DPR Mulai Bergerak, Hak Menyatakan Pendapat untuk Pemakzulan Gibran Menguat

Foto: Ist

JAKARTA, RANAHRIAU.COM- Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai memasuki babak baru di parlemen. Sejumlah anggota DPR RI lintas fraksi mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik persyaratan pendidikan Gibran saat mengikuti Pilpres 2024.

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mengungkapkan bahwa puluhan anggota DPR telah menandatangani dokumen pengusulan HMP. Jumlah dukungan yang disebutnya mencapai sekitar 50 anggota dari enam fraksi.

Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai pengumpulan tanda tangan tersebut. Puan menyatakan usulan itu akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan konstitusi.

Di sisi lain, Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI juga membuka peluang meneruskan aspirasi masyarakat terkait pemberhentian Gibran kepada pimpinan DPR.

Dorongan ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 yang membatalkan dan menyatakan tidak sah surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

Meski demikian, proses pemakzulan belum otomatis berjalan. Penggunaan HMP masih harus melewati tahapan konstitusional di DPR. Apabila pendapat DPR menyangkut dugaan tidak terpenuhinya syarat sebagai wakil presiden, proses selanjutnya dapat diteruskan ke Mahkamah Konstitusi sesuai Pasal 7B UUD 1945.

Hingga Selasa (10/11/2026), DPR masih berada pada tahap penerimaan dan pembahasan usulan. Belum ada keputusan resmi parlemen untuk memberhentikan Gibran dari jabatan wakil presiden.