Distribusi BBM Riau Disorot, IMM: Pasokan Aman hanya Narasi di atas Kertas

Foto: Ist

PEKANBARU, RANAHRIAU.COM– Klaim PT Pertamina (Persero) mengenai pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Riau yang disebut aman dan pengawasan distribusi yang diperkuat mendapat sorotan tajam dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Riau.
Dalam rilis resminya, DPD IMM Riau menilai narasi tersebut tidak mencerminkan kondisi riil yang terjadi di lapangan. Organisasi mahasiswa itu menyebut antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU sebagai bukti bahwa distribusi BBM masih menyisakan persoalan serius.

Menurut IMM, dalam beberapa hari terakhir berbagai unggahan masyarakat di media sosial memperlihatkan antrean kendaraan yang mengular di sejumlah SPBU, seperti kawasan Garuda Sakti, Jalan SM Amin, hingga jalur lintas Pelalawan dan Rokan Hilir.

"Bila pasokan benar-benar aman, mengapa masyarakat harus mengantre berjam-jam bahkan berhari-hari untuk memperoleh BBM?" demikian kutipan sikap resmi DPD IMM Riau.

IMM menilai persoalan bukan semata-mata berada pada stok BBM di terminal penyimpanan, melainkan pada efektivitas distribusi hingga tingkat SPBU.

Dalam kajian yang mereka sampaikan, terdapat sejumlah faktor yang diduga menjadi penyebab, mulai dari lemahnya pengawasan distribusi, dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi, keterbatasan sistem digital MyPertamina di wilayah dengan sinyal telekomunikasi yang lemah, hingga kuota BBM yang dinilai belum menyesuaikan pertumbuhan aktivitas ekonomi Riau.

Selain itu, IMM juga menyoroti persoalan infrastruktur jalan yang rusak akibat kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) sehingga berpotensi menghambat distribusi BBM menuju SPBU.

Akibat kondisi tersebut, kata IMM, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan karena harus membeli BBM eceran dengan harga jauh lebih tinggi ketika stok di SPBU habis.

Atas kondisi itu, DPD IMM Riau mendesak Pertamina Patra Niaga bersama BPH Migas melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM di Riau.

Mereka juga meminta dilakukan audit investigatif terhadap rantai distribusi, membuka data penyaluran kuota BBM per SPBU secara transparan, serta menindak SPBU yang terbukti memberikan ruang bagi praktik pelansiran maupun penyalahgunaan BBM subsidi.

Tak hanya itu, IMM turut meminta Kapolda Riau bersama Pemerintah Provinsi Riau membentuk Satgas Terpadu Independen guna memberantas dugaan mafia BBM dari hulu hingga hilir.

Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat tanggapan resmi dari pihak Pertamina Patra Niaga maupun BPH Migas terkait tuntutan yang disampaikan DPD IMM Riau.