Anak Bukan Objek Pembangunan, Saatnya Perda KLA Jadi Warisan Kepemimpinan di Bengkalis
Foto: Wabup H Bagus Santoso Bersama DPRD Bengkalis, DPPPA dan Forum Anak Usai Menghadiri Ranperda dan KLA 2026 di Lantai II DPRD Bengkalis
BENGKALIS, RANAHRIAU.COM - Di balik setiap senyum anak, tersimpan harapan besar tentang masa depan. Ada cita-cita yang ingin diraih, ada rasa aman yang ingin dirasakan, serta ada hak-hak dasar yang semestinya dipenuhi tanpa harus diminta. Anak-anak membutuhkan ruang untuk tumbuh, belajar, bermain, berpendapat, dan mengembangkan potensi dirinya. Mereka juga berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, maupun perlakuan yang dapat merusak masa depan mereka.
Namun, mewujudkan lingkungan yang benar-benar aman dan ramah bagi anak bukanlah pekerjaan sederhana. Persoalan perlindungan anak tidak cukup diselesaikan melalui imbauan, kegiatan seremonial, kampanye sesaat, atau sekadar mendapatkan pengakuan dalam bentuk penghargaan. Dibutuhkan komitmen yang kuat, kebijakan yang terarah, anggaran yang memadai, pengawasan yang berkelanjutan, serta dasar hukum yang memberikan kepastian bagi setiap anak. Disinilah pentingnya mendorong terwujudnya Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak.
Kabupaten Layak Anak (KLA) bukan sekadar sebuah program pemerintah. Lebih dari itu, konsep ini merupakan pendekatan pembangunan yang menempatkan anak sebagai bagian penting dari seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi kebijakan daerah. Anak tidak boleh hanya dipandang sebagai penerima manfaat pembangunan. Mereka adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak, suara, kepentingan dan masa depan yang harus diperhatikan.
Oleh karena itu, komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak harus bergerak menuju tahapan yang lebih kuat, yakni pembentukan regulasi daerah yang mampu menjadi landasan perlindungan anak secara menyeluruh. Sebab, sebuah daerah belum dapat dikatakan benar-benar layak anak apabila perlindungan terhadap anak masih bergantung pada siapa pemimpinnya, seberapa besar perhatian pejabatnya, atau seberapa aktif sebuah program dilaksanakan. Dengan komitmen kuat dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan berbagai regulasi yang mendukung, alokasi anggaran yang signifikan, serta inovasi di berbagai sektor.
Foto: Bupati Hj Kasmarni, S.Sos, MPP Saat Pemaparan Program Ramah Anak dan Aksi KLA
Sebelumnya, Bupati Kasmarni telah memaparkan berbagai upaya dan inovasi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam mewujudkan Bengkalis sebagai daerah ramah anak, dengan menekankan komitmen kuat dalam memenuhi hak-hak anak dan melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
"Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus berupaya maksimal dalam memenuhi dan melindungi hak anak, sesuai dengan amanat undang-undang. Berbagai program dan kebijakan telah kami laksanakan, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan anak, layanan kesehatan yang responsif anak, hingga penyediaan ruang-ruang publik yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang mereka," ujar Kasmarni.
Ia katakan, dari aspek kelembagaan dan regulasi, Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama DPRD telah menghasilkan beberapa regulasi penting, antara lain, Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.
Selain itu, terdapat pula Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah KLA, Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan KLA, serta Peraturan Bupati tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Dalam mendukung KLA, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah adanya tim Gugus Tugas KLA juga telah dibentuk, serta penyusunan profil anak. Ranperda KLA bahkan telah masuk dalam pada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Bengkalis.
Disamping itu, untuk mendukung terwujudnya Kecamatan Layak Anak, desa/kelurahan Layak Anak, Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengakomodasi melalui program unggulan Dana Bermasa di setiap desa/kelurahan dan kecamatan.
Dengan segala upaya dan capaian ini, Bupati Bengkalis Kasmarni mengaku optimis dapat mewujudkan Kabupaten Bengkalis sebagai Kabupaten Layak Anak seutuhnya. Perlindungan anak harus menjadi kewajiban pemerintah daerah yang memiliki dasar hukum, bukan sekadar kebijakan yang dapat berubah sewaktu-waktu.
Dari Komitmen Menuju Kepastian Hukum
Dengan mewujudkan Kabupaten Bengkalis Layak Anak membutuhkan keberanian pemerintah daerah untuk menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai salah satu prioritas pembangunan.
Komitmen tersebut harus dimulai dari pucuk kepemimpinan daerah. Bupati Bengkalis Hj.Kasmarni, S.Sos, M.PP, memiliki posisi strategis dalam menentukan arah kebijakan, mengkordinasikan organisasi perangkat daerah, serta memastikan bahwa setiap sektor pembangunan memperhatikan hak dan kepentingan anak.
Pemerintah daerah (Pemda) Bengkalis tidak bisa menyerahkan seluruh persoalan perlindungan anak hanya kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), karena persoalan anak memiliki keterkaitan dengan banyak sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, kependudukan, lingkungan, infrastruktur, hingga penegakan hukum.
Sekolah yang aman, fasilitas kesehatan yang mudah diakses, taman bermain yang layak, jalan yang ramah bagi anak, lingkungan keluarga yang harmonis, serta pelayanan publik yang tidak diskriminatif merupakan bagian dari pembangunan Kabupaten Layak Anak. Artinya, seluruh organisasi perangkat daerah harus memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
Dalam konteks inilah peran Bupati menjadi sangat menentukan. Kepemimpinan daerah harus mampu menerjemahkan komitmen perlindungan anak ke dalam kebijakan konkret yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satu langkah penting adalah mendorong pembentukan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak.
Perda tersebut diharapkan menjadi instrumen hukum yang mengatur secara lebih jelas mengenai tanggung jawab pemerintah daerah, peran masyarakat, kewajiban dunia usaha, keterlibatan keluarga, serta mekanisme pemenuhan dan perlindungan hak anak. Dengan adanya regulasi, upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak tidak lagi bergantung pada program tahunan atau kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan momentum tertentu.
Sebaliknya, perlindungan anak menjadi bagian dari sistem pemerintahan daerah yang memiliki arah, target, indikator, dan mekanisme pengawasan. Regulasi juga menjadi penting untuk memastikan kesinambungan program meskipun terjadi pergantian kepemimpinan maupun perubahan prioritas pembangunan.
Foto: Hardianto, Ketua Pansus Komisi IV DPRD Bengkalis
Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis menggelar rapat (Hearing) oleh Panitia Khusus (Pansus) terkait Kabupaten Layak Anak (KLA) bersama Forum Anak Kabupaten Bengkalis, untuk membahas penguatan partisipasi anak dalam pembangunan daerah.
Rapat yang dipimpin Ketua Pansus Hardianto, menjadi wadah bagi Forum Anak untuk menyampaikan aspirasi, kendala, dan usulan terkait pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Bengkalis. Hearing dihadiri anggota Pansus KLA, perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis, serta perwakilan Forum Anak dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa.
Hardianto menyampaikan, rasa syukur atas terselenggaranya pertemuan tersebut. Ia menegaskan tujuan hearing adalah mendengarkan langsung masukan dari Forum Anak sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Menurutnya, keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan sangat penting, terutama dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan anak.
"Masukan dari Forum Anak diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak di Kabupaten Bengkalis," ujar Hardianto.
Lanjutnya, Ia memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak, sebelum dilanjutkan dengan penyampaian aspirasi oleh Forum Anak.
Raperda Harus Sesuai Karakter Kepulauan
Hardianto juga menyampaikan, bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kabupaten Layak Anak harus mempertimbangkan persoalan nyata di tengah masyarakat. termasuk karakteristik Bengkalis sebagai daerah kepulauan dan pesisir. Menurutnya, potensi daerah dan kearifan lokal perlu diintegrasikan dalam upaya pendidikan serta perlindungan anak. Anak-anak di wilayah kepulauan perlu dibekali keterampilan yang sesuai dengan kondisi geografis tempat tinggal mereka.
Ia katakan, menyoroti pentingnya penerapan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh sederhana ialah membiasakan anak membuang sampah pada tempatnya. Pendidikan karakter tidak cukup hanya disampaikan melalui pelajaran di sekolah, tetapi juga harus diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, dengan adanya nilai seperti kepedulian, tanggung jawab, kerja sama, kesabaran dan kedisiplinan. Selain itu, perlu diperkuatkan melalui peran penting keluarga, sekolah, masyarakat serta berbagai kegiatan yang melibatkan anak.
Tak hanya itu, berbagai persoalan yang disampaikan anak-anak perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan instansi terkait, agar kebijakan yang disusun tidak hanya menjadi dokumen peraturan, tetapi benar-benar dapat diterapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
DPRD Bengkalis Punya Tiga Fungsi Jadi Payung Hukum
Dalam kesempatan tersebut, Pansus KLA juga menjelaskan bahwa lembaga legislatif memiliki tiga fungsi utama, yakni fungsi legislasi atau pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Salah satu bentuk komitmen DPRD Bengkalis dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak diwujudkan melalui pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. Perda ini kita dorong sebagai dasar hukum sekaligus penekanan kepada pemerintah daerah agar kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak benar-benar diwujudkan melalui program kerja yang nyata.
Ia meneruskan, keberadaan regulasi tersebut harus diikuti dengan pelaksanaan program yang konkret oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya dinas yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Program perlindungan perempuan dan anak, lanjutnya, tidak hanya berfokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan, tetapi juga perlu mendorong kreativitas, pengembangan potensi, serta pemenuhan hak-hak anak.
"Sinergi dengan perangkat daerah lainnya, termasuk instansi yang membidangi kependudukan dan keluarga berencana, juga dinilai penting untuk memperkuat upaya perlindungan dan pemberdayaan generasi muda," ujar Hardianto.
DPPPA Penggerak Utama Perubahan Anak
Di tengah kompleksitas persoalan perlindungan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran strategis sebagai penggerak koordinasi dan fasilitator pembangunan Kabupaten Layak Anak. Dinas ini tidak hanya bertanggung jawab menjalankan program perlindungan anak, tetapi juga harus mampu membangun kesadaran seluruh pemangku kepentingan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama.
Foto: Emilda Susanti, S.STP, M.IP, Kepala Dinas PPPA Kabupaten Bengkalis
Kepala Dinas PPPA Kabupaten Bengkalis Emilda Susanti, S.STP., M.IP, menyampaikan, perlu menjadi jembatan antara komitmen kepala daerah, kebijakan organisasi perangkat daerah, aspirasi masyarakat, dan kebutuhan nyata anak-anak. Pekerjaan tersebut membutuhkan koordinasi yang kuat. Tidak cukup hanya mengadakan sosialisasi atau menyampaikan imbauan kepada masyarakat.
Diperlukan langkah yang lebih sistematis untuk mengidentifikasi persoalan, memetakan kebutuhan, menyusun program, serta memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat. Dalam proses mendorong lahirnya Perda Kabupaten Layak Anak, DPPPA dapat mengambil peran penting melalui penyusunan kajian, penghimpunan data, konsultasi publik, koordinasi lintas sektor, serta fasilitasi pembahasan bersama DPRD Bengkalis dan perangkat daerah terkait.
Regulasi Yang Baik Harus di Susun Berdasarkan Kondisi Nyata di Lapangan
Data mengenai kekerasan terhadap anak, perkawinan usia anak, anak putus sekolah, anak yang membutuhkan perlindungan khusus, akses pendidikan, kesehatan, hingga ketersediaan ruang bermain harus menjadi bagian dari pertimbangan kebijakan. Data tersebut bukan sekadar angka dalam laporan administrasi. Di balik setiap angka terdapat kehidupan seorang anak yang membutuhkan perhatian dan perlindungan.
Karena itu, pendekatan DPPPA harus mengedepankan prinsip bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan, tanpa memandang latar belakang keluarga, kondisi ekonomi, tempat tinggal, maupun keadaan sosialnya. Dengan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa upaya membangun Kabupaten Layak Anak tidak berhenti pada pemenuhan dokumen administratif. Keberhasilan sesungguhnya harus diukur dari perubahan yang dirasakan anak dan keluarga dalam kehidupan sehari-hari.
Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) yang diraih Bengkalis bukan diraih secara instan. Predikat tersebut merupakan hasil dari proses panjang, bertahap, dan berkelanjutan yang telah dimulai sejak tahun 2016.
Emilda juga menyampaikan, bahwa sejak dibentuk pada tahun 2016 hingga 2022, DPPPA telah melalui berbagai tahapan dalam membangun sistem perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Bengkalis. Setelah melalui berbagai tahapan tersebut, Kabupaten Bengkalis berhasil naik peringkat menjadi Madya pada penilaian Kabupaten Layak Anak tahun 2025, dan ini akan menjadi bukti bahwa komitmen pemerintah daerah, DPRD, Forum Anak, dan seluruh pemangku kepentingan mulai membuahkan hasil nyata.
"Capaian Madya ini nantinya bukan akhir, tapi pijakan untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kami masih punya banyak pekerjaan rumah, terutama dalam pemenuhan hak anak di wilayah kepulauan dan pesisir," ujarnya.
DPPPA Kabupaten Bengkalis menargetkan pada tahun 2027, Kabupaten Bengkalis dapat naik tingkat dari Madya ke tingkat yang lebih tinggi, yakni Nindya. Untuk mencapai target tersebut, DPPPA telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, antara lain, pertama, Penguatan data dan evaluasi mandiri KLA berbasis bukti, Penguatan Forum Anak hingga tingkat desa/kelurahan sebagai mitra pemerintah, Peningkatan sarana prasarana ramah anak, perpustakaan, pojok baca, ruang belajar, dan ruang bermain aman, Penguatan perlindungan anak dari kekerasan, perkawinan anak, dan eksploitasi, Peningkatan sinergi dengan DPRD melalui Pansus Raperda KLA, agar kebijakan lebih kuat dan berkelanjutan, Peningkatan peran keluarga, sekolah, dan terakhir masyarakat dalam pendidikan karakter anak.
"Kami berharap dukungan dari semua pihak, karena mewujudkan Kabupaten Layak Anak bukan hanya tugas DPPPA, tapi tugas kita bersama," tutupnya.
Regulasi Harus Berangkat dari Persoalan Nyata
Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak tidak boleh hanya menjadi dokumen formal yang disahkan, kemudian disimpan tanpa pelaksanaan yang jelas. Regulasi tersebut harus menjawab persoalan nyata yang dihadapi anak-anak di daerah.
Kita perlu bertanya, apakah seluruh anak telah mendapatkan akses pendidikan yang layak, dan Apakah lingkungan sekolah benar-benar aman dari perundungan, Apakah anak-anak terlindungi dari kekerasan fisik maupun kekerasan seksual, Apakah fasilitas publik telah memperhatikan kebutuhan anak penyandang disabilitas, Apakah anak-anak memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat.
Pertanyaan Harus Menjadi Dasar Dalam Menyusun Kebijakan
Salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah kekerasan terhadap anak. Kekerasan tidak selalu terlihat dalam bentuk luka fisik. Ada kekerasan verbal, tekanan psikologis, perundungan, penelantaran, eksploitasi, hingga kekerasan seksual yang dapat meninggalkan dampak panjang terhadap kehidupan seorang anak. Sering kali, anak menjadi korban dalam lingkungan yang seharusnya memberikan perlindungan, termasuk keluarga, sekolah, maupun lingkungan sosial. Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak cukup dilakukan setelah sebuah kasus terjadi.
Pemerintah harus memperkuat langkah pencegahan, membangun sistem pengaduan yang mudah diakses, menyediakan layanan pendampingan, serta memastikan korban mendapatkan penanganan yang manusiawi. Perda Kabupaten Layak Anak perlu mendorong tersedianya mekanisme perlindungan yang jelas, mulai dari pencegahan, pelaporan, penanganan, rehabilitasi, hingga pemulihan korban. Anak yang menjadi korban tidak boleh kembali mengalami penderitaan akibat stigma, intimidasi, atau perlakuan diskriminatif. Kerahasiaan identitas korban harus di jaga. Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan.
Regulasi juga perlu memperhatikan keberadaan anak-anak yang berada dalam situasi rentan, termasuk anak penyandang disabilitas, anak dari keluarga kurang mampu, anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan, serta anak yang membutuhkan perlindungan khusus diiringi benar-benar ramah anak ketika tidak ada anak yang tertinggal dari jangkauan perlindungan pemerintah.
Pendamping Anak, Garda Terdepan Yang Sering Bekerja Dalam Senyap
Di balik berbagai upaya perlindungan anak, Ibu Kartunik adalah terdapat sosok seorang perempuan yang sering kali bekerja tanpa sorotan, ia adalah para pendamping anak. Pendamping anak berada dekat dengan realitas kehidupan anak dan keluarga. Mereka dapat menjadi pihak yang pertama kali mendengarkan keluhan, mengenali tanda-tanda kekerasan, memberikan dukungan psikososial, serta membantu menghubungkan anak dengan layanan perlindungan yang dibutuhkan.
Foto: Ibu Kartunik (jilbab Coklat) Tokoh Masyarakat Perempuan dan Pendamping Anak
Peran sangat dibutuhkan dan memiliki tugas yang tidak ringan. Mendampingi anak yang mengalami kekerasan membutuhkan kesabaran, kemampuan komunikasi, pemahaman psikologis, serta pengetahuan mengenai prosedur perlindungan anak. Pendamping harus mampu menciptakan suasana aman agar anak berani berbicara tanpa merasa takut disalahkan. Tidak jarang, anak yang mengalami kekerasan memilih diam karena takut, malu, atau khawatir mendapatkan tekanan dari orang-orang di sekitarnya. Disinilah, pendamping anak memiliki peran penting untuk membangun kembali kepercayaan dan memastikan suara anak mendapatkan perhatian.
Namun, pekerjaan pendampingan tidak dapat hanya mengandalkan kepedulian personal. Diperlukan dukungan kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembiayaan operasional, koordinasi lintas sektor, serta sistem rujukan yang efektif. Perda Kabupaten Layak Anak diharapkan dapat memperkuat posisi dan keberlanjutan layanan pendampingan tersebut.
Jangan sampai ketika seorang anak membutuhkan pertolongan, tidak tersedia petugas yang kompeten, layanan yang mudah dijangkau, maupun mekanisme penanganan yang jelas. Pendamping anak juga perlu dilibatkan dalam proses penyusunan regulasi karena mereka memahami berbagai persoalan yang tidak selalu terlihat dalam laporan pemerintah. Pengalaman lapangan tersebut dapat menjadi bahan penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih realistis, manusiawi, dan tepat sasaran.
Suara Perempuan dan Tokoh Masyarakat Tidak Boleh Diabaikan
Membangun Kabupaten Layak Anak tidak mungkin berhasil apabila hanya dilakukan pemerintah. Keluarga dan masyarakat merupakan lingkungan pertama yang menentukan tumbuh kembang seorang anak.
Dalam hal ini, tokoh masyarakat perempuan Ibu Kartunik memiliki peran penting dalam membangun kesadaran tentang pengasuhan yang positif, kesetaraan, pencegahan kekerasan, serta pentingnya memenuhi hak-hak anak. Perempuan sering berada pada posisi yang dekat dengan kehidupan keluarga dan lingkungan sosial. Mereka dapat menjadi penggerak perubahan melalui kegiatan pendidikan keluarga, kelompok masyarakat, organisasi perempuan, maupun berbagai aktivitas sosial.
Namun, peran perempuan tidak boleh dibatasi hanya sebagai pendukung program pemerintah. Mereka juga harus diberikan ruang untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, menyampaikan aspirasi, mengawasi pelaksanaan kebijakan, serta memberikan masukan terhadap rancangan Perda Kabupaten Layak Anak. Pengalaman perempuan dalam kehidupan sosial dapat membantu pemerintah memahami berbagai persoalan yang dialami anak dan keluarga. Tokoh masyarakat juga memiliki pengaruh dalam membangun lingkungan yang lebih peduli terhadap perlindungan anak.
Ketika masyarakat berani menolak kekerasan, tidak membenarkan perkawinan usia anak, tidak menoleransi eksploitasi, dan mau melaporkan dugaan pelanggaran hak anak melalui jalur yang tepat, maka upaya perlindungan akan menjadi lebih kuat. Budaya melindungi anak harus dibangun dari lingkungan terkecil, mulai dari rumah, sekolah, tempat ibadah, hingga ruang publik. Masyarakat harus memahami bahwa mendidik anak bukan berarti membenarkan kekerasan. Menegur bukan berarti merendahkan. Memberikan hukuman bukan berarti menyakiti.
Anak membutuhkan disiplin, tetapi mereka juga membutuhkan kasih sayang, penghargaan, dan rasa aman. Oleh sebab itu, regulasi harus mampu mendorong terciptanya budaya pengasuhan yang positif sekaligus memperkuat tanggung jawab sosial masyarakat.
Salah satu unsur penting dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak adalah keberadaan Forum Anak.
Foto: Samsinar Aura Putri, Ketua Forum Anak Kabupaten Bengkalis Saat Hearing di Komisi IV DPRD Bengkalis
Ketua Forum Anak Kabupaten Bengkalis, Samsinar Aura Putri yang merupakan wadah partisipasi anak yang memungkinkan mereka menyampaikan pandangan, pengalaman, kebutuhan dan aspirasi terhadap berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Keberadaan Forum Anak menunjukkan bahwa anak bukan sekadar objek pembangunan, melainkan subjek yang memiliki hak untuk didengar. Sering kali, kebijakan mengenai anak disusun berdasarkan pandangan orang dewasa. Padahal, anak-anak memiliki pengalaman dan sudut pandang yang mungkin tidak sepenuhnya dipahami oleh para pengambil kebijakan.
Anak yang setiap hari bersekolah tentu mengetahui persoalan yang mereka hadapi di lingkungan pendidikan. Anak yang tinggal di wilayah pedesaan memiliki pengalaman berbeda mengenai akses fasilitas publik. Anak-anak juga dapat memberikan pandangan mengenai keamanan lingkungan bermain, perundungan, penggunaan teknologi digital, serta kebutuhan ruang kreatif.
Karena itu, Aura seorang Ketua Forum Anak Kabupaten Bengkalis harus menjadi salah satu suara penting dalam mendorong terwujudnya Perda Kabupaten Layak Anak. Keterlibatan Forum Anak tidak boleh hanya sebatas menghadiri acara resmi, membaca deklarasi, atau menjadi simbol dalam kegiatan pemerintah.
Anak Bukan Objek Tapi Subjek Pembangunan
Ketua Forum Anak, Aura menegaskan, anak tidak boleh hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat program pembangunan. Anak juga harus diberikan ruang untuk terlibat secara aktif dalam menyampaikan gagasan, saran dan kebutuhan mereka, tapi anak juga harus menjadi subjek yang dilibatkan dalam proses perencanaan kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka," ujar Aura.
Partisipasi Anak Diwujudkan Secara Bermakna
Mereka perlu diberikan kesempatan menyampaikan aspirasi dalam forum konsultasi, musyawarah perencanaan pembangunan, pembahasan isu anak, maupun evaluasi program pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Aspirasi tersebut kemudian harus dicatat, dipertimbangkan dan diberikan tindak lanjut yang jelas. Namun, pelibatan anak juga harus dilakukan dengan memperhatikan usia, tingkat kematangan, keamanan, dan kepentingan terbaik bagi mereka.
Foto: DPPPA dan Forum Anak Bengkalis Hearing Bersama Anggota Komisi IV DPRD Bengkalis
Jangan sampai partisipasi anak hanya menjadi formalitas untuk memenuhi persyaratan administrasi. Karena, ketika suara anak didengar dan dipertimbangkan, pemerintah sebenarnya sedang membangun budaya demokrasi sejak dini. Anak-anak belajar bahwa pendapat mereka memiliki nilai, bahwa mereka memiliki hak, dan bahwa pembangunan daerah juga merupakan bagian dari masa depan mereka.
Perda Kabupaten Layak Anak Wajib Diwujudkan
Pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah mengapa Kabupaten Layak Anak membutuhkan Peraturan Daerah
Jawabannya sederhana, karena komitmen tanpa aturan memiliki keterbatasan dalam menjamin keberlanjutan. Komitmen kepala daerah merupakan modal awal. Program pemerintah merupakan bentuk pelaksanaan. Partisipasi masyarakat merupakan kekuatan sosial. Namun, seluruh unsur tersebut membutuhkan payung hukum yang memberikan arah dan kepastian.
Perda dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk membangun sistem perlindungan anak secara terintegrasi. Setidaknya, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunannya.
Pertama, penguatan kelembagaan Kabupaten Layak Anak melalui koordinasi lintas perangkat daerah, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme evaluasi yang terukur.
Kedua, pemenuhan hak anak atas identitas, pendidikan, kesehatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesempatan untuk berkembang.
Ketiga, penguatan sistem perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi, penelantaran, maupun anak yang berhadapan dengan hukum.
Keempat, pembangunan lingkungan yang aman dan ramah anak, termasuk sekolah, fasilitas kesehatan, ruang bermain, transportasi, serta fasilitas publik yang dapat diakses seluruh anak.
Kelima, penguatan partisipasi anak melalui Forum Anak dan wadah lain yang memungkinkan aspirasi mereka didengar secara bermakna.
Keenam, keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang melindungi anak.
Ketujuh, dukungan anggaran yang memadai serta sistem pengawasan dan pelaporan yang transparan.
Selain itu, Perda harus diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah, antara lain, dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, serta Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Dengan demikian, Perda yang dilahirkan bukan hanya memenuhi kebutuhan administratif daerah, tetapi juga memperkuat pelaksanaan mandat perlindungan anak secara nasional.
Tantangan Terbesar Bukan Membuat Perda, Melainkan Menjalankannya
Lahirnya sebuah peraturan daerah tentu merupakan langkah penting. Namun, pengesahan regulasi bukanlah garis akhir perjuangan. Justru setelah Perda disahkan, pekerjaan yang sesungguhnya dimulai. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap ketentuan dapat diterjemahkan menjadi program yang nyata, memiliki dukungan anggaran, dan dapat diawasi pelaksanaannya. Jangan sampai Perda Kabupaten Layak Anak hanya menjadi dokumen yang terlihat baik di atas kertas, tetapi tidak memberikan perubahan berarti dalam kehidupan masyarakat.
Tantangan Membangun Koordinasi Lintas Sektor
Dinas pendidikan Kabupaten Bengkalis harus memastikan lingkungan sekolah yang aman dan bebas kekerasan. Dinas kesehatan harus memberikan pelayanan yang memperhatikan kebutuhan anak. Perangkat daerah yang menangani urusan sosial harus memperkuat perlindungan bagi anak rentan. Pemerintah kecamatan dan desa atau kelurahan harus menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.
Foto: DPPPA bersama Forum Anak Sambut Hari Anak Nasional di Kecamatan Bantan
Dunia usaha juga harus memiliki tanggung jawab untuk tidak melibatkan anak dalam praktik eksploitasi serta menciptakan lingkungan usaha yang aman bagi anak. Sementara itu, masyarakat perlu menjadi bagian dari pengawasan sosial terhadap pelaksanaan kebijakan.
Pemerintah juga harus menyediakan sistem pengaduan yang mudah dijangkau, menjaga kerahasiaan pelapor dan korban serta memastikan setiap laporan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Evaluasi harus dilakukan secara berkala dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Forum Anak, pendamping anak, tokoh masyarakat perempuan, dan organisasi yang bergerak dalam perlindungan anak. Dengan demikian, keberhasilan Kabupaten Layak Anak tidak hanya dinilai dari banyaknya kegiatan, jumlah sosialisasi, atau penghargaan yang diperoleh.
Ukuran keberhasilan yang lebih penting adalah apakah anak-anak merasa aman, apakah kasus kekerasan dapat dicegah dan ditangani, apakah pelayanan semakin mudah diakses, serta apakah suara anak benar-benar menjadi pertimbangan pemerintah.
Perlindungan Anak sebagai Warisan Kepemimpinan
Setiap kepala daerah tentu memiliki program prioritas dan target pembangunan. Namun, ada satu investasi yang manfaatnya tidak hanya dirasakan selama masa jabatan, melainkan akan menentukan masa depan daerah dalam puluhan tahun mendatang, yaitu investasi terhadap anak.
Anak-anak hari ini adalah pemimpin masa depan. Mereka akan menjadi tenaga pendidik, tenaga kesehatan, pengusaha, aparatur pemerintahan, pemimpin masyarakat, dan berbagai profesi lainnya. Kualitas generasi mendatang sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah dan masyarakat memperlakukan anak-anak hari ini. Karena itu, mewujudkan Kabupaten Layak Anak seharusnya menjadi warisan kepemimpinan yang melampaui kepentingan politik dan periode jabatan.
Bupati memiliki kesempatan untuk meninggalkan kebijakan yang berdampak panjang bagi generasi berikutnya. DPPPA memiliki kesempatan membangun sistem perlindungan yang lebih kuat. Para pendamping anak memiliki kesempatan memperluas jangkauan pelayanan. Tokoh masyarakat perempuan memiliki kesempatan memperkuat budaya perlindungan dalam keluarga dan lingkungan sosial. Sementara itu, Forum Anak memiliki kesempatan menjadi bagian dari perubahan dengan menyampaikan suara generasi mereka sendiri.
Seluruh Unsur Harus Bergerak Dalam Satu Tujuan Yang Sama
Tidak boleh ada ego sektoral dalam persoalan perlindungan anak. Tidak boleh ada pembiaran terhadap kekerasan. Tidak boleh ada anak yang kehilangan haknya hanya karena keterbatasan ekonomi, kondisi keluarga, atau tempat tinggalnya. Dengan Mendorong lahirnya Perda Kabupaten Bengkalis Layak Anak harus dimulai dari kesepahaman bersama bahwa perlindungan anak merupakan kebutuhan mendesak, bukan sekadar pilihan kebijakan.
Bupati, Kepala Dinas PPPA, Kepala Bidang PPPA, pendamping anak, tokoh masyarakat perempuan, dan Ketua Forum Anak Kabupaten Bengkalis memiliki peran yang saling melengkapi. Bupati memberikan arah dan komitmen politik. Kepala Dinas PPPA menggerakkan koordinasi dan kebijakan teknis. Kepala Bidang PPPA memperkuat pelaksanaan program sesuai bidang tugasnya. Pendamping anak menghadirkan pengalaman lapangan dan perspektif perlindungan. Tokoh masyarakat perempuan memperkuat gerakan sosial. Ketua Forum Anak membawa aspirasi anak sebagai pihak yang paling berkepentingan.
Foto: Kegiatan DPPA dan Forum Anak dan Warga di Hari Anak Nasional di Kabupaten Bengkalis
Enam unsur tersebut dapat menjadi kekuatan besar apabila disatukan dalam sebuah gerakan yang terencana. Langkah konkret perlu dimulai dengan membangun kesepakatan lintas sektor, menyusun kajian kebutuhan regulasi, memetakan persoalan anak, mengadakan konsultasi publik, melibatkan Forum Anak, serta mendorong pembahasan rancangan Perda bersama DPRD Bengkalis. Setelah itu, pemerintah harus menyiapkan peraturan pelaksana, rencana aksi daerah, pembagian tugas perangkat daerah, dukungan anggaran, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi.
Proses Membutuhkan Keterbukaan dan Partisipasi Masyarakat
Sebuah regulasi akan lebih kuat ketika disusun bukan hanya oleh pemerintah, tetapi juga berdasarkan pengalaman dan aspirasi masyarakat yang akan merasakan dampaknya. Jangan sampai anak-anak hanya menjadi alasan lahirnya sebuah kebijakan, tetapi tidak pernah diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang sebenarnya mereka butuhkan.
Pada akhirnya, membangun Kabupaten Layak Anak bukan tentang seberapa banyak penghargaan yang dapat diraih, seberapa sering kegiatan dilaksanakan, atau seberapa indah komitmen disampaikan dalam berbagai kesempatan. Lebih dari itu, keberhasilan harus terlihat dari kehidupan anak-anak yang semakin aman, terlindungi, sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.
Kedepannya, Perda Kabupaten Bengkalis Layak Anak harus menjadi jembatan antara cita-cita dan kenyataan. Ia harus menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya berbicara tentang masa depan anak, tetapi juga bersedia mengambil tanggung jawab untuk melindunginya hari ini. Kini, saatnya seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama. Komitmen Bupati harus diterjemahkan menjadi kebijakan. Kerja DPPPA harus diperkuat dengan regulasi. Pengalaman pendamping anak harus menjadi bahan penyusunan kebijakan. Peran perempuan harus mendapatkan ruang dan suara Forum Anak harus menjadi bagian penting dalam setiap pengambilan keputusan.
Karena, anak-anak tidak seharusnya menunggu hingga dewasa untuk mendapatkan haknya. Mereka membutuhkan perlindungan sekarang, bukan janji di kemudian hari. Kabupaten yang layak bagi anak bukan hanya kabupaten yang menyediakan tempat bermain, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Kabupaten yang benar-benar layak bagi anak adalah daerah yang menjamin setiap anak dapat hidup tanpa rasa takut, tumbuh tanpa diskriminasi, memperoleh pendidikan, menyampaikan pendapat, dan menggapai cita-citanya.
Dari komitmen menuju regulasi, dari regulasi menuju implementasi, dan dari implementasi menuju perubahan nyata. Karena melindungi anak bukan sekadar tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Dan masa depan sebuah kabupaten sesungguhnya sedang tumbuh hari ini, melalui setiap anak yang berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
Penulis : Reffi Erizal


Komentar Via Facebook :