Papua Dibakar, Negara Kemana?: Karhutla bukan Bencana Alam tapi Bencana Sistem

RANAHRIAU.COM- Papua sedang membara, dan negara seolah hanya menjadi penonton yang pandai berdalih. Asap mengepul, lahan hangus, masyarakat sesak napas, tetapi penanganan berjalan lambat, setengah hati, dan tanpa rasa malu.

Kompas.com (6-11-2026) melaporkan bahwa titik panas akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua Selatan meningkat 66 persen. Papua Selatan masih menjadi daerah dengan sebaran titik panas atau hotspot terbanyak di Indonesia, mencapai 903 titik. 

Dalam tiga hari terakhir angka ini naik-turun: pada 29 Oktober 865 titik dan 490 titik pada 30 Oktober. Angka yang naik-turun ini bukan sekadar statistik. Di baliknya ada hutan yang habis, kebun rakyat yang hilang, dan udara yang berubah menjadi racun.

Api Tidak Membara Sendiri, Ia Dibesarkan Korporasi

Sebagian besar wilayah kebakaran di Merauke berada di klaster Jago Merah-Tanah Miring yang meliputi Jago Merah, Tanah Miring, Animha, dan Semangga. Hampir separuh titik api yang belum padam berada di klaster tersebut. 

Selain itu, wilayah Okaba turut menjadi perhatian BNPB setelah pemantauan selama tiga hari menunjukkan konsentrasi titik api yang tinggi di area konsesi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta (Kompas.com, 6-11-2026). 

Fakta ini tidak bisa dianggap kebetulan. Api tidak memilih sendiri tempat membara. Ia membara di wilayah yang dibuka, dieksploitasi, dan dikuasai untuk kepentingan korporasi.

Kabupaten Fakfak menjadi wilayah terdampak paling parah dengan luas kebakaran melampaui 2.300 hektare, khususnya di kawasan Bomberay. Sementara itu, secara nasional, BNPB mencatat 1.430 hektare lahan masih terbakar, terbanyak di Papua Selatan (Detik.com, 6-11-2026). 

Di Papua Barat, karhutla bahkan mencapai 3.317 hektare (MetroTVNews.com, 6-11-2026). Ini bukan lagi kebakaran kecil. Ini adalah pembakaran massal yang dibiarkan meluas.

Rakyat Melawan Api dengan Daun, Penguasa Melawan dengan Dalih

Lalu di mana negara? Pemerintah diminta memaksimalkan penanganan karhutla di Papua, tetapi permintaan itu justru membuktikan bahwa selama ini penanganannya tidak maksimal (Kompas.com, 6-11-2026). 

Masyarakat Papua terpaksa berjibaku melawan api hanya dengan modal daun, ranting, dan air yang diangkut jerigen butut. Pemandangan ini memilukan sekaligus memalukan. Di negeri yang mengklaim memiliki teknologi, anggaran, dan aparat, rakyat dibiarkan melawan api dengan tangan kosong.

Sementara itu, pihak yang berwenang terus berdalih kebakaran sulit ditaklukkan dan terus meluas akibat faktor cuaca dan medan, serta minimnya peralatan. Dalih ini selalu diulang setiap tahun. Setiap musim kemarau, alasan yang sama diputar kembali. Cuaca disalahkan, medan disalahkan, peralatan disalahkan. Yang tidak pernah disalahkan adalah sistem yang membiarkan lahan dibuka seenaknya, konsesi diberikan tanpa kontrol, dan korporasi dibiarkan merusak tanpa hukuman yang tegas.

Wajah Asli Kepemimpinan Sekuler Kapitalis

Karhutla Papua membongkar wajah sistem kepemimpinan sekuler kapitalis yang rakus dan jahat. Dalam sistem ini, hutan bukan amanah yang harus dijaga, tetapi komoditas yang harus dikeruk. Lahan bukan tempat hidup rakyat, tetapi ladang keuntungan bagi pemilik modal. Negara bukan pelindung rakyat, tetapi fasilitator kepentingan korporasi. Selama keuntungan mengalir, kerusakan dianggap sebagai risiko yang wajar. Selama investor senang, penderitaan rakyat dianggap sebagai harga yang harus dibayar.

Rakyat selalu dipaksa menerima ketidakberdayaan penguasa dalam menyelesaikan dampak kebijakan yang jauh dari kepentingan mereka. Kebijakan dibuat di atas meja, jauh dari jeritan rakyat yang sesak akibat asap. Izin konsesi diteken, tetapi ketika api membara, rakyatlah yang disuruh bertahan. Inilah watak kepemimpinan sekuler kapitalis: cepat saat memberi izin, lambat saat memberi pertolongan, dan hilang saat dimintai pertanggungjawaban.

Sistem kepemimpinan kapitalisme sekuler tidak layak dipertahankan karena jelas-jelas membawa kemudaratan. Ia gagal melindungi hutan, gagal melindungi rakyat, dan gagal mewujudkan keadilan. Ia hanya berhasil dalam satu hal: melanggengkan keserakahan segelintir orang di atas penderitaan banyak orang.

Islam: Pemimpin Itu Ra’in dan Junnah, Bukan Jongos Korporasi

Islam menawarkan gambaran kepemimpinan yang sama sekali berbeda. Dalam Islam, pemimpin adalah _ra’in_, pengurus dan penggembala yang bertanggung jawab atas rakyatnya. 

Pemimpin juga adalah _junnah_, perisai yang melindungi umat dari segala bahaya, termasuk bahaya kerusakan lingkungan dan keserakahan korporasi. Pemimpin dalam Islam tidak boleh menjadi jongos pemilik modal. Ia wajib memastikan hutan, lahan, air, dan udara dikelola sebagai amanah Allah, bukan sebagai barang dagangan.

Dalam sistem kepemimpinan Islam, pencegahan karhutla bukan sekadar proyek pemadaman. Ia dimulai dari pencabutan sistem konsesi yang merusak, penegakan hukum yang tegas terhadap perusak lingkungan, hingga pengelolaan sumber daya alam untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk korporasi. Negara wajib hadir sebelum api membara, bukan hanya datang setelah hutan menjadi abu.

Dari Kemarahan Menjadi Perjuangan Sistem

Karena itu, urgensi mengembalikan sistem kepemimpinan Islam bukan lagi sekadar wacana. Ia adalah kebutuhan mendesak. Selama sistem sekuler kapitalis dipertahankan, Papua akan terus dibakar, dan daerah lain akan menyusul. 

Dakwah harus diarahkan untuk membangun kesadaran politik ideologis di tengah umat, agar umat menyadari bahwa karhutla bukan sekadar masalah teknis, melainkan masalah sistemik yang berakar pada sistem kepemimpinan yang rusak.

Kesadaran ini tidak boleh berhenti pada individu. Ia harus diorganisasikan. Butuh membangun sinergi berbagai komponen umat di bawah kepemimpinan partai politik ideologis yang memperjuangkan tegaknya sistem Islam secara kaffah. Tanpa kepemimpinan ideologis, umat hanya akan menjadi penonton yang marah sesaat, lalu lupa ketika asap sudah hilang.

Papua membara hari ini. Jika umat diam, besok giliran daerah kita yang dibakar. Jangan biarkan api ini padam bersamaan dengan padamnya kepedulian kita. Saatnya mengubah kemarahan menjadi perjuangan, dan perjuangan menjadi perubahan sistem.

Penulis : Yenni Sarinah, S.Pd, Pegiat Literasi Islam, Pekanbaru