Menteri Lingkungan Hidup dorong Pertobatan Ekologis, Pemulihan Lingkungan harus Dimulai dari Rumah

Foto: Ist

PEKANBARU, RANAHRIAU.COM- Upaya pemulihan lingkungan Indonesia membutuhkan perubahan cara pandang sekaligus aksi nyata dari seluruh lapisan masyarakat. Pesan tersebut mengemuka saat Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat membuka Pekan Rakyat dan Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup (KLNH) 2026 di Gedung Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Jalan Diponegoro Nomor 39 Pekanbaru, Jumat (21/8/2026).

Kegiatan yang digelar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau itu mengusung tema “Gerakan Pemulihan Indonesia untuk Keadilan Ekologi” dan dihadiri lebih dari 200 peserta. Forum tersebut mempertemukan pemerintah pusat dan daerah, aparat penegak hukum, TNI-Polri, perwakilan WALHI dari 29 provinsi, masyarakat adat Riau-Kepri serta berbagai unsur masyarakat sipil.

Dalam sambutannya, Mohammad Jumhur Hidayat menegaskan bahwa persoalan lingkungan tidak dapat diselesaikan hanya melalui forum, diskusi maupun kegiatan seremonial. Menurutnya, komitmen terhadap lingkungan harus diwujudkan melalui tindakan konkret yang dimulai dari tingkat paling dekat dengan masyarakat.

Salah satu langkah sederhana namun penting yang disorot adalah kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah tangga.

“Pertobatan ekologis” menjadi salah satu pesan penting yang disampaikan dalam forum tersebut. Istilah itu menggambarkan kebutuhan untuk memperbaiki kembali hubungan manusia dengan alam, sehingga pembangunan dan aktivitas kehidupan tidak terus-menerus menempatkan lingkungan sebagai korban.

Menurut Menteri Lingkungan Hidup, kehidupan yang selaras dengan alam menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan kehidupan generasi mendatang. Karena itu, keadilan ekologis harus ditempatkan sebagai bagian dari respons menghadapi krisis iklim sekaligus agenda menuju Indonesia Emas 2045.

Pesan tersebut mendapatkan relevansi kuat dalam konteks Riau yang menghadapi berbagai persoalan lingkungan, mulai dari kebakaran hutan dan lahan, titik panas, pengelolaan sampah hingga tata kelola sumber daya alam.

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Riau Eko Yunanda mengatakan KLNH 2026 menjadi ruang untuk mengonsolidasikan berbagai gagasan gerakan rakyat menjadi kekuatan bersama.

Konsolidasi tersebut diarahkan untuk mendorong pemulihan Indonesia sekaligus memperkuat perjuangan mewujudkan keadilan ekologis.

“KLNH 2026 juga menjadi momentum untuk mendorong pemerintah mengevaluasi dan memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar lebih berkeadilan secara ekologis,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Nasional WALHI Joy Jerry Even Sembiring menegaskan bahwa KLNH merupakan agenda tahunan yang mempertemukan gerakan masyarakat sipil dengan pemerintah.

Forum tersebut sekaligus menjadi ruang memperkuat perjuangan mempertahankan kedaulatan rakyat atas lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan.

Dukungan terhadap agenda lingkungan juga disampaikan Ketua Umum DPH LAMR Riau Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil. Ia menilai perlindungan alam membutuhkan keterlibatan bersama antara masyarakat, pemerintah dan berbagai unsur lainnya.

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto turut menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga lingkungan. Menurutnya, koordinasi antara Polri, TNI, pemerintah daerah dan masyarakat sangat diperlukan, khususnya dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan serta titik panas.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto juga mengingatkan agar program penghijauan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.

Penghijauan, menurutnya, perlu diubah menjadi gerakan berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah daerah, institusi pendidikan, dunia usaha dan masyarakat.

Aspek ekologi dan ketahanan lingkungan juga perlu menjadi bagian dari perencanaan pembangunan jangka panjang setiap daerah.

Rangkaian pembukaan KLNH 2026 kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bibit oleh Menteri Lingkungan Hidup kepada perwakilan masyarakat adat. Penabuhan kompang menjadi penanda resmi dibukanya Pekan Rakyat dan KLNH 2026.

Menteri Lingkungan Hidup bersama rombongan kemudian meninjau sejumlah stan Pekanraya. Puncak kegiatan pembukaan ditandai dengan pemasangan tanjak kepada Mohammad Jumhur Hidayat oleh Ketua Umum DPH LAMR Riau Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil, didampingi Plt Gubernur Riau SF Hariyanto.

Pekan Rakyat dan KLNH 2026 tidak sekadar menjadi ruang bertemunya berbagai pemangku kepentingan lingkungan. Forum tersebut juga membawa pesan bahwa pemulihan ekologis membutuhkan perubahan perilaku, kebijakan yang konsisten dan keberanian untuk melakukan pengawasan.

Pemilahan sampah dari rumah, perlindungan sumber daya alam, pencegahan karhutla, penghijauan serta pembangunan berbasis lingkungan merupakan rangkaian tindakan yang harus berjalan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, seruan “pertobatan ekologis” tidak berhenti sebagai jargon. Ia harus diterjemahkan menjadi kebiasaan masyarakat, kebijakan pemerintah, tanggung jawab dunia usaha dan gerakan bersama untuk menjaga bumi.

KLNH 2026 akhirnya menjadi momentum untuk menguji satu hal penting: sejauh mana komitmen terhadap keadilan ekologis mampu bergerak dari ruang forum menuju tindakan nyata yang dirasakan masyarakat dan diwariskan kepada generasi mendatang.