Badan Eksekutif Mahasiswa se Riau soroti Kecurangan Jalur Zonasi di PPDB 2024

Alfikri Habibullah Kordinator Pusat BEM se- Riau

PEKANBARU, RANAHRIAU.COM - Kordinator Pusat  Badan Eksekutif Mahasiswa  BEM se- Riau, Alfikri mengatakan  Sejumlah praktik kecurangan dan rebutan kursi kembali menghiasi proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB ), terutama Jalur Zonasi, hal ini dikatakannya kepada wartawan ranahriau.com, Ahad (07/07/2024).

Dalam Keterangannya, Fikri mengatakan Praktik kecurangan dalam sistem zonasi beragam, di antaranya seperti dugaan pemalsuan data di Kartu Keluarga (KK), gratifikasi ilegal, dan juga  dugaan suap. "Calon peserta didik dari PPDB SMA, SMK, di Riau  di duga banyak  memanipulasi alamat KK demi bisa masuk ke sekolah favorit," tegasnya. 

Lebih lanjut kata Fikri, Calon siswa dinyatakan tidak lolos PPDB zonasi padahal rumahnya hanya berjarak 97 atau 200  meter dari sekolah. "Aneh saja  hanya berjarak  hitungan jari calon bisa tidak masuk,  Selain itu  keluhan terhadap praktik kecurangan PPDB jalur zonasi juga terdengar riuh di kalangan mahasiswa dan orang tua calon siswa," sebutnya.

Fikri mengatakan saat ini sistem zonasi pada PPDB tidak efektif, karena tidak mencerminkan misi Indonesia untuk pemerataan pendidikan. "Hal itu berkaca dari beberapa kasus pendaftaran calon siswa yang ramai belakangan ini, seperti  manipulasi domisili atau alamat pada Kartu Keluarga (KK). Buktinya banyak  dugaan  pemalsuan KK, rebutan kursi, suap orang dalam," paparnya.

Selain itu juga, Sistem zonasi membuat calon siswa dan orang tua  tidak mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan. Perbedaan yang jomplang antara sekolah favorit dan sekolah non-favorit, akhirnya memicu maraknya kecurangan dalam proses PPDB.

“Zonasi melanggar hak asasi manusia (HAM). Zonasi boleh dilakukan manakala standar sekolah sudah oke dan sama,” ujarnya.

alasan Alfikri  mengapa sistem zonasi belum bisa efektif adalah   karena mentalitas masyarakat Indonesia   yang belum berubah, Mirisnya selain mentalitas masyarakatnya, juga terkait dengan posisi zonasi yang tidak tepat sasaran menjadi kan sistem zonasi tidak efektif.dari BEM akan mengawal, jika ada kecurangan  BEM akan mengadakan demo minta semua kepala sekolah  bekerja sesuai fakta integritas , bisa arahnya ke pidana. Data  sekolah bisa di lihat dari website PPDB 2024, ada tertera data  daya tampung setiap sekolah dan siswa yang masuk PPDB "  tutup nya 

Di tempat yang berbeda pewarta coba bertanya melalui seluler ke Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 (SMAN 1) Pekanbaru Baini terkait PPDB 2024, Sampai berita ini di tayang masih belum ada jawaban dari yang bersangkutan.