Wamenkop Farida Farichah Tegaskan Kepemilikan Kolektif, Riau Jadi Model Nasional
PEKANBARU, RANAHRIAU.COM - Gedung Daerah Balai Serindit di Gubernuran Riau menjadi pusat perhatian nasional pada Rabu (18/11/2026), tatkala diselenggarakannya Seminar Nasional bertajuk "Reforma Agraria Sawit Berbasis Koperasi: Dari Penguasaan Kembali Negara Menuju Kepemilikan Kolektif Rakyat".
Kegiatan strategis ini dihadiri oleh ratusan peserta dari berbagai elemen, mulai dari perwakilan kementerian, pelaku industri sawit, hingga para petani kelapa sawit yang memadati ruang pertemuan sejak pagi hari
Pelaksanaan seminar ini melibatkan sinergi lintas sektor yang kuat, ditandai dengan hadirnya sejumlah atribut dan logo lembaga negara serta badan usaha terkemuka di panggung acara. Beberapa instansi penting yang memprakarsai dan mendukung jalannya acara ini meliputi Kementerian Koperasi Republik Indonesia, PT Agrinas Palma Nusantara, serta LPDB-KUMKM.
Kehadiran berbagai lembaga ini menegaskan komitmen serius pemerintah bersama para pemangku kepentingan untuk membenahi tata kelola perkebunan kelapa sawit nasional melalui penguatan peran kelembagaan koperasi di tengah masyarakat.
Laporan kegiatan disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Panel Barus, S.E., M.E., serta sambutan dari Plt. Gubernur Riau.
Momentum penting turut mewarnai jalannya acara pembukaan tatkala dilakukan penandatanganan rencana aksi strategis antara Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Palma Nusantara, yang disusul dengan keynote speech sekaligus pembukaan secara resmi oleh Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia, Hj. Farida Farichah, M.Si.
20 Persen Lahan untuk Koperasi Petani
Wamenkop Farida Farichah menekankan bahwa penguasaan lahan harus berujung pada kepemilikan kolektif serta nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.
Pemerintah melalui kerja sama Kementerian Koperasi dan Agrinas Palma Nusantara berkomitmen mengalokasikan 20 persen lahan perkebunan untuk dikelola petani lewat koperasi. Target kemitraan lahan kriteria dua hektare ini diproyeksikan mencapai lebih dari 200.000 hektare secara nasional mulai awal 2027.
Hilirisasi Berbasis Koperasi
Petani didorong untuk tidak hanya menjual tandan buah segar (TBS), tetapi juga masuk ke rantai pasok pengolahan. Pemerintah mendorong pembangunan pabrik kelapa sawit milik koperasi agar nilai tambah produk turunan kembali kepada masyarakat.
Riau disorot sebagai daerah prioritas karena menyumbang produksi CPO sekitar 9,46 juta ton atau hampir 20 persen dari total produksi nasional. Lahan Agrinas di Riau yang mencapai 700 ribu hektare diproyeksikan menjadi model kemitraan koperasi yang optimal.
Dukungan Pembiayaan Berkelanjutan
Keberhasilan reforma agraria diukur dari kemampuan masyarakat menguasai aset produktif secara kolektif, bukan sekadar pembagian sertifikat. Pemerintah mendorong skema pembiayaan proyek serta kolaborasi antara perbankan, BUMN, pemerintah daerah, akademisi, dan organisasi petani.
"Keberhasilan reforma agraria diukur dari kemampuan masyarakat menguasai aset produktif secara kolektif," jelas Farida Farichah.
Narasumber Nasional Hadir
Memasuki sesi inti menjelang siang hari, seminar menghadirkan deretan narasumber mumpuni yang memaparkan materi-materi krusial terkait kebijakan redistribusi lahan dan demokratisasi ekonomi sektor sawit.
Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., memaparkan materi mengenai kebijakan reforma agraria dalam mendukung pemerataan ekonomi yang berkeadilan.
Paparan tersebut kemudian diperkuat oleh pandangan dari Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Panel Barus, S.E., M.E., Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara Dr. Ir. Mohammad Abdul Ghani, M.Si., serta Ketua Umum APKASINDO Dr. Gulat M E Manurung, MP., menyoroti posisi strategis pekebun sawit dalam program redistribusi lahan berbasis koperasi.
Melalui penyelenggaraan seminar nasional di Pekanbaru ini, diharapkan terbangun sebuah rumusan solusi konkret dan langkah taktis dalam mengembalikan penguasaan lahan kepada negara untuk selanjutnya didistribusikan sebagai kepemilikan kolektif rakyat.
Diskusi interaktif dan sesi tanya jawab yang dipandu oleh moderator menjelang akhir acara memberikan ruang bagi para peserta untuk menggali lebih dalam implementasi kebijakan di lapangan. Pertemuan besar ini tidak hanya menjadi ajang diskursus akademis dan kebijakan publik, tetapi juga momentum kebangkitan ekonomi kerakyatan khususnya bagi sektor perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau dan Indonesia secara luas.


Komentar Via Facebook :