Anggaran Sampah Miliaran, TPS di Kampar Tetap Usang, Tokoh Pemuda Minta DPRD Panggil Kadis DLH

Anggaran Sampah Miliaran, TPS di Kampar Tetap Usang, Tokoh Pemuda Minta DPRD Panggil Kadis DLH

KAMPAR, RANAHRIAU.COM - Keluhan masyarakat mengenai anggaran pengelolaan sampah bernilai miliaran rupiah namun kondisi fisik tempat penampungan sampah (TPS/bak sampah) terlihat usang menjadi sorotan tata kelola di Kabupaten Kampar.

Kondisi ini umumnya disebabkan tidak adanya peremajaan infrastruktur fisik di lapangan.

Seorang tokoh pemuda Kampar yang identitasnya tidak ingin dipublikasikan menyampaikan, Selasa (17/11/2026), ada beberapa penyebab fisik penampung sampah jarang diperbarui.

Dominasi Biaya Operasional dan Angkutan

Menurutnya, sebagian besar anggaran miliaran rupiah pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) biasanya terserap untuk biaya rutin seperti bahan bakar armada truk, gaji petugas kebersihan, hingga kontrak pihak ketiga untuk pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Kurang Fokus pada Penanganan TPA

Pemerintah daerah sering kali memprioritaskan anggaran infrastruktur tidak untuk mengatasi TPA yang kelebihan kapasitas, seperti penataan lahan (sanitary landfill) atau pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).

Perawatan dan Vandalisme

Kontainer atau bak sampah baru yang ditempatkan di ruang publik rentan mengalami kerusakan akibat korosi cairan lindi, kelebihan muatan, atau pencurian komponen (seperti roda besi), dan bangunan penampungan sampah sehingga cepat terlihat tua dalam hitungan bulan.

Potensi Inefisiensi dan Pengawasan Lemah

"DPRD diminta panggil Kepala Dinas DLH. Diduga adanya ketidaksesuaian antara nilai pagu anggaran persampahan dengan realisasi fisik di lapangan akibat lemahnya pengawasan atau dugaan penyimpangan anggaran," ungkapnya.

Ketika fasilitas atau penampung sampah (seperti bak kontainer, tempat sampah terpusat, atau armada angkut) sudah tidak bisa dipakai padahal dana anggaran pemeliharaan atau pengadaan tetap tersedia, kondisi ini sering kali mengarah pada masalah transparansi, birokrasi, atau tata kelola pemerintahan.

"Lemahnya pengawasan dan prioritas: Adanya dugaan dana pemeliharaan dialokasikan hanya sebagai 'angka di atas kertas' (administratif) tanpa realisasi fisik yang nyata di lapangan, atau anggaran dialihkan ke pos lain yang dianggap lebih mendesak oleh pemerintah daerah," katanya.

Pihaknya menegaskan akan mengawal transparansi anggaran melalui keterbukaan informasi publik (KIP) dengan menanyakan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) terkait pos persampahan.

"Kami akan dokumentasikan kondisi fisik penampung sampah yang rusak dan lampirkan saat membuat laporan ke Ombudsman atau DPRD setempat jika tidak ada tanggapan dari dinas terkait," ujarnya.

"Masyarakat memiliki hak untuk mengawasi penggunaan APBD serta menuntut perbaikan fasilitas kebersihan di lingkungan sekitar," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kampar, Refizal sudah berkali-kali dihubungi pewarta sampai berita ini ditayangkan, tidak ada jawaban.

Editor : Eki Maidedi
Komentar Via Facebook :