Ada Rencana Peralihan ke KCL, Tokoh Masyarakat Riau Minta SPR Langgak Dipertahankan

Foto: Ist

Tokoh Masyarakat Riau Minta Menteri ESDM Pertahankan PT SPR Langgak sebagai Operator WK Langgak

PEKANBARU, RANAHRIAU.COM– Tokoh Masyarakat Riau, Johny Setiawan Mundung, menyampaikan permohonan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia agar PT SPR Langgak tetap dipertahankan sebagai operator Wilayah Kerja (WK) Langgak.

Permohonan tersebut disampaikan melalui surat tertanggal 31 Agustus 2026 dengan perihal Permohonan Mempertahankan PT SPR Langgak sebagai Operator WK Langgak.

Dalam surat tersebut, Johny menyoroti adanya rencana peralihan pengelolaan atau operator WK Langgak dari PT SPR Langgak kepada Kingswood Capital Limited (KCL).

Menurutnya, keberadaan WK Langgak tidak hanya berkaitan dengan persoalan investasi dan kegiatan usaha minyak dan gas bumi (migas), tetapi juga memiliki nilai historis, ekonomi dan emosional bagi masyarakat Riau. “Bagi masyarakat Riau, WK Langgak bukan semata-mata persoalan investasi dan kegiatan usaha migas, tetapi memiliki nilai historis, ekonomi, dan emosional yang sangat kuat bagi daerah dan masyarakat Riau,” demikian salah satu poin dalam surat tersebut.

SPR Langgak Dinilai Bagian dari Perjuangan Masyarakat Riau

Johny berpandangan, keberadaan PT SPR Langgak merupakan bagian dari perjuangan panjang masyarakat bersama Pemerintah Provinsi Riau dalam memperoleh ruang pengelolaan sumber daya alam yang berada di wilayah sendiri.

Karena itu, menurut dia, keberadaan SPR Langgak tidak semestinya hanya dinilai dari perspektif bisnis dan investasi.

Ia menilai perusahaan tersebut juga memiliki dimensi kepentingan daerah karena berkaitan dengan harapan masyarakat Riau agar sumber daya alam yang berada di wilayahnya mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi daerah.

Atas dasar itu, Johny meminta Menteri ESDM mempertimbangkan aspek historis dan kepentingan masyarakat Riau dalam menentukan masa depan pengelolaan WK Langgak.

Minta Aspirasi Tokoh Riau Didengarkan

Dalam suratnya, Johny juga meminta Menteri ESDM mendengarkan dan mempertimbangkan suara berbagai elemen masyarakat Riau sebelum mengambil keputusan mengenai keberlanjutan pengelolaan WK Langgak.

Elemen tersebut mencakup tokoh masyarakat, tokoh adat, akademisi, dunia usaha hingga pemangku kepentingan lainnya.

Menurutnya, setiap kebijakan mengenai wilayah kerja migas yang memiliki nilai strategis bagi daerah harus mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari kepentingan daerah, manfaat ekonomi bagi masyarakat, keberlanjutan pengelolaan hingga aspirasi publik.

“Setiap kebijakan mengenai wilayah kerja migas yang memiliki nilai strategis bagi daerah semestinya mempertimbangkan aspek historis, kepentingan daerah, manfaat ekonomi bagi masyarakat, keberlanjutan pengelolaan, serta aspirasi publik yang berkembang di Riau,” tulisnya.

Evaluasi Kinerja SPR Langgak Diminta Transparan

Johny juga menyatakan memahami bahwa pengelolaan wilayah kerja migas harus memenuhi prinsip profesionalitas, efisiensi, kepastian investasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, ia menegaskan bahwa kepentingan investasi tidak semestinya mengesampingkan kepentingan daerah dan aspirasi masyarakat.

Apabila terdapat evaluasi terhadap kinerja PT SPR Langgak, ia meminta proses tersebut dilakukan secara terbuka, objektif, terukur dan transparan.

Pemerintah daerah dan masyarakat Riau, kata dia, juga perlu memperoleh penjelasan yang memadai mengenai dasar evaluasi serta proses pengambilan keputusan terkait masa depan WK Langgak.

Minta Rencana Peralihan Operator Ditinjau Kembali

Lebih lanjut, Johny meminta Menteri ESDM meninjau kembali setiap rencana peralihan operator WK Langgak kepada pihak lain, termasuk Kingswood Capital Limited (KCL).

Menurutnya, keputusan tersebut sebaiknya tidak dilakukan sebelum seluruh aspek yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat Riau, manfaat ekonomi daerah, dasar hukum, rekam jejak pengelolaan serta proses pengambilan keputusan dapat dijelaskan secara terbuka.

Ia juga mendorong Pemerintah Pusat membuka ruang dialog dengan berbagai pihak di Riau.

Dialog tersebut diharapkan melibatkan Pemerintah Provinsi Riau, PT SPR Langgak, tokoh masyarakat, tokoh adat, akademisi dan pemangku kepentingan lainnya.

Tujuannya adalah mencari solusi terbaik bagi keberlanjutan pengelolaan WK Langgak sekaligus memastikan keberadaan sumber daya alam tersebut memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan daerah.

Berharap SPR Langgak Tetap Dipertahankan

Di akhir suratnya, Johny menegaskan bahwa permohonan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral sebagai masyarakat Riau.

Ia berharap Menteri ESDM dapat mempertimbangkan semangat perjuangan masyarakat Riau dan mempertahankan PT SPR Langgak sebagai operator WK Langgak.

“Sehingga pengelolaan sumber daya alam tersebut tetap memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, daerah, dan negara,” tulis Johny.

Permohonan tersebut sekaligus menjadi dorongan agar kebijakan pengelolaan WK Langgak tidak hanya mempertimbangkan aspek investasi, tetapi juga memperhatikan kepentingan daerah dan aspirasi masyarakat Riau.