Pandangan atas Luka Korupsi di Bumi Lancang Kuning

Hari Anti Korupsi dan Riau: Jika Negara Dikuasai Oligarki, Rakyat hanya Jadi Penonton Penderitaan

Foto: Ist

RANAHRIAU.COM- Di Hari Anti Korupsi, sementara pejabat sibuk berpidato tentang integritas, rakyat Riau kembali dipaksa melihat realitas pahit: negeri kaya sumber daya ini bukan kekurangan harta, tetapi kekurangan kejujuran.

Korupsi bukan sekadar soal moral pejabat, ini adalah cermin dari sistem yang membiarkan segelintir orang menguasai banyak hal, sementara rakyat hanya mendapat remah-remah.

Korupsi Adalah Produk Sistem yang Menyuburkan Kelas Penghisap

Korupsi tak lahir dari “oknum”, tetapi dari struktur. Riau, dengan izin hutan, perkebunan, proyek APBD, dan konsesi raksasa, menjadi panggung para elit ekonomi dan politik yang saling menumpuk rente.

Korupsi di Riau adalah gejala dari sistem yang memberi ruang luas bagi orang berkepentingan untuk menukar kekuasaan dengan kekayaan.

Ketika ekonomi dikuasai oligarki, kesalahan bukan pada individu. Sistemnya memang dibangun untuk memfasilitasi kebusukan.

Kekayaan Riau Melimpah, Tetapi Justru Menjadi Magnet Penjarahan

Riau adalah simbol ironi: tanah subur, hasil perkebunan yang fantastis, sumber daya alam yang tak habis-habis, Namun sebagian rakyat masih berkutat dengan banjir, kemiskinan, infrastruktur yang bocor sana-sini, dan lapangan kerja yang tak pernah stabil.

Ini bukan kebetulan. Ketika hutan dan lahan dikuasai korporasi besar, pejabat yang memberi izin mendapat “hadiah” terselubung.

Sementara rakyat? Mereka menonton dari jauh, hanya mendengar kabar bahwa APBD “tidak cukup”.

Korupsi Mengalihkan Hak Kolektif Menjadi Keuntungan Pribadi

Sosialisme memandang bahwa kekayaan daerah adalah milik kolektif rakyat.
Namun korupsi mengubah itu menjadi keuntungan segelintir orang.

Anggaran yang seharusnya membangun sekolah, rumah sakit, dan jalan desa malah menguap lewat: mark-up proyek, permainan tender, suap perizinan, bahkan setoran politik.

Hasilnya sudah dapat dipastikan, rakyat menanggung kerugian ganda, uang mereka hilang, dan layanan publik tetap buruk.

Birokrasi Menjadi Mesin Kekuasaan, Bukan Pelayan Masyarakat

Dalam banyak kasus di Riau, birokrasi justru berperan sebagai komoditas. Jabatan dijual, izin diperdagangkan, proyek dibagi-bagikan berdasarkan kedekatan politik.

Birokrasi seperti ini bukan lagi alat negara untuk rakyat, tetapi alat elit untuk mempertahankan kekuasaan.

Mengapa Rakyat Harus Melawan?

Sosialisme percaya bahwa perubahan hanya terjadi ketika rakyat menjadi kekuatan utama. Hari Anti Korupsi seharusnya bukan hanya seremoni—ini seharusnya menjadi momentum perlawanan kelas: menuntut transparansi, menolak politik uang, mengawasi izin-izin besar, serta mendorong organisasi rakyat untuk lebih berani bersuara.

"Selama rakyat diam, oligarki akan tetap berjaya."

Riau Akan Bersih Jika Rakyat Mengambil Alih Panggung

Korupsi di Riau hanya bisa dihentikan jika sumber daya dan kekuasaan kembali pada rakyat, bukan pada para elit yang membangun kekayaan di atas penderitaan publik. Hari Anti Korupsi bukan hari menunggu pidato pejabat. Ini adalah hari untuk bertanya: Apakah kita akan terus menjadi penonton, atau mulai menjadi pelaku perubahan?

Riau tidak kekurangan emas. Riau hanya kurang keberanian untuk merebutnya kembali dari tangan para perampok berseragam jabatan.

Aluta Continua

Penulis : Abdul Hafidz AR, S. IP. Pimred www.ranahriau.com, Humas FKPMR, Pemerhati Sosial Masyarakat. Aktif dalam berbagai kegiatan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan.