.

Dengan hasil rapat bersama pihak pemerintah kabupaten indragiri hulu dengan pihak perusahaan dan masyarat untuk mencari solusi maupun mediasi pada tanggal 7 desember 2017.dengan hasil mediasi bahwasannya pihak perusahan dan masyarakat tidak boleh melakukan aksi apapun itu namun alhasil dilapangan pihak perusahaan hingga saat ini tetap lakukan penjarahan terhadap lahan baik itu rumah warga yang akan digusur.

Bahkan dari salah satu warga ibu ibu sempat mendapat sikutan dari security perusahaan saat menghadang alat berat untuk melakukan pemutusan jalan desa.pada tanggal 18 desember 2017.

Dari lahan 4000 hektar terdapat 800 kepala keluarga dikalaim oleh pihak PT.BBSI yang katanya masuk dalam izin konsesi perusahaan.

"Padahal lahan kami ini hasil dari beli ke dari kepala desa japri saat ini dia sudah meningal dengan pegangan surat kepemilikan dengan bentuk SKT dari tahun 2002 dan diperbahurui oleh kepala desa sierlina menjadi SKGR dengan dukenakan biaya dengan membayar satu kapling 1.550.000 juta dan dikenakan uang Fee kepada desa sebesar 10 persen,kok saat ini masih diributkan.bahkan dari pihak perusahaan tidak mengindahkan hasil mediasi baik itu dari kecamatan maupun dari kabupaten indragiri hulu,"Jelas Jonatan.

Bahkan untuk saat ini warga sudah di takut takuti oleh pihak perusahaan dan menyebarka  selembaran ultimatum yang isinya perusahaan meminta paling lambat 20 hari kedepan petani sudah mengosongkan lahan dan membongkar rumah warga.

Kedatangan masyarakat desa talang 7 buah tangga meminta kepada pemerintah baik kabupaten maupun pemerintah provinsi riau dapat menyelesaikan keadaan konflik didesa lahan kami

"Kami sudah menderita pak.kita berharap ada tindakan dari pihak pemerintah agar kami dapat menjalankan aktifitas seperti biasa.jujur saja untuk saat ini kami tidak bisa bekerja di lahan kami,"Ungkap Enos Jaipul

Masih kata Enos,bahwasanya menyayangkan atas sikap perusahaa yang saat ini sudah semangkin sadis.Jika untuk diminta keterangan legalitas petani juga mengantongi legalitas dari pemerintah.

"Kami sedih menghadapi natalan dengan kesedihan dengan adanya rambahan perusahaan melakukan perusakan pada lahan kami dan jalan desa sudah diputus,terkadang kami menginap dirumah saudara karna ketakutan atas penekanan dari pihak perusahaan." Ungkap Enos lagi.


Reporter    : Arrozi
Editor       : Fes