Dulu Buat Kalangan Ningrat, Kini Sekolah Rakyat yang Diusung Prabowo Justru untuk Keluarga Tak Mampu

Dulu Buat Kalangan Ningrat, Kini Sekolah Rakyat yang Diusung Prabowo Justru untuk Keluarga Tak Mampu

Presiden RI, Prabowo Subianto yang berencana bangun ‘Sekolah Rakyat’ di Indonesia. (Instagram.com/@prabowo)

JAKARTA, RANAHRIAU.COM- Presiden RI, Prabowo Subianto akan membangun sekolah rakyat khusus untuk anak dari keluarga tidak mampu.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PMK), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menuturkan rencana Prabowo dalam membangun sekolah rakyat tersebut berada di bawah kewenangan Kementerian Sosial.

"Presiden juga ingin membuat sekolah khusus untuk anak-anak yang tidak mampu, tetapi masih di bawah naungan orang tua dibina langsung khusus dalam sekolah rakyat,"

tutur Cak Imin kepada awak media di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Jumat, 3 Januari 2025.

Menko PMK itu mengatakan bahwa program sekolah rakyat tersebut masih diuji coba di tiga titik di wilayah Jabodetabek.

"Baru tiga titik dahulu. Jabodetabek," sebut Cak Imin.

Sekolah rakyat itu akan mengutamakan siswa dari keluarga tidak mampu dan tergolong miskin ekstrem.

Terkait jenjang pendidikan, Cak Imin menekankan sekolah rakyat tersebut akan berbentuk seperti sekolah asrama (boarding school) sehingga gizi siswa dapat terjamin.

"Sebetulnya yang diutamakan boarding school-nya yang paling penting sehingga gizinya tertangani," tegasnya.

Di sisi lain, pemerintah masih terus menguji coba sekolah rakyat tersebut tanpa dipungut biaya.

Berkaca dari hal itu, kini pendidikan di Indonesia dapat dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), kemudian siswa melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Pendidikan di Indonesia pada masa sekarang juga telah menjadi hak masyarakat dan bukan hanya keistimewaan para kaum bangsawan.

Jika menilik sejarah pada masa lalu, maka akan tampak masa penjajahan Belanda dan Jepang yang membangun sekolah hanya dikhususkan bagi kaum elit di Indonesia.

Kala itu, pendidikan hanya dinikmati kaum ningrat dan priyayi dan seiring waktu masyarakat umum lambat laun dapat merasakan pendidikan mulai dari membaca dan berhitung.

Adapun, jenjang-jenjang pendidikan bagi masyarakat Indonesia sebelum kemerdekaan atau yang dikenal dengan sekolah rakyat. Berikut ini ulasan selengkapnya.

Sekolah Dasar (SD)

Pada zaman penjajahan Belanda, jenjang yang setara dengan SD adalah Hollandsch-Inlandsche School (HIS) pada tahun 1914, dan Europeesche Lagere School (ELS) pada tahun 1817 silam. 

Perbedaannya dengan masa kini yang umumnya waktu mengenyam pendidikan di SD hanya sampai enam tahun, pada era HIS dan ELS, siswa harus menempuhnya selama tujuh tahun.

Kemudian di masa penjajahan Jepang, disebut Sementara itu, Sekolah Rakyat (SR) mulai eksis pada masa penjajahan Jepang yang kini merujuk pada jenjang SD. 

Penerapan nama SD itu baru muncul sejak pasca kemerdekaan, tepatnya diresmikan pada 13 Maret 1946 lalu.

Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Penamaan jenjang sekolah dengan bahasa Belanda juga diterapkan bagi pendidikan menengah di Indonesia.

Saat itu, sekolah yang setara SMP adalah Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO). Ada juga Hoogere Burgerschool (HBS) yang menuntut menghabiskan waktu di sekolah selama lima tahun.

Namun, HBS mulanya hanya diperuntukkan bagi warga Belanda di Indonesia. Kemudian di tahun 1874, Belanda baru mulai mengizinkan pribumi mengecap pendidikan di HBS. 

Pasca kemerdekaan, MULO berubah menjadi sekolah menengah pertama (SMP) pada tanggal 13 Maret 1946.

Pada tahun 1994, sebutan SMP berubah menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan diubah kembali menjadi SMP pada tahun 2003 lalu.

Sekolah Menengah Atas (SMA)

Pada masa penjajahan Belanda, ada HBS yang serupa penggabungan sekolah SMP dan SMA dalam satu paket. 

Kala itu, HBS hanya boleh dimasuki oleh orang Belanda, Eropa, atau elit pribumi. Selain HBS, di jenjang SMA, Indonesia juga memiliki Algemeene Middelbare School (AMS) yang masa belajarnya selama tiga tahun.

Sekolah menengah atas ini juga hanya ada di sejumlah ibu kota provinsi, seperti Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar. 

Kemudian pada masa penjajahan Jepang di tahun 1942 lalu, nama AMS diganti dengan Sekolah Menengah Tinggi (SMT).

Setelah kemerdekaan pada tahun 1946, SMT berubah nama menjadi Sekolah Menengah Oemoem Atas (SMOA) dengan menggunakan ejaan lama. 

Pada tahun 1950, SMOA diubah menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) yang terdiri dari tiga yakni SMA Bahasa, SMA Ilmu Pasti dan Ilmu Alam, dan SMA Ilmu Sosial.***

Editor : RRMedia
Komentar Via Facebook :