Kartu Liputan Dicabut, Demokrasi Dipertaruhkan

Foto: Ist

RANAHRIAU.COM- Pencabutan kartu liputan Istana terhadap wartawan CNN Indonesia adalah tamparan keras bagi kebebasan pers di negeri ini.

Alasan bahwa pertanyaan jurnalis dianggap “tidak sesuai agenda” jelas tidak dapat dijadikan pembenaran.

Dalam demokrasi, jurnalis justru dituntut kritis, termasuk ketika mengajukan pertanyaan yang menyentuh isu sensitif seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang menuai sorotan.

Tindakan ini berbahaya karena menimbulkan tiga persoalan besar.

Pertama, publik kehilangan saluran informasi penting. Wartawan adalah jembatan antara kekuasaan dan rakyat; mencabut aksesnya sama saja memutus aliran informasi.

Kedua, preseden buruk tercipta. Jika media kritis bisa dibungkam dengan mudah, apa yang menjamin hal serupa tidak akan menimpa media lain?

Ketiga, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ikut terkikis. Kekuasaan yang alergi kritik justru akan semakin jauh dari rakyat yang dipimpinnya.

Pemerintah memang telah menyatakan akan mencari jalan keluar, tetapi itu belum cukup.

Yang dibutuhkan adalah sikap tegas: mengakui kesalahan dan memulihkan akses liputan tanpa syarat.

Lebih dari itu, perlu ada jaminan nyata bahwa kebebasan pers tidak boleh diganggu oleh siapa pun, termasuk oleh Istana.

Kebebasan pers bukan sekadar hak jurnalis, melainkan hak publik untuk tahu. Jika pers dibungkam, maka yang hilang bukan hanya suara media, tetapi juga hak rakyat untuk mendapatkan kebenaran.

Hari ini, yang dipertaruhkan bukan hanya kartu liputan seorang wartawan, melainkan kualitas demokrasi kita.

Penulis : Abdul Hafhiz AR, Pimred ranahriau.com, Humas PWI Riau