Menjaga Stabilitas, Menata Harapan: Pemprov Riau sambut 2026 dengan Strategi Penguatan Aset

Foto: ist

PEKANBARU, RANAHRIAU. COM- Pemerintah Provinsi Riau menutup tahun 2025 dengan sejumlah tantangan fiskal yang cukup berat.

Namun, di balik tekanan tersebut, Pemprov Riau menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus menyiapkan langkah-langkah strategis agar kondisi serupa tidak kembali terulang pada tahun 2026.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam refleksi akhir tahun 2025 di Kantor Gubernur Riau, proyeksi realisasi pendapatan daerah hingga akhir tahun diperkirakan mencapai Rp8,21 triliun atau sekitar 86,77 persen dari total pagu anggaran perubahan APBD 2025 sebesar Rp9,47 triliun.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 31 Desember 2025 diproyeksikan sebesar Rp4,19 triliun atau 80,59 persen. Sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat diperkirakan terealisasi Rp4,02 triliun atau 94,36 persen. Adapun pendapatan lain-lain yang sah diproyeksikan mencapai Rp6,22 triliun atau 67,26 persen.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan bahwa capaian tersebut menunjukkan masih adanya ruang perbaikan dalam optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

“Dari situ kita berharap sebenarnya bisa menopang kekuatan fiskal Riau. Namun, dinamika penerimaan memang cukup menantang sepanjang 2025,” ujarnya.

Di sisi belanja daerah, realisasi hingga akhir tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp7,93 triliun atau 83,70 persen dari total anggaran setelah perubahan APBD. Belanja tersebut tetap diarahkan pada program-program prioritas dan pelayanan publik.

Belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan realisasi sekitar Rp5,45 triliun atau 80,76 persen. Sementara belanja modal tercatat sebesar Rp554,9 miliar atau 50,76 persen. Untuk belanja transfer, realisasi diproyeksikan mencapai Rp1,15 triliun atau 72,16 persen.

“Kami memastikan belanja transfer tetap diarahkan untuk mendukung pemerintah kabupaten dan kota, serta menjaga pelayanan masyarakat tetap berjalan dengan baik,” kata SF Hariyanto.

Ia juga memaparkan bahwa kondisi fiskal Riau dalam lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pendapatan daerah pada 2021 tercatat Rp7,76 triliun, meningkat pada 2022 menjadi Rp8,79 triliun, dan kembali naik pada 2023 menjadi Rp8,99 triliun.

Namun, pada 2024 turun menjadi Rp8,82 triliun, dan pada 2025 kembali mengalami penurunan.

Untuk menjaga ketahanan fiskal, Pemprov Riau mengambil langkah-langkah pengendalian belanja, salah satunya melalui kebijakan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sebesar 30 persen pada periode Oktober hingga Desember 2025.

“Kebijakan ini kami ambil sebagai bentuk penyesuaian dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keuangan daerah,” jelasnya.

Memasuki tahun 2026, Pemprov Riau telah menyiapkan sejumlah strategi untuk memperkuat pendapatan daerah. Di antaranya dengan menggali sumber-sumber pendapatan baru serta mengoptimalkan aset daerah melalui pengembangan bisnis dan kerja sama.

“Termasuk rencana pembangunan Hotel Riau di Jakarta dan pengelolaan Hotel Aryaduta Pekanbaru sebagai potensi tambahan PAD ke depan. Masih banyak aset daerah yang bisa kita optimalkan secara bertahap,” ungkap SF Hariyanto.

Dengan berbagai langkah tersebut, Pemprov Riau berharap kondisi fiskal daerah tetap terjaga, stabil, dan berkelanjutan.

Pemerintah juga menargetkan agar belanja daerah tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Provinsi Riau.