Pasca Gibran, Siapa Pendamping Prabowo? Membaca Bursa Wapres dengan Teori Kekuasaan
Foto: Ist
RANAHRIAU.COM- Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia membuka babak baru dalam politik nasional. Bukan sekadar persoalan siapa yang akan mengisi kursi kosong di Istana, tetapi juga tentang bagaimana Presiden Prabowo Subianto membaca konfigurasi kekuasaan menjelang 2029.
MPR RI telah menerima surat pengunduran diri Gibran pada 12 November 2026. Sesuai mekanisme konstitusional, Presiden diminta mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR untuk kemudian dipilih.
Dengan demikian, pertarungan sesungguhnya bukan hanya pertarungan nama, melainkan pertarungan kepentingan, koalisi, legitimasi, representasi dan masa depan kekuasaan.
Dalam perspektif teori politik, kursi Wakil Presiden bukan sekadar posisi administratif. Ia merupakan bagian dari desain pembagian kekuasaan dalam sistem presidensial.
Kekuasaan Selalu Membutuhkan Keseimbangan
Niccolò Machiavelli dalam tradisi pemikiran realisme politik mengajarkan bahwa kekuasaan harus dibaca berdasarkan realitas, bukan semata-mata idealisme.
Dalam konteks Indonesia, Prabowo tentu tidak hanya membutuhkan seorang Wakil Presiden yang memiliki kapasitas personal. Ia membutuhkan figur yang dapat menjaga stabilitas pemerintahan, tidak menciptakan konflik pusat kekuasaan baru, sekaligus mampu memperluas basis legitimasi pemerintah.
Inilah yang membuat bursa pengganti Gibran menjadi menarik.
Nama-nama seperti Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, AHY, Muhaimin Iskandar, Puan Maharani hingga Sri Sultan Hamengku Buwono X muncul dalam diskursus politik. Bahkan nama Sri Sultan HB X disebut sebagai salah satu figur yang menarik perhatian, meskipun Sultan sendiri meminta agar isu tersebut tidak dibesar-besarkan dan menyatakan persoalan itu merupakan urusan Jakarta.
Pertanyaannya kemudian: siapa yang paling dibutuhkan Prabowo?
Teori Koalisi: Wapres Sebagai Perekat Kekuasaan
Dalam teori koalisi politik, pemerintahan tidak hanya membutuhkan dukungan pada saat memenangkan pemilu. Pemerintahan juga membutuhkan kemampuan mempertahankan koalisi setelah memperoleh kekuasaan.
Karena itu, calon Wakil Presiden bisa menjadi instrumen untuk memperkuat koalisi.
Jika Prabowo memilih figur dari Gerindra, keuntungan utamanya adalah kesinambungan dan loyalitas politik. Nama seperti Dasco, Sugiono atau Muzani memiliki kedekatan struktural dengan Gerindra.
Namun terdapat risiko: pemerintahan akan terlihat terlalu terkonsentrasi pada satu kekuatan politik.
Sebaliknya, jika Prabowo memilih figur dari partai lain, ia memperoleh keuntungan berupa perluasan basis koalisi.
Inilah alasan nama AHY, Cak Imin, Puan atau figur nonpartai menjadi menarik untuk dibaca.
Sri Sultan HB X: Politik Simbolik di Atas Partai
Di antara nama-nama tersebut, Sri Sultan Hamengku Buwono X memiliki karakter yang berbeda.
Sultan tidak hadir terutama sebagai representasi partai politik. Ia membawa simbol sejarah, kebudayaan, Yogyakarta dan nasionalisme.
Dalam teori political legitimacy, legitimasi tidak hanya lahir dari suara elektoral. Legitimasi juga dapat terbentuk melalui sejarah, institusi sosial dan simbol yang diterima masyarakat.
Dalam konteks tersebut, Sultan memiliki modal simbolik yang unik.
Ia adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus figur yang memiliki posisi historis dalam kehidupan politik dan kebudayaan Indonesia.
Jika Prabowo membutuhkan Wakil Presiden yang berfungsi sebagai simbol persatuan dan penyeimbang, Sultan mempunyai modal yang kuat.
Namun politik tidak hanya berbicara tentang simbol.
Ada persoalan lain yang jauh lebih konkret: siapa yang akan menggantikan posisi Sultan di DIY dan bagaimana transisi kepemimpinan tersebut dilakukan?
Karena itu, pencalonan Sultan bukan perkara sederhana. Justru karena posisinya di DIY sangat kuat, pengangkatannya ke tingkat nasional dapat menciptakan konsekuensi politik baru di daerah.
Puan dan Cak Imin: Politik Rekonsiliasi
Nama Puan Maharani juga menarik jika dibaca melalui teori rekonsiliasi elite.
Prabowo dan PDIP memiliki sejarah kontestasi politik yang panjang. Tetapi dalam politik, musuh politik hari ini tidak selalu menjadi musuh politik selamanya.
Jika Puan dipilih, maka simbol yang muncul bukan sekadar pergantian Wapres.
Ia dapat dibaca sebagai konsolidasi lebih jauh antara kekuatan politik nasional yang selama ini berada dalam jalur berbeda.
Sementara Muhaimin Iskandar menawarkan kekuatan berbeda.
Cak Imin memiliki basis politik PKB dan jaringan sosial-keagamaan yang luas. Jika Prabowo memilih Cak Imin, maka pesan politiknya dapat dibaca sebagai penguatan hubungan pemerintah dengan kekuatan Islam politik sekaligus memperluas basis sosial pemerintahan.
AHY: Regenerasi dan Masa Depan
AHY memiliki keunggulan lain. Ia membawa citra generasi baru, memiliki kendaraan politik Demokrat dan berada dalam pemerintahan.
Secara teori politik, pilihan terhadap AHY dapat dibaca sebagai strategi elite circulation, yaitu pergantian atau regenerasi elite secara bertahap.
Prabowo mendapatkan figur yang relatif muda, sementara AHY memperoleh pengalaman politik nasional yang lebih besar.
Namun pilihan tersebut juga memiliki konsekuensi: AHY bukan sekadar figur teknokrat. Ia adalah ketua umum partai dan memiliki kepentingan politik jangka panjang.
Artinya, memilih AHY berarti memberikan ruang kepada sebuah kekuatan politik untuk tumbuh lebih besar di dalam pemerintahan.
Dasco: Pilihan Rasional dari Dalam Lingkar Kekuasaan
Sufmi Dasco Ahmad justru memiliki karakter yang sangat berbeda. Ia memahami parlemen, memahami politik koalisi dan mempunyai hubungan kuat dengan Prabowo.
Dalam teori principal-agent, Presiden sebagai pusat kekuasaan membutuhkan wakil yang dapat dipercaya untuk menjalankan mandat politik tanpa menciptakan penyimpangan dari garis utama pemerintahan.
Dalam perspektif tersebut, Dasco merupakan pilihan yang rasional.
Ia bukan figur yang harus diperkenalkan dari nol kepada lingkungan kekuasaan.
Namun ada persoalan lain: apakah Prabowo membutuhkan Wakil Presiden sebagai pelaksana kekuasaan, atau sebagai penambah legitimasi politik?
Jawaban atas pertanyaan itu akan sangat menentukan.
Wapres Bukan Sekadar Orang Kedua
Kesalahan terbesar dalam membaca bursa Wapres adalah menganggap jabatan tersebut hanya sebagai "orang nomor dua".
Dalam sistem presidensial, Wakil Presiden memiliki fungsi politik yang sangat strategis.
Ia dapat menjadi:
penyeimbang Presiden,
penghubung koalisi,
simbol persatuan,
representasi kelompok sosial tertentu,
atau bahkan aktor penting dalam suksesi politik berikutnya.
Karena itu, Prabowo sebenarnya sedang memilih lebih dari sekadar seorang Wakil Presiden.
Ia sedang memilih arsitektur politik pemerintahannya sampai 2029 dan kemungkinan konfigurasi politik setelahnya.
Teori Hegemoni: Siapa yang Menguasai Narasi?
Antonio Gramsci menawarkan konsep hegemoni yang relevan untuk membaca persoalan ini.
Kekuasaan tidak bertahan hanya dengan kekuatan politik. Kekuasaan membutuhkan penerimaan sosial dan kemampuan mengendalikan narasi.
Karena itu, calon Wapres ideal bukan hanya orang yang memiliki dukungan elite, tetapi juga figur yang dapat memperoleh penerimaan masyarakat.
Di sinilah Sultan HB X mempunyai daya tarik simbolik.
Di sisi lain, AHY memiliki daya tarik generasi.
Cak Imin mempunyai jaringan sosial-keagamaan.
Dasco mempunyai kekuatan parlemen.
Puan mempunyai simbol rekonsiliasi elite.
Sedangkan figur seperti Dedi Mulyadi memiliki kekuatan elektoral dan popularitas masyarakat.
Masing-masing mempunyai jenis legitimasi yang berbeda.
Maka, Siapa yang Paling Rasional?
Jika ukurannya loyalitas kepada Prabowo, Dasco sangat kuat.
Jika ukurannya regenerasi politik, AHY menarik.
Jika ukurannya basis Islam dan koalisi, Cak Imin memiliki keunggulan.
Jika ukurannya rekonsiliasi elite, Puan memiliki nilai strategis.
Jika ukurannya legitimasi simbolik dan persatuan nasional, Sri Sultan Hamengku Buwono X merupakan kandidat yang sangat unik.
Namun apabila ukurannya adalah elektabilitas masyarakat, maka peta dapat berubah sama sekali.
Karena itu, saya melihat setidaknya ada tiga tipe kandidat:
Pertama, Wakil Presiden sebagai loyalis kekuasaan.
Kedua, Wakil Presiden sebagai perekat koalisi.
Ketiga, Wakil Presiden sebagai simbol rekonsiliasi nasional.
Prabowo tinggal memilih: ingin memperkuat mesin kekuasaan, memperluas koalisi politik, atau membangun legitimasi nasional yang lebih luas.
Dan di situlah menariknya nama Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Ia bukan kandidat yang paling mudah secara politik. Tetapi justru karena tidak terlalu mudah dikategorikan sebagai milik satu partai, Sultan mempunyai potensi menjadi simbol bahwa jabatan Wakil Presiden tidak semata-mata hadiah politik untuk partai koalisi.
Namun politik Indonesia pada akhirnya tetap kembali kepada satu hukum lama:
Kekuasaan membutuhkan legitimasi, tetapi legitimasi tanpa kalkulasi kekuasaan sering kali tidak cukup untuk memenangkan pertarungan politik.
Maka pertanyaan sesungguhnya bukan hanya:
"Siapa calon Wakil Presiden pengganti Gibran?"
Melainkan:
"Wakil Presiden seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan Prabowo untuk menyelesaikan pemerintahannya dan menghadapi pertarungan politik 2029?"
Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan siapa yang akhirnya duduk di samping Presiden Prabowo.
Dan sebelum nama itu diumumkan, bursa Wapres akan tetap menjadi cermin dari satu hal: politik Indonesia sedang menata ulang keseimbangan kekuasaan.
Penulis: Abdul Hafidz AR, S.IP, Penggagas Rumah Dialektika


Komentar Via Facebook :