Bantah Pernyataan Bupati, Jefrizal Centai: Pemerintah jangan bersikap Lebai

Selatpanjang, RanahRiau.com- Terkait dengan Pernyataan Bupati Kepulauan Meranti yang menyatakan bahwa aksi 13 juli mendatang yang dikaitkan  dengan Dewan yang mengompori ditambah ketidak ikutsertaan Forum guru, Koordinator Lapangan untuk Aksi 13 Juli Besok menyampaikan klarifikasinya,  "Sesungguhnya Aksi Demonstran 13 juli itu bentuk kekecewaan dari berbagai masyarakat Kepulauan Meranti, Baik notabene Guru kemenag, Mahasiswa, PKH dan LSM", ujarnya.

Selaku Kordinator Lapangan untuk aksi yang akan dilaksanakan pada 13 juli besok dia menyampaikan agar Bupati Kepulauan Meranti lebih bijak dalam menyikapi persoalan ini, "ini menyangkut harga diri Negeri tanah jantan, jangan Terlalu Lebai menyikapi Aksi itu", tegasnya.

Jefrizal Centai selaku Korlap sekaligus Digarda terdepan meminta komitmen Masyarakat yang merasa terzalimi akibat Tidak cairnya anggaran itu, Baik Honorer kemenag hampir setahun 2016 dan 2017, Anggaran Dana Desa juga hampir setahun ditambah Beasiswa yang jelas hampir 3 tahun.

Untuk itu, menurutnya bupati hendaklah lebih bersikap Profesional, Proporsional dan Dewasa mendengar serta mengklarifikasi tuntutan Massa aksi. Terkait persoalan tidak mempunya anggaran daerah tersebut, menurutnya itu merupakan  bentuk Cerita lama yang kembali bersemi, padahal jelas di APBD 2016/2017 dianggarkan Dana hibah Pemda untuk Honorer kemenang, namun dana tersebut tidak diketahui pasti kemana dialokasikan lagi, "Apakah ada yang lebih skala prioritas atau apa, yang jelas Berikanlah Hak kepada yang benar-benar berwajib.

Begitu juga APM Desa dari desa yang sudah selesai, namun Spj pemkab ke pusat belum selesai, maka menunggu BPK agar Dana tersebut bisa dialokasikan pusat sepenuhnya. Jelas persoalan keterlambatan Kinerja kabupaten sehingga menimbulkan efek pada Desa, ini mesti diketahui seluruh desa-desa yang ada di Kep.Meranti, apalagi 2016 saja belum selesai ditambah 2017 tidak penuh, Mau pakai apa Seluruh aparatur Desa se meranti menafkahi Anak istrinya dan keperluan lainnya,
Untuk itu, jangan Alihkan isu Ke pengomporan Dewan terhadap aksi ini, Seharusnya Bupati Berterima kasih pada dewan yang menjalankan Tupoksinya sebagai penjalan aspirasi rakyatnya, Berani mengkritik dan Tidak bersekongkol pada kebijakan yang tidak pro rakyat", tambahnya.

Adapun mengenai beasiswa, Jefrizal Centai menyoroti Alasan besarnya Rasionalisasi APBD kepulauan Meranti yang lebih kurang 1.7 T dan rasionalisasinya 300 M, "ini mesti dipahami Semua masyarakat terkait terjadinya rasionalisasi, apakah Kualitas kerja Legislatif apalagi kinerja OPD/SKPD, maka belajarlah Mengintropeksi kelemahan tanpa harus bersembunyi dibalik kelemahan", ungkapnya.

Selanjutnya menurut aktivis dengan berbagai pergerakan tersebut, Beasiswa itu hak Mahasiswa sesuai amanat UU, jika ada yang dianggap lebih penting dari itu, artinya, Perlu kajian Ulang, Barometer Skala prioritas yang dimaksud, "
Kita melihat Dari Pemda terlalu fokus ke penggarapan Lahan persawahan yang terindikasi Gagal panen akibat tidak punya kajian yang riil, Terfokus pembayaran Utang Proyek yang terbengkalai, peningkatan Insentif PNS dan Tunjangan Dewan yang sangat tinggi. Dan ini adalah kebijakan yang dianggap kurang tepat sasaran. Maka intropeksi dirilah, Benahi kebijakan dan Perbaiki birokrasi dan Administrasi, Karena kepulauan meranti sudah tidak Muda lagi, Hampir delapan tahun, Bukan waktu yang tepat mengkambing hitamkan Usia daerah, Jika memang kinerja kita tidak ditingkatkan, Ketegasan kita dipertanyakan serta visi misi daerah hanya Coretan tanpa makna"Merangkai pulau membangun Negeri".

Terkait persoalan pernyataan bupati yang menyatakan "Jangan Pilih Dewan yang Mengompori Rakyat", menurutnya  bukanlah Tipe Kepala Daerah yang kelas Kabupaten, Sedang kelas kepala Desa saja perlu Fikir panjang dan tidak Gegabah menanggapi Persoalan-persoalan yang betul-betul diketahui Data dan faktanya, baru lakukan Pendekatan serta Komunikasi yang bijak, imbuhnya.
Oleh karena itu, Jefrizal centai tetap Mengajak seluruh Masyarakat yang merasa hak-haknya dicederai bersatupadu, Bergandeng tangan, Bahu membahu, Desak Pemda Segera Mencairkan Dana yang dimaksud, Karna Memang Dananya ada, tambahnya. Sesuai Ruh perjuangan Tanah Jantan"Revolusi Harga mati jika Pemda dan DPRD Kepulauan Meranti  masih Cuci tangan terkait persoalan ini", tutupnya (Rls/Fiz)