DK PWI Riau Soroti Oknum Mengaku Wartawan: Jangan Jadikan Pers sebagai Alat Pemerasan

DK PWI Riau Soroti Oknum Mengaku Wartawan: Jangan Jadikan Pers sebagai Alat Pemerasan

Foto: Ist

PEKANBARU, RANAHRIAU.COM- Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau, H. Zufra Irwan, SE, MM, SpAp, mengingatkan seluruh anggota PWI Riau agar tidak terpapar praktik oknum yang mengatasnamakan profesi wartawan untuk menekan, mengancam, bahkan diduga melakukan pemerasan terhadap pejabat maupun masyarakat.

Peringatan tersebut disampaikan Zufra menyusul banyaknya informasi dan laporan yang diterima Dewan Kehormatan PWI Riau terkait maraknya orang yang mengaku sebagai wartawan mendatangi pejabat, kepala sekolah, kepala dinas hingga kepala desa dengan modus mempertanyakan persoalan tertentu, kemudian berujung pada tekanan dan negosiasi.

Menurut Zufra, pola semacam itu sangat berbahaya karena dapat merusak kepercayaan publik terhadap pers sekaligus mencoreng wartawan yang menjalankan profesinya secara profesional dan berpegang pada kode etik jurnalistik.

“Berdasarkan informasi dan laporan yang kami terima, akhir-akhir ini cukup marak orang yang begitu mudah mengaku sebagai wartawan. Mereka mendatangi pejabat atau tokoh, yang ditanyakan melulu kasus, kemudian bernegosiasi, bahkan mengancam akan melaporkan ke polisi atau jaksa,” ujar Zufra.

Ia menegaskan, kerja jurnalistik bukanlah proses penyelidikan maupun penyidikan. Wartawan memiliki tugas mencari, mengolah, memverifikasi dan menyampaikan informasi kepada publik secara profesional dan berimbang.

“Biasanya mereka juga menggunakan media sosial dan ada yang mengaku-ngaku sebagai LSM. Tugas wartawan itu mengonfirmasi dengan baik-baik. Wartawan bukan penyelidik atau penyidik. Kalau ada sesuatu yang tidak pas, diberitakan. Tugas wartawan memberitakan, bukan mengancam-ngancam. Itu sudah masuk kriminal,” tegasnya.

Jangan Sampai Pers Berubah Menjadi Alat Menekan

Zufra menyebut perilaku oknum tersebut sebagai “virus” yang harus dijauhkan dari lingkungan pers, khususnya anggota PWI.

Ia mengaku menerima berbagai masukan dan keluhan dari sejumlah pihak, mulai dari kepala sekolah, pejabat atau kepala dinas hingga kepala desa. Keluhan tersebut, kata dia, memiliki pola yang hampir sama, yakni adanya pihak yang datang dengan mengatasnamakan wartawan lalu mencari-cari persoalan yang dianggap memiliki kelemahan.

“Kami mendapatkan masukan, laporan, bahkan banyak pertanyaan. Ada keluhan dari banyak kepala sekolah, pejabat, kepala dinas bahkan sampai kepala desa. Yang ditanya tiada lain selain kasus atau apa pun yang ada sisi lemahnya. Rata-rata mereka bukan bertanya seperti wartawan, tapi sudah seperti polisi dan jaksa,” kata Zufra, mengutip keluhan salah seorang pejabat.

Menurutnya, jika pola tersebut terus dibiarkan, masyarakat akan kesulitan membedakan antara kerja jurnalistik yang sesungguhnya dengan praktik oknum yang memanfaatkan identitas wartawan untuk kepentingan pribadi.

“Ini benar-benar menjadi virus dan sampah bagi kemerdekaan pers. Anggota PWI saya haramkan terkena virus seperti ini,” tegasnya.

Kode Etik Harus Menjadi Kompas Wartawan

Karena itu, Zufra mengingatkan wartawan yang tergabung dalam PWI Riau untuk tetap menjadikan Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan sebagai pedoman utama dalam menjalankan profesi.

Menurutnya, integritas seorang wartawan tidak hanya diukur dari seberapa tajam berita yang dihasilkan, tetapi juga dari niat, proses dan cara memperoleh informasi.

“Napas utama dari seluruh kode etik dan perilaku itu adalah pegang dada, tanya hati kecil. Manusia punya yang namanya kebenaran nurani. Niat membuat sebuah berita apa? Menginformasikan sebuah peristiwa, melakukan koreksi, kontrol sosial, atau justru ingin menjatuhkan nama baik seseorang?” papar Zufra.

Ia menegaskan, kebebasan pers harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab. Kritik terhadap pejabat, lembaga maupun kebijakan pemerintah merupakan bagian penting dari fungsi kontrol sosial, tetapi tidak boleh berubah menjadi tekanan atau ancaman.

“Karena itu, kejujuran bagi wartawan berada di atas segala-galanya,” ujarnya.

Berharap Kapolda dan Kajati Riau Dengarkan Keluhan Masyarakat

Mantan Ketua Komisi Informasi Riau dua periode itu juga berharap Kapolda Riau dan Kajati Riau yang relatif masih baru dapat membuka ruang komunikasi dengan berbagai unsur masyarakat dan pemerintahan di daerah.

Ia menyarankan agar aparat penegak hukum bersilaturahmi dengan jajaran pendidikan, kepala dinas, camat hingga kepala desa untuk mendengar langsung persoalan yang mereka hadapi, termasuk jika ada pihak yang mengatasnamakan wartawan dan melakukan tekanan.

“Kapolda dan Kajati Riau bisa bersilaturahmi atau bertemu dengan seluruh jajaran pendidikan di Riau, para kepala dinas, para camat maupun para kepala desa dan mendengar keluh kesah mereka. Apalagi komitmen Kapolri soal begini sangat kuat,” tukas Zufra.

Pernyataan DKP PWI Riau tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa kemerdekaan pers bukanlah ruang tanpa batas. Pers memang memiliki mandat melakukan kontrol sosial, tetapi mandat tersebut harus dijalankan melalui kerja jurnalistik yang profesional, independen, berimbang dan beretika.

Di tengah maraknya informasi di media sosial dan semakin mudahnya seseorang mengaku sebagai wartawan, publik juga dituntut kritis membedakan wartawan profesional dengan oknum yang sekadar menggunakan label pers untuk kepentingan tertentu.

Bagi wartawan, kritik boleh tajam. Pertanyaan boleh keras. Namun, ketika profesi jurnalistik mulai digunakan untuk mengancam dan menekan, persoalannya bukan lagi sekadar soal etika pers, melainkan dapat masuk ke ranah hukum.

Editor : RRMedia
Komentar Via Facebook :