Polemik UKT, Ketua Pemuda Muhammadiyah Riau: Negara Alpa hadirkan Pendidikan Terjangkau untuk Rakyat
.jpg)
Ketua Pemuda Muhammadiyah Riau, Rizal S
PEKANBARU, RANAHRIAU.COM- Persoalan Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) menjadi duri dalam daging bagi ekosistem pendidikan Tinggi di Indonesia, hal ini bisa dilihat dari indikasi banyaknya protes dari kalangan civitas akademika terutama dari kalangan mahasiswa.
UKT dinilai memberatkan masyarakat karna ada tingkatkan jumlah uang yang harus dibayar oleh mahasiswa berdasarkan tingkat kemampuan ekonomi keluarga. Namun, prakteknya tidak sejalan dengan semangat dari lahirnya kebijakan UKT yaitu agar masyarakat ekonomi kuat membantu UKT masyarakat yang memiliki UKT lemah melalui subsidi silang dari UTK yang beragam dibayarkan oleh mahasiswa sesuai dengan tingkatan ekonomi.
Praktek yang tidak tepat sasaran ini juga dikiritisi oleh Ketua Pemuda Wilayah Muhammadiyah Provinsi Riau Rizal S. Orang nomor satu di organisasi kepemudaan yang mengusung "Pemuda Negarawan" ini menilai Kebijkan UKT yang sudah berlangsung di Kampus negeri yang sudah cukup lama tidak tepat sasaran dan perlu disikapi maupun direvisi demi keberlangsungan masyarakat dengan ekonomi rendah tetap bisa mendapatkan akses di pendidikan tinggi dalam hal ini di kampus negeri yang notabenenya dibiayai oleh uang negara.
"Kebijakan UKT menurut hemat kami tidak tepat sasaran, sehingga perlu kita sikapi dan bahkan ideal nya sudah dilakukan revisi terhadap regulasi dalam hal ini Permendikbudristek No 2 tahun 2024 dan Kepmendikbudristek No 54/P/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi. Permen ini kan mengatur tentang besar jumlah UKT setiap tingkat yang memicu tingginya angka protes di kalangan teman-teman mahasiwa" Tutur Rizal S.
Bahkan lebih dari itu, Rizal S melihat tingginya angka protes mahasiswa terhadap kebijkan UKT ini menunjukan "Negara Alpa" dalam menghadirkan pendidikan murah dan terjangkau oleh masyarakat. Pendidikan yang seharusnya bersifat inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia, faktanya menjadi layanan eksklusif bagi kalangan yang memiliki ekonomi yang memadai.
Rizal S menambahkan "Polemik UTK yang tidak berkesudahan menjadi Indikasi bahwa Negara Alfa dalam menghadirkan pendidikan terjangkau bagi masyarakat. Pendidikan itu sejatinya bersifat inklusif untuk seluruh rakyat tanpa harus dibedakan karna kelas ekonomi, namun faktanya Hari ini, Pendidikan tinggi itu sangat eksklusif teruntuk kalangan ekonomi tertentu" tutup Rizal.
Komentar Via Facebook :