Sekda Riau Dorong Sinkronisasi Perencanaan dan Pendanaan

Foto: Ist

Arahkan Bengkalis Menuju Pembangunan Lestari

PEKANBARU, RANAHRIAU. COM- Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Syahrial Abdi, membuka secara virtual Workshop Sinkronisasi Perencanaan Daerah dan Mekanisme Pendanaan Menuju Bengkalis Lestari, yang digelar di ruang rapat kerja Sekda Kantor Gubernur Riau, Rabu (29/4/2026).

Dalam arahannya, Syahrial menegaskan bahwa forum tersebut memiliki peran strategis dalam memastikan pembangunan daerah, khususnya pengelolaan lingkungan di Kabupaten Bengkalis, berjalan secara terarah, terintegrasi, serta didukung oleh skema pendanaan yang jelas dan berkelanjutan.

“Melalui forum ini, kita ingin memastikan bahwa upaya pembangunan dapat berjalan secara terarah, terintegrasi, dan memiliki dukungan pendanaan yang jelas,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dari perspektif Pemerintah Provinsi Riau, kegiatan ini menjadi langkah penting dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan provinsi maupun nasional.

Selain itu, forum ini juga bertujuan memastikan setiap program yang disusun memiliki kerangka yang jelas serta peluang untuk memperoleh dukungan dari berbagai sumber pendanaan.

Dalam konteks implementasi Green for Riau Initiative, Syahrial menekankan pentingnya integrasi antara upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan pengelolaan ekosistem. Menurutnya, kedua aspek tersebut harus dibangun dalam satu sistem yang terpadu, mulai dari tahap perencanaan, keterhubungan antarprogram, hingga akses terhadap pembiayaan.

Ia juga mengakui masih terdapat tantangan dalam sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran. Oleh karena itu, pemerintah daerah didorong untuk menerapkan mekanisme budget tagging guna memperjelas arah belanja, mengukur kontribusi terhadap pembangunan hijau, serta mempermudah akses terhadap berbagai skema pendanaan.

Lebih lanjut, Syahrial mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan peluang pendanaan yang lebih luas, termasuk melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), skema perdagangan karbon termasuk karbon biru, serta kerja sama dengan berbagai mitra pembangunan.

Pemerintah Provinsi Riau, lanjutnya, menyatakan kesiapan untuk memberikan pendampingan, mulai dari penyediaan data, penguatan kapasitas, hingga pengembangan program.

“Keberhasilan upaya ini tidak hanya ditentukan oleh perencanaan, tetapi juga oleh konsistensi dalam pelaksanaan dan kekuatan kolaborasi,” tegasnya.

Sebagai penutup, Syahrial mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memanfaatkan forum tersebut sebagai ruang kerja bersama yang produktif, bukan sekadar forum diskusi. Ia berharap kegiatan ini mampu menghasilkan kesepahaman operasional yang dapat segera ditindaklanjuti dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.