GMPK: Tolak Politik Uang di Muktamar NU, Pilih Pemimpin Berintegritas

Foto: Ist

JAKARTA, RANAHRIAU.COM- Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-34 yang akan berlangsung di Tambakberas, Jawa Timur, menjadi momentum krusial bagi organisasi Islam terbesar di Indonesia untuk memperkuat kemandirian dan kebermartabatan. Menyadari pentingnya momen tersebut, Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) secara tegas menyerukan seluruh elemen NU untuk menolak politik uang dalam seluruh proses pemilihan kepemimpinan di ajang bergengsi ini.

Seruan ini disampaikan secara terbuka melalui kampanye bertajuk “Sukseskan Muktamar di Tambakberas: Tolak Politik Uang, Pilih Pemimpin Jujur”, yang digagas langsung oleh Ketua Umum GMPK, Abd. Aziz, S.Pd.I., M.Pd., S.H., M.H.
 
Dalam pernyataannya, Abd. Aziz menegaskan bahwa politik uang bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan ancaman serius terhadap fondasi organisasi NU.

“Muktamar adalah ajang musyawarah dan pemilihan pemimpin yang didasari kepercayaan, keilmuan, dan pengabdian bukan diukur dari seberapa banyak uang yang dikeluarkan. Jika politik uang dibiarkan, maka yang terpilih bukanlah pemimpin yang mampu membawa NU melangkah ke depan, melainkan mereka yang mampu membeli suara. Hal ini akan merusak kepercayaan masyarakat, meruntuhkan kemandirian organisasi, dan melenceng dari ajaran Islam yang menekankan kejujuran dan amanah,” tegasnya.
 
Ia menambahkan, praktik politik uang dalam proses pemilihan pengurus NU dapat menimbulkan dampak berantai yang merugikan. Mulai dari menurunnya kualitas kepemimpinan, lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan organisasi, hingga berpotensi menumbuhkan budaya korupsi yang bertentangan dengan semangat amar ma’ruf nahi munkar yang selalu didengungkan oleh NU. 

“Kita tidak bisa mengajak masyarakat memerangi korupsi jika di rumah sendiri seperti dalam organisasi besar seperti NU masih membiarkan praktik jual beli suara dan uang menentukan arah organisasi,” ujarnya.
 
Kampanye yang digalakkan GMPK ini mengusung tiga pilar utama: Merawat Tradisi, Menguatkan Kemandirian, Membangun Peradaban. Ketiga nilai ini menjadi landasan agar Muktamar NU 2026 tidak hanya menjadi seremonial belaka, tetapi menjadi wadah lahirnya kepemimpinan yang berintegritas.
 
- Merawat Tradisi: Muktamar harus tetap berpegang pada prinsip musyawarah mufakat yang menjadi tradisi panjang NU, di mana setiap suara dihargai berdasarkan argumen dan kebijaksanaan, bukan imbalan materi.
- Menguatkan Kemandirian: Menolak segala bentuk intervensi pihak luar yang menggunakan kekuatan finansial untuk mempengaruhi hasil pemilihan, agar NU tetap berdiri tegak dan bebas menentukan arah kebijakannya sendiri.
- Membangun Peradaban: Pemimpin yang lahir dari proses yang bersih akan mampu melahirkan kebijakan yang adil, merata, dan bermanfaat bagi seluruh umat serta bangsa Indonesia.
 
Abd. Aziz juga mengajak seluruh muktamirin untuk berperan aktif menjaga kemurnian proses Muktamar.

“Muktamirin adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam Muktamar. Jangan biarkan suara dan pilihan kalian dibeli dengan uang, hadiah, atau janji manis yang tidak pasti ditepati.

"Pilihlah pemimpin yang dikenal jujur, berilmu, berpengalaman, dan memiliki rekam jejak pengabdian yang nyata baik di dalam organisasi maupun di tengah masyarakat,” pesannya.
 
Seruan penolakan politik uang ini mendapat sambutan hangat dari berbagai kalangan, baik dari jajaran pengurus NU di tingkat pusat maupun daerah, ulama, tokoh masyarakat, hingga generasi muda NU. Banyak pihak yang menyatakan bahwa integritas Muktamar adalah harga mati, dan keberhasilan Muktamar tidak hanya diukur dari kelancaran acara, melainkan dari kebersihan proses pemilihan kepemimpinannya.
 
GMPK sendiri berkomitmen untuk terus mengawal seluruh rangkaian kegiatan menjelang, selama, dan sesudah Muktamar NU 2026. Organisasi ini membuka ruang bagi seluruh masyarakat untuk melaporkan jika menemukan indikasi praktik politik uang atau pelanggaran etika lainnya yang terjadi dalam proses pemilihan pengurus NU.

 “Kami siap bekerja sama dengan panitia penyelenggara, Badan Pengawas, serta aparat penegak hukum untuk memastikan Muktamar ini berjalan bersih, jujur, dan bermartabat,” tegas Abd. Aziz.
 
Di akhir pernyataannya, Abd. Aziz mengingatkan kembali bahwa NU lahir untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia. 

“Semoga Muktamar di Tambakberas ini menjadi tonggak sejarah lahirnya kepemimpinan NU yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih dipercaya. Mari kita buktikan bahwa kita mampu memilih pemimpin dengan hati nurani, bukan dengan dompet. Karena Muktamar yang bersih adalah awal dari NU yang lebih cemerlang untuk Indonesia yang adil dan makmur,” tutupnya.