Pengamat Media kuliti Rekam Jejak Buruk Hendry Ch Bangun
Memalukan, Kapolda Kalsel dukung Kepengurusan PWI yang tidak Sah
.jpeg)
Foto: ist, Sumber: AktualNews
JAKARTA, RANAHRIAU.COM– Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, mendapat sorotan tajam setelah menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Kalimantan Selatan yang digagas oleh kepengurusan PWI versi Hendry Ch Bangun cs.
Pasalnya, kepengurusan ini telah dinyatakan tidak sah setelah Kementerian Hukum dan HAM mencabut Surat Keputusan (SK) AHU mereka pada 16 Agustus 2024.
Dengan kondisi tersebut, kegiatan HPN 2025 di Kalsel yang direncanakan berlangsung pada 10-13 Februari 2025 dinilai kehilangan legitimasi.
Dukungan yang diberikan oleh Kapolda Kalsel pun dianggap sebagai tindakan yang mencederai kredibilitas Polri sebagai institusi penegak hukum.
Menanggapi hal ini, Pengamat Media yang juga alumni Lemhannas RI, Wilson Lalengke, mengungkapkan kritik keras terhadap sikap Kapolda Kalsel.
“Saya sungguh heran, bagaimana mungkin seorang Kapolda mendukung kegiatan yang diinisiasi oleh pengurus organisasi yang telah dinyatakan tidak sah oleh pemerintah? Ini memalukan dan mencerminkan ketidakcermatan dalam pengambilan keputusan,” ujar Wilson melalui pernyataan tertulis, Rabu (21/1/2025).
Wilson juga menyebut bahwa dukungan ini secara tidak langsung melemahkan otoritas Kementerian Hukum dan HAM yang telah mencabut legalitas PWI versi Hendry Ch Bangun.
“Ketika pemerintah sudah menyatakan kepengurusan tersebut ilegal, seharusnya Polri sebagai aparat hukum mendukung keputusan tersebut, bukan malah sebaliknya. Tindakan ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap prinsip hukum dan etika,” tegasnya.
Rekam Jejak Buruk Hendry Ch Bangun
Hendry Ch Bangun yang menjadi penggerak HPN 2025 di Kalsel, diketahui tengah menghadapi kasus dugaan korupsi dan penggelapan dana di Polda Metro Jaya.
Hal ini semakin menambah kontroversi atas dukungan yang diberikan oleh Kapolda Kalsel. Dalam audiensi dengan pengurus PWI Kalsel pada 14 Januari 2025, Kapolda bahkan meminta jajarannya mendukung acara tersebut, termasuk memastikan keamanan peserta.
Langkah ini dinilai tidak mencerminkan sikap bijaksana seorang pemimpin di institusi kepolisian.
Kritik Publik dan Desakan Investigasi
Berbagai pihak pun mengecam dukungan ini, termasuk aktivis anti-korupsi di Banjarmasin yang menyebut keputusan Kapolda karena bakal merusak citra institusi negara.
“Mendukung organisasi yang legalitasnya diragukan sama saja mencederai kepercayaan publik terhadap kepolisian."
"Kapolda seharusnya berhati-hati dan memverifikasi lebih dulu sebelum mengambil langkah seperti ini,” kata seorang pengamat media lainnya.
Publik juga mendesak agar ada penyelidikan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam rencana HPN 2025 di Kalsel.
Mereka meminta klarifikasi langsung dari Kapolda terkait alasannya memberikan dukungan terhadap kegiatan yang dianggap mencederai hukum dan etika.
Perayaan HPN 2025 Sah di Riau
Sebagai alternatif, kepengurusan PWI yang kini dilimpin Zulmansyah Sekedang, yang terbentuk setelah pemecatan Hendry Ch Bangun, juga merencanakan perayaan HPN 2025 di Pekanbaru, Riau, pada 6-10 Februari 2025.
Kegiatan ini diyakini memiliki legitimasi yang lebih kuat karena didukung oleh pengurus PWI yang diakui secara hukum.
Komentar Via Facebook :