WTP : Wajar Tapi Menyuap

Bupati muara Enim ditahan KPK, (merdeka.com)

Oleh: Hendri Chaniago.

Rompi orange itu warna yang mencolok. Tapi entah kenapa, masih banyak kepala daerah yang antre ingin memakainya.

Gara-garanya sepele: Tiga huruf bernama WTP. Wajar Tanpa Pengecualian.

Demi tiga huruf itu, ada bupati yang rela mengetuk pintu belakang auditor BPK. Membawa koper berisi uang. Logikanya dibalik: Menyuap biar dibilang jujur mengelola keuangan. Lucu. Tapi ini nyata, dan sudah sering terjadi di negeri kita.

Saya kadang heran melihat kelakuan itu. Padahal kalau suatu daerah tidak dapat WTP, tidak akan ada urusan luar biasa yang terjadi.

Daerahnya tidak akan langsung digulung ombak. Bupatinya juga tidak bakal langsung berubah jadi batu. Jelas tidak.

WTP itu, kalau mau jujur, hanyalah soal kerapian pembukuan. Soal kuitansi. Soal angka-angka di atas kertas yang dicocokkan dengan aturan.

WTP bukan jaminan sebuah daerah bebas dari maling. Kita semua tahu sudah banyak daerah yang plakat WTP-nya berderet di dinding kantor bupati, tapi besok paginya sang pejabat utama tetap saja diangkut KPK. Fakta ini sudah menjadi rahasia umum.

Tapi itulah. Gengsi itu mahal harganya. Lebih mahal dari harga diri.

Para pemimpin kita itu ketakutan setengah mati kalau dicap gagal. Takut dihajar lawan politik. Takut tidak punya foto bagus untuk dipajang di baliho pilkada sambil tersenyum memegang plakat.

Mereka lupa, senyum di baliho itu sering kali dibayar pakai keringat rakyat yang diperas pelan-pelan.

Sekarang, coba kita jalan-jalan ke warung kopi. Anggaplah kita memesan segelas kopi pancung hangat.

Kita sebutkan ke pria paruh baya yang sedang mengisap rokoknya dalam-dalam di pojok ruangan bahwa daerah kita baru saja dapat WTP dari pusat.

Saya berani taruhan, dia hanya akan menatap kita dengan pandangan kosong. Mungkin dahinya berkernyit karena mengira WTP itu adalah jenis pupuk baru yang sedang langka di pasaran.

Sederhana itu pikiran orang kecil.

Masyarakat itu tidak butuh singkatan-singkatan mentereng. Perut yang lapar tidak bisa kenyang hanya dengan membaca rilis berita pencapaian opini keuangan.

Anak-anak muda yang menganggur di sudut desa tidak akan langsung dapat kerja begitu bupatinya pamer piala dari Jakarta.

Masyarakat itu maunya sederhana saja. Sangat sederhana.

Mereka ingin besok pagi ada pekerjaan yang jelas. Ingin harga beras tidak mencekik leher. Ingin kalau anaknya sakit, rumah sakit tidak banyak tanya soal kartu ini-itu tapi langsung merawat dengan manusiawi.

Mereka ingin jalan di depan rumahnya mulus, awet, dan bisa dilewati truk sawit atau motor tua mereka tanpa membuat pinggang copot.

Mereka butuh pembangunan yang berkelanjutan, yang manfaatnya terasa sampai ke anak cucu. Bukan proyek instan yang hancur begitu masa jabatan bupati habis.

Semua harapan itu tidak ada yang muluk-muluk. Maka, sungguh sebuah kejahatan rasa kemanusiaan ketika anggaran daerah yang harusnya bisa dipakai untuk membeli bibit, memperbaiki jembatan runtuh, atau memberi modal usaha—malah berputar di bawah meja auditor.

Hanya demi membeli sebuah predikat bernama "Wajar".

Sungguh aneh melihat sesuatu yang harusnya wajar, justru harus dibeli dengan cara yang sangat tidak wajar.

Sudah saatnya para pemimpin kita kembali waras. Berhentilah menyembah simbol. Berhentilah mengorbankan nasib manusia demi selembar kertas penghargaan yang kalau dibakar pun abunya tidak bisa menyembuhkan kemiskinan.

Prestasi tertinggi seorang kepala daerah itu bukan terletak pada seberapa banyak plakat yang berjejer di ruang tamunya.

Tolok ukur utamanya adalah seberapa nyenyak warganya bisa tidur malam ini, tanpa perlu bingung besok pagi mau makan apa. (***)