May Day 2026: Ketika Keringat Buruh disulap Jadi Dividen

RANAHRIAU.COM- Di panggung resmi, May Day dirayakan dengan spanduk, janji, dan kalimat-kalimat yang rapi. Tetapi di balik dekorasi itu, ada ironi yang terlalu keras untuk disamarkan: buruh tetap bekerja lebih lama, lebih cepat, dan lebih murah, sementara akumulasi kekayaan mengalir deras ke kantong yang itu-itu saja. Seolah ada mesin raksasa yang mengubah keringat menjadi dividen, dan buruh hanya kebagian uapnya.

Pandangan sosialis membaca situasi ini bukan sebagai kebetulan, melainkan konsekuensi logis dari sistem. Karl Marx pernah menulis bahwa sejarah masyarakat adalah sejarah perjuangan kelas. Kalimat itu hari ini terasa seperti laporan lapangan. Relasi antara buruh dan pemilik modal bukan sekadar hubungan kerja, tetapi hubungan kuasa: siapa mengendalikan produksi, dialah yang menentukan nasib.

Di Indonesia, narasi “pertumbuhan ekonomi” sering dipukul rata sebagai keberhasilan bersama. Namun, angka-angka itu menyimpan cerita yang timpang. Produktivitas naik, investasi masuk, tetapi daya tawar buruh justru melemah. Sistem kerja kontrak, outsourcing, hingga ekonomi gig hadir sebagai wajah baru dari fleksibilitas yang lebih mirip ketidakpastian permanen. Buruh dipaksa lincah seperti bayangan, tetapi haknya kaku seperti tembok.

Tokoh sosialis Indonesia, Tan Malaka, pernah mengingatkan bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya soal lepas dari penjajahan politik, tetapi juga pembebasan dari penindasan ekonomi. Dalam konteks hari ini, pertanyaannya sederhana namun mengganggu: apakah buruh benar-benar merdeka jika hidupnya masih ditentukan oleh logika upah murah?

DPD Repdem Riau, dalam pernyataan sikapnya, menolak eksploitasi yang dibungkus istilah modern. Mereka menuntut negara tidak bermain aman di tengah konflik kepentingan, karena netralitas dalam situasi timpang pada akhirnya adalah keberpihakan yang terselubung. Negara, dalam kacamata sosialis, bukan penonton, melainkan aktor yang seharusnya memastikan distribusi keadilan.

Kritik ini menemukan gaungnya dalam pemikiran Friedrich Engels, yang menggambarkan bagaimana kelas pekerja sering kali dipaksa hidup dalam kondisi yang tidak manusiawi demi mempertahankan keuntungan industri. Hari ini, bentuknya mungkin lebih halus, lebih digital, lebih “startup-friendly”, tetapi substansinya tetap sama: efisiensi bagi perusahaan, pengorbanan bagi buruh.

Yang lebih problematik, kebijakan publik kerap berdiri di persimpangan tetapi memilih jalur yang paling ramah modal. Upah minimum dijaga agar “kompetitif”, regulasi dipermudah agar investasi “tidak kabur”, sementara perlindungan buruh dinegosiasikan seolah itu beban, bukan kewajiban. Dalam logika ini, buruh bukan subjek pembangunan, melainkan variabel biaya.

Padahal, seperti diingatkan Rosa Luxemburg, tanpa keadilan ekonomi, demokrasi hanya menjadi kulit tanpa isi. Pemilu boleh berjalan, institusi boleh berdiri, tetapi jika mayoritas rakyat tetap terjebak dalam siklus kerja tanpa kesejahteraan, maka demokrasi itu hanya berdenyut di atas kertas.

May Day 2026 seharusnya menjadi momen untuk membongkar ilusi. Bahwa harmoni antara buruh dan modal tidak pernah benar-benar setara selama kepemilikan dan kontrol tetap timpang. Bahwa kesejahteraan tidak akan menetes dengan sendirinya dari atas, seperti embun pagi yang romantis, tetapi harus direbut melalui tekanan kolektif.

Di sinilah pentingnya solidaritas lintas sektor yang diserukan: buruh pabrik, pekerja informal, petani, hingga pekerja digital adalah fragmen dari cerita yang sama. Mereka menghadapi sistem yang menempatkan keuntungan di atas kemanusiaan, angka di atas kehidupan.

Tulisan ini bukan sekadar kritik, tetapi pengingat. Jika hari ini buruh masih harus berjuang hanya untuk hidup layak, maka persoalannya bukan pada kurangnya kerja keras, melainkan pada sistem yang memang dirancang untuk tidak adil.

Dan seperti hukum gravitasi dalam politik ekonomi: selama ketimpangan itu dipelihara, perlawanan akan selalu menemukan jalannya.

Hidup Buruh. Bukan sebagai slogan, tetapi sebagai tuntutan sejarah.

May Day....

Abdul Hafidz AR, S.IP, Pimred portal online ranahriau.com, Ketua Buruh Tani dan Nelayan Dewan Pimpinan Daerah Relawan Pejuang Demokrasi (DPD Repdem) Provinsi Riau.