LBH ICMI Soroti Dugaan Persoalan Ketenagakerjaan di Panca Beton, Perusahaan : Jalan sesuai Prosedur

Foto: Ist

PEKANBARU, RANAHRIAU.COM- Kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap almarhum Marhaban yang disebut diberhentikan ketika mengalami sakit berkepanjangan tanpa pesangon menjadi perhatian serius Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ICMI Wilayah Riau.

Pendalaman yang dilakukan LBH ICMI Riau juga mengungkap sejumlah informasi terkait dugaan persoalan ketenagakerjaan lainnya di lingkungan PT Panca Mulia Mixindo Abadi atau Panca Beton.

Persoalan yang disoroti antara lain menyangkut pekerja yang mengalami sakit dan diduga diarahkan mengundurkan diri, persoalan pembayaran pesangon, hingga dugaan pembayaran upah lembur yang dinilai perlu diperiksa kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan ketenagakerjaan.

Ketua LBH ICMI Wilayah Riau, Advokat Ilham Muhammad Yasir, S.H., LL.M., mengatakan pihaknya menerima informasi mengenai seorang mantan pekerja yang telah bekerja sekitar 15 tahun dan mengalami stroke.

Pekerja yang berdomisili di kawasan Rumbai tersebut, menurut informasi yang diterima LBH ICMI, diduga diminta mengundurkan diri dan hanya memperoleh uang tolak sebesar Rp40 juta.

Sementara berdasarkan perhitungan yang mengacu pada PP Nomor 35 Tahun 2021, LBH ICMI menilai nilai hak yang bersangkutan berpotensi mencapai lebih dari Rp100 juta.

“Kami melihat ada persoalan serius yang perlu didalami lebih jauh. Jangan sampai pekerja yang sedang sakit justru diarahkan mengundurkan diri dan akhirnya kehilangan hak-hak normatif yang seharusnya diperoleh,” ujar Ilham.

Soroti Kondisi Pekerja Aktif

Perhatian LBH ICMI tidak hanya tertuju kepada mantan pekerja. Perlindungan terhadap pekerja yang hingga kini masih aktif di perusahaan tersebut juga menjadi perhatian.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan pengecoran beton, aktivitas pekerjaan di lapangan dinilai memiliki beban dan risiko kerja yang cukup tinggi.

Dalam pekerjaan pengecoran, pekerja dapat menghadapi aktivitas yang berlangsung dalam waktu panjang dan mengikuti kebutuhan pelaksanaan proyek. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai pemenuhan hak pekerja, khususnya terkait jam kerja, waktu istirahat, upah lembur, jaminan kesehatan, serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

“Kalau pekerjaan pengecoran berlangsung berhari-hari dengan beban kerja yang berat, bagaimana pengaturan jam kerja, istirahat, dan jaminan kesehatannya? Jangan sampai upah lembur saja tidak dibayarkan sesuai ketentuan. Ini yang terus kami telusuri,” tegas Ilham.

LBH ICMI Soroti Pembayaran Upah Lembur

Dalam kasus almarhum Marhaban, LBH ICMI menyebut pembayaran lembur yang diterima hanya sebesar Rp50 ribu per hari.

Dari nominal tersebut, pekerja disebut masih dikenakan potongan uang makan sebesar Rp20 ribu sehingga uang yang diterima menjadi sekitar Rp30 ribu per hari.

LBH ICMI menilai persoalan tersebut perlu diperiksa berdasarkan ketentuan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, khususnya mengenai mekanisme penghitungan upah lembur.

Ilham menyebut ketentuan mengenai kerja lembur diatur antara lain dalam Pasal 78 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta ketentuan teknis dalam PP Nomor 35 Tahun 2021.

Menurutnya, penghitungan upah lembur tidak semata-mata berdasarkan nominal yang disepakati secara internal, tetapi perlu dilihat berdasarkan ketentuan mengenai waktu kerja dan penghitungan upah lembur sebagaimana diatur dalam regulasi.

LBH ICMI Siapkan Posko Pengaduan

Untuk menindaklanjuti berbagai informasi tersebut, LBH ICMI Wilayah Riau berencana membentuk Posko Pengaduan dan Advokasi Ketenagakerjaan bagi Mantan dan Karyawan PT Panca Beton.

Posko tersebut nantinya menjadi ruang bagi pekerja maupun mantan pekerja untuk menyampaikan pengaduan, berkonsultasi, serta memperoleh pendampingan hukum.

Pengaduan yang dapat disampaikan antara lain terkait PHK, pengunduran diri, pesangon, hak pekerja selama sakit, pembayaran upah lembur, hingga perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

“Kami ingin memberikan ruang bagi para pekerja untuk menyampaikan persoalan yang mereka alami. Semua pengaduan akan kami telaah berdasarkan kronologi dan bukti. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, akan kami tindak lanjuti melalui mekanisme hukum dan instansi yang berwenang,” kata Ilham.

Panca Beton Beri Klarifikasi

Menanggapi sorotan dan informasi terkait persoalan ketenagakerjaan tersebut, pihak PT Panca Mulia Mixindo Abadi atau Panca Beton menyatakan persoalan tersebut masih dalam proses tindak lanjut bersama pihak terkait.

Klarifikasi tersebut disampaikan Rizka dari bagian Human Resource Management PT Panca Mulia Mixindo Abadi kepada wartawan RanahRiau.com melalui pesan WhatsApp, Kamis (12/11/2026).

Rizka menjelaskan, persoalan tersebut sebelumnya telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPRD Provinsi Riau.

Menurutnya, hasil RDP tersebut meminta agar persoalan dimediasi atau dijembatani oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau.

“Setelah pertemuan tertutup Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPRD Provinsi Riau, hasilnya adalah DPRD Provinsi meminta kepada Disnakertrans Provinsi Riau untuk menjembatani masalah ini,” ujar Rizka.

Ia mengatakan LBH ICMI juga diminta untuk kembali berkoordinasi dengan Disnakertrans Provinsi Riau. Sementara pihak perusahaan, kata dia, masih menunggu pemanggilan serta proses selanjutnya yang akan dilakukan oleh Disnakertrans.

“Pihak LBH ICMI diminta untuk berkoordinasi ulang dengan Disnakertrans, dan kami dari pihak perusahaan menunggu untuk dipanggil kembali serta mengikuti prosedur yang nantinya akan dilakukan oleh Disnaker Provinsi tersebut,” jelasnya.

Pihak perusahaan juga menegaskan bahwa sejauh ini seluruh proses yang dilakukan telah dijalankan sesuai dengan prosedur.

“Sejauh ini, perusahaan dapat menyampaikan bahwa kami sudah menjalankan seluruh proses sesuai dengan prosedurnya, dan kami menghormati para pihak,” katanya.

Panca Beton, lanjut Rizka, akan menunggu proses lebih lanjut dari Disnakertrans Provinsi Riau serta mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam penyelesaian persoalan tersebut.

Dengan adanya proses yang akan dijembatani Disnakertrans Provinsi Riau, persoalan ketenagakerjaan antara pihak pekerja, LBH ICMI dan perusahaan selanjutnya diharapkan dapat memperoleh penyelesaian berdasarkan ketentuan hukum dan mekanisme hubungan industrial yang berlaku.