20 Kepala Daerah Kader PDIP tunda Perjalanan Retret imbas Penahanan Hasto Kristiyanto atas Instruksi

Pramono Anung saat berjabat tangan dengan Presiden Prabowo dalam pelantikan Gubuernur Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025. (instagram.com/pramonoanungw)

JAKARTA, RANAHRIAU.COM- Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi bagi kepala daerah dari partainya untuk menunda keikutsertaan dalam retret yang dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025 di Magelang.

Instruksi ini dikeluarkan tak lama setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis 20 Februari 2025. 

Perintah tersebut tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang ditandatangani oleh Megawati pada 20 Februari 2025.

"Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP, untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025," demikian bunyi instruksi tersebut.

Megawati juga meminta agar kader yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut darinya.

"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," lanjutnya.

Selain itu, Megawati mengingatkan seluruh kader PDIP untuk tetap siaga dan waspada terhadap panggilan kedisiplinan partai atau commander call.

Gubernur Jabar: Seluruh Kepala Daerah Tetap Hadiri Retret

Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa seluruh kepala daerah di wilayahnya, termasuk yang berasal dari PDIP, tetap mengikuti retret di Akademi Militer Magelang.

Menurut Dedi, kegiatan tersebut sudah direncanakan jauh sebelumnya dan tidak bisa dibatalkan, meskipun ada instruksi dari Megawati.

"Di Jabar semuanya (kepala daerah) ikut (retret) dan kemudian dialokasinya sudah terserap dan tidak mungkin dibatalkan," ujar Dedi pada Jumat, 21 Februari 2025.

Ia menegaskan bahwa sebagai kepala daerah, mereka harus mematuhi kebijakan pemerintah pusat dan menjaga koordinasi untuk kepentingan masyarakat.

"Kita ini sudah jadi kepala daerah. Maka ketaatan utama kita harus taat pada sistem yang ada dalam pemerintahan. Tapi kalau Bu Mega melarang, itu hak Bu Mega, yang jelas kalau orang sudah jadi kepala daerah harus tunduk dan patuh pada keputusan pemerintah," tegasnya.

Dedi Mulyadi bersama 30 bupati dan wali kota dari Jawa Barat dijadwalkan berangkat ke Akademi Militer Magelang menggunakan pesawat milik TNI Angkatan Udara (AU).

20 Kepala Daerah PDIP Tunda Keberangkatan

Meski begitu, sejumlah kepala daerah dari PDIP memutuskan untuk mengikuti instruksi Megawati dan menunda keberangkatan mereka ke Magelang. 

Berikut daftar 20 kepala daerah yang menunda keikutsertaan dalam retret:

1. Gubernur Jakarta: Pramono Anung

2. Gubernur Bali: I Wayan Koster

3. Wali Kota Bekasi: Tri Adhianto

4. Bupati Bekasi: Ade Kuswara Kunang

5. Bupati Tapanuli Tengah: Masinton Pasaribu

6. Bupati Banyumas: Sadewo Tri Latinono

7. Wali Kota Manado: Andrei Angouw

8. Bupati Banyuwangi: Ipuk Fiestiandi

9. Wali Kota Surabaya: Eri Cahyadi

10. Bupati Temanggung: Agus Setyawan

11. Bupati Wakatobi: Haliana

12. Bupati Limapuluh Kota: Safni Barito

13. Bupati Lampung Barat: Parosil Mabsus

14. Wali Kota Semarang: Agustina Wilujeng

15. Bupati Karanganyar: Rober Christanto

16. Bupati Cirebon: Imron

17. Bupati Gresik: Fandi Akhmad Yani

18. Bupati Malang: Sanusi

19. Wali Kota Tomohon: Caroll Senduk

20. Bupati Kediri: Hanindhito Himawan Pramana

Keputusan Megawati untuk menginstruksikan kadernya menunda keikutsertaan dalam retret ini masih menjadi sorotan di kalangan politik. 

Sementara beberapa kepala daerah PDIP mematuhi instruksi partai, sebagian lainnya tetap memilih menghadiri acara di Magelang sesuai agenda yang telah ditetapkan.