PSI Ditinggalkan Dua Pentolannya dalam Sehari: Ada yang Salah dengan Rumah Politik Kaesang?

RANAHRIAU.COM- Senin, 9 November 2026, menjadi hari yang mengejutkan bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dalam waktu yang berdekatan, dua tokoh penting yang memiliki sejarah panjang dengan partai tersebut memutuskan mundur. Mereka adalah Giring Ganesha dan Raja Juli Antoni.

Peristiwa ini menarik bukan semata-mata karena dua nama besar meninggalkan partai yang dipimpin Kaesang Pangarep. Lebih dari itu, keduanya bukan kader yang datang ketika PSI sudah besar. Mereka merupakan bagian dari perjalanan dan sejarah pembentukan partai tersebut.

Giring Ganesha, mantan vokalis band Nidji, mengumumkan pengunduran dirinya dari keanggotaan PSI. Alasannya cukup terbuka: ia merasa terdapat hal-hal dalam perjalanan politik partai yang tidak lagi sejalan dengan apa yang diperjuangkannya sejak awal.

Giring menyebut keputusan tersebut telah melalui pertimbangan pribadi yang matang dan sebenarnya sudah diambil sejak pekan sebelumnya. Ia juga mengungkapkan bahwa pengalaman selama dua tahun menjadi Wakil Menteri Kebudayaan membuatnya semakin memahami tanggung jawab melayani bangsa dan negara.

Baca juga : Giring Ganesha Mundur dari PSI, Mengaku Sudah Tak Lagi Sejalan

Pernyataan Giring tentu mengundang pertanyaan. Apa yang sebenarnya tidak lagi sejalan? Apakah terdapat perubahan prinsip dalam dirinya atau perubahan orientasi dalam tubuh PSI?

Tidak ada penjelasan terperinci mengenai perbedaan tersebut. Karena itu, publik tidak perlu terburu-buru menyimpulkan bahwa pengunduran dirinya merupakan akibat konflik internal. Namun, pernyataan tentang ketidakselarasan perjuangan tetap menjadi sinyal politik yang menarik untuk dicermati.

Belum selesai publik membicarakan keputusan Giring, Raja Juli Antoni menyusul mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Sekretaris Jenderal PSI sekaligus dari seluruh aktivitas partai.

Menteri Kehutanan tersebut menyatakan telah mengirimkan surat pengunduran diri dan berkomunikasi langsung dengan Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep. Alasannya, ia ingin berkonsentrasi penuh membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam menjalankan agenda rehabilitasi hutan, restorasi ekosistem, dan perlindungan keanekaragaman hayati.

Raja Juli menyebut Kaesang memahami dan menerima keputusannya.

Namun, ada satu hal yang membuat pengunduran diri Raja Juli memiliki bobot historis tersendiri. Ia bukan sekadar pengurus partai. Raja Juli merupakan salah satu tokoh yang ikut mendirikan PSI pada 16 November 2014.

Bersama Grace Natalie, Isyana Bagoes Oka, dan sejumlah anak muda lainnya, ia menggagas kehadiran PSI sebagai alternatif dalam kehidupan kepartaian Indonesia.

Baca juga : Bukan Cuma Giring, Raja Juli Antoni Juga Tinggalkan PSI! Ini Alasannya

Sementara Giring bergabung dengan PSI pada September 2017. Perjalanan politiknya terbilang cepat. Ia dipercaya menjadi Pelaksana Tugas Ketua Umum pada Agustus 2020 dan kemudian menjadi Ketua Umum definitif pada 2021.

Dengan demikian, dua orang yang mundur pada hari yang sama bukanlah figur pinggiran. Satu merupakan bagian dari generasi pendiri, sementara lainnya pernah berada di pucuk pimpinan partai.

EXIT, VOICE, DAN LOYALTY: KETIKA TOKOH MEMILIH PERGI

Fenomena ini dapat dibaca melalui teori politik Albert O. Hirschman dalam bukunya Exit, Voice, and Loyalty (1970).

Hirschman menjelaskan tiga respons seseorang ketika menghadapi ketidakpuasan terhadap organisasi. Pertama, exit, yaitu meninggalkan organisasi. Kedua, voice, yakni menyampaikan kritik atau memperjuangkan perubahan dari dalam. Ketiga, loyalty, yaitu mempertahankan kesetiaan dengan harapan organisasi dapat memperbaiki keadaan.

Dalam konteks pengunduran diri Giring, keputusan tersebut dapat dibaca sebagai bentuk exit. Ia menyampaikan bahwa terdapat hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan perjuangan awalnya.

Sementara itu, Raja Juli memberikan alasan berbeda. Ia memilih melepaskan aktivitas kepartaian untuk berkonsentrasi menjalankan tanggung jawab sebagai Menteri Kehutanan.

Kita perlu membedakan motif keduanya. Tidak ada dasar untuk menyatakan bahwa keduanya mundur karena alasan yang sama ataupun akibat konflik tertentu di internal PSI.

Namun, secara politik, dua keputusan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara individu dan organisasi tidak selalu berlangsung permanen.

Di sinilah muncul pertanyaan mendasar: apakah partai politik merupakan rumah perjuangan yang dibangun atas kesamaan nilai dan ideologi, atau hanya kendaraan politik yang digunakan selama kepentingan dan orientasi masih bertemu?

Pertanyaan ini penting karena partai politik seharusnya tidak hanya menjadi instrumen perebutan kekuasaan. Ia juga harus menjadi ruang pendidikan politik, kaderisasi, artikulasi kepentingan masyarakat, dan perjuangan gagasan.

UJIAN PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK

Persoalan berikutnya dapat dianalisis menggunakan teori pelembagaan partai politik yang dikembangkan Vicky Randall dan Lars Svåsand dalam tulisan Party Institutionalization in New Democracies (2002).

Dalam perspektif ini, kekuatan partai tidak cukup diukur dari popularitas ketua umum, jumlah tokoh terkenal, atau keberhasilan memperoleh jabatan pemerintahan. Partai juga harus memiliki organisasi yang teratur, nilai yang terinternalisasi, otonomi kelembagaan, dan pengakuan masyarakat.

Artinya, partai yang kuat tidak boleh bergantung sepenuhnya pada figur tertentu.

Mundurnya Raja Juli dan Giring semestinya menjadi ujian bagi PSI. Apakah partai tersebut memiliki fondasi organisasi dan ideologi yang cukup kuat untuk tetap berjalan tanpa dua tokoh yang pernah ikut membesarkannya?

Jika sebuah partai kehilangan arah ketika sejumlah tokohnya pergi, persoalannya mungkin bukan semata-mata terletak pada mereka yang meninggalkan organisasi, melainkan juga pada kualitas pelembagaan partai itu sendiri.

Tentu, dua pengunduran diri tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa PSI sedang mengalami krisis organisasi. Namun, peristiwa ini layak menjadi momentum evaluasi.

PSI sejak awal membawa identitas sebagai partai yang ingin menawarkan pembaruan politik. Semangat antikorupsi, meritokrasi, keterlibatan anak muda, dan kritik terhadap praktik politik lama merupakan bagian dari citra yang dibangun partai tersebut.

Karena itu, publik berhak menguji apakah nilai-nilai tersebut benar-benar telah menjadi budaya organisasi atau sekadar narasi yang kuat ketika partai membutuhkan dukungan politik.

KETIKA JABATAN PEMERINTAHAN BERTEMU KEPENTINGAN PARTAI

Pengunduran diri Raja Juli juga membuka diskusi mengenai hubungan antara jabatan pemerintahan dan kepentingan kepartaian.

Dalam sistem demokrasi, pejabat pemerintahan dapat memiliki latar belakang dan afiliasi partai. Namun, jabatan publik tetap menuntut tanggung jawab kepada seluruh masyarakat, bukan hanya kepada kelompok politik yang mengusungnya.

Keputusan Raja Juli untuk berkonsentrasi sebagai Menteri Kehutanan dapat dibaca sebagai upaya memisahkan tanggung jawab pemerintahan dari aktivitas organisasi partai.

Akan tetapi, ada pertanyaan lain yang juga perlu diajukan: bagaimana memastikan bahwa pejabat publik tetap memiliki akuntabilitas politik ketika melepaskan jabatan struktural partainya?

Sebab, mundur dari kepengurusan partai tidak otomatis menghapus tanggung jawab atas kebijakan publik yang diambilnya.

Hal serupa berlaku bagi Giring. Ketika menyatakan tidak lagi sejalan dengan perjuangan PSI, publik tentu berhak mengetahui nilai apa yang menjadi titik perbedaannya. Transparansi gagasan penting agar politik tidak berhenti pada pernyataan normatif.

Demokrasi membutuhkan argumentasi, bukan sekadar pengumuman.

PSI HARUS MEMBUKTIKAN DIRI LEBIH BESAR DARIPADA TOKOHNYA

Mundurnya dua pentolan dalam satu hari seharusnya menjadi alarm refleksi bagi PSI.

Partai yang lahir dengan semangat pembaruan harus mampu membuktikan bahwa perubahan politik bukan hanya soal mengganti wajah pemimpin atau menghadirkan tokoh populer. Perubahan sesungguhnya harus menyentuh tata kelola organisasi, mekanisme pengambilan keputusan, kaderisasi, dan keberanian menjaga prinsip.

PSI masih memiliki Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum, struktur organisasi, serta kader di berbagai daerah. Karena itu, tidak tepat jika langsung menyebut partai tersebut sedang mengalami keruntuhan.

Namun, peristiwa ini memberikan pelajaran penting bahwa loyalitas politik tidak bisa dibangun hanya melalui kedekatan personal atau kepentingan sesaat. Ia membutuhkan kesamaan nilai, ruang dialog, dan kepercayaan terhadap arah organisasi.

Pada akhirnya, partai politik harus lebih besar daripada para pemimpinnya. Ia tidak boleh kehilangan identitas hanya karena pendiri atau mantan ketua umumnya memilih pergi.

Sebab, jika sebuah rumah politik kehilangan fondasi ketika orang-orang yang membangunnya meninggalkan rumah tersebut, maka pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya mengapa mereka pergi, tetapi juga apakah rumah itu masih berdiri di atas nilai-nilai yang dahulu menjadi alasan pendiriannya.

Politik bukan sekadar tentang siapa yang datang dan siapa yang pergi. Politik adalah tentang prinsip apa yang tetap dipertahankan ketika kekuasaan, jabatan, dan kepentingan mulai berubah arah.

Penulis : Abdul Hafidz AR, S.IP,  Penggagas Rumah Dialektika