PPP: Tragedi Partai Tua di Tengah Dinamika Demokrasi Indonesia

RANAHRIAU.COM - Entah mengapa pagi ini, Ahad (28/9/2025), saya tiba-tiba ingin menulis tentang nasib Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di tengah geliat demokrasi Indonesia yang semakin dinamis, PPP justru mengalami masa paling kelam dalam sejarahnya.

Setelah bertahan sebagai satu-satunya partai Islam legal sejak Orde Baru, PPP kini terpuruk tanpa mampu melewati ambang batas parlemen pada Pemilu 2024.

Apa yang sebenarnya terjadi pada partai yang pernah menjadi benteng utama politik Islam ini?

Paradoks PPP sangat jelas: ketahanannya selama tiga dekade di era Orde Baru bukanlah hasil kekuatan internal melainkan produk sistem yang mengekang kebebasan politik.

Dibawah tekanan rezim, PPP menyatu dan bertahan karena tidak ada pilihan lain bagi pemilih Islam. Namun, di era Reformasi dengan sistem multipartai dan kebebasan persaingan, keangkuhan masa lalu berubah menjadi kelemahan fatal.

Kegagalan PPP adalah kegagalan nyata dalam adaptasi. Partai ini seolah berlayar tanpa arah di lautan kebebasan demokrasi.

Dualisme kepemimpinan yang berkepanjangan merusak citra partai dan melemahkan basis suara. Kaderisasi yang gagal meregenerasi pemimpin muda membuat PPP kehilangan daya tarik di mata generasi milenial dan Gen Z yang lebih pragmatis dan rasional.

Lebih menyedihkan, ambivalensi ideologis partai membuatnya terjebak di antara partai Islam lain yang tampil lebih tajam dan inovatif.

Kondisi pelik PPP ini kembali terkuak dalam Muktamar yang digeIar di Jakarta pada Sabtu malam (27/9/2025).

Muktamar yang seharusnya menjadi momentum konsolidasi dan pembaruan justru nyaris ricuh, mencerminkan konflik internal yang belum tuntas dan persaingan elit yang tajam.

Bentrokan kepentingan dan perseteruan antarfaksi memperlihatkan betapa partai ini belum mampu mengatasi problem tata kelola dan kepemimpinan yang selama ini menjadi akar keruntuhannya.

Masa depan PPP berada di persimpangan jalan. Tak ada jalan lain kecuali transformasi radikal melalui tiga pilar utama: konsolidasi internal, modernisasi program dan citra, serta reposisi ideologis yang jelas dan tegas.

Konsolidasi harus dimulai dengan penyelesaian konflik elit yang nampak dalam muktamar terakhir dan memperkuat institusi agar tidak tergantung pada figur sentral semata. 

Modernisasi wajib mendorong PPP menjadi partai Islam progresif dan inklusif yang mampu menjawab isu-isu substansial seperti ekonomi dan pemberantasan korupsi.

Dalam hal ini, regenerasi kader dan pemanfaatan teknologi digital adalah kunci utama. Posisi ideologis pun harus diperjelas agar PPP tidak kehilangan identitas di kancah politik yang semakin kompetitif.

Tanpa tindakan nyata segera, PPP akan tetap menjadi kisah tragis partai tua yang gagal menyesuaikan diri dengan tuntutan demokrasi modern.

Sebaliknya, jika berhasil bertransformasi, PPP bisa kembali mengukir peran sebagai representasi suara umat Islam yang relevan dan progresif di masa depan.

PPP bukan sekadar bagian dari sejarah; masa depan politik Islam di Indonesia juga bergantung pada keberhasilannya menata kembali dirinya.

Muktamar di Jakarta yang hampir ricuh menjadi peringatan keras bahwa waktu untuk berubah sudah tidak bisa ditunda lagi. Keputusan strategis selama lima tahun ke depan akan menentukan arah perjalanan partai ini dalam peta demokrasi Indonesia.

Penulis: Hendrianto, Penulis merupakan simpatisan PPP Kuantan Singingi