Ehh... Ternyata PKS belum beri Cak Imin Legitimasi jadi Pendamping Anies, ini Alasannya

Foto: Ist

JAKARTA, RANAHRIAU.COM- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum memberikan legitimasi terhadap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan. Apa alasannya?

Dilansir dari Tempo, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengemukakan partainya memiliki mekanisme tersendiri terkait penentuan calon presiden (capres) dan cawapres yang akan diusung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres 2024). Cara menentukannya adalah melalui pelaksanaan Musyawarah Majelis Syura.

"Mekanisme itu sesuai dengan Anggaran Dasar PKS Pasal 16 Ayat 2 Huruf i. Dalam ketentuan itu sangat jelas bahwa kaitan dengan penentuan capres dan cawapres harus ditentukan oleh Musyawarah Majelis Syura," kata Syaikhu ketika ditemui awak media di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Ahad kemarin, 3 September 2023. 

Seperti halnya saat PKS menetapkan Anies sebagai capres mereka, Syaikhu menyatakan juga telah melalui mekanisme Musyawarah Majelis Syura tersebut. "Kalau Pak Anies sudah dapat legitimasi pada saat Musyawarah Majelis Syura ke-8, dari proses itu ditentukan bahwa mandat atau amanat sebagai capres diberikan kepada Anies Rasyid Baswedan," tuturnya.

Sementara untuk Cak Imin yang telah dipasangkan oleh Partai NasDem sebagai bakal calon cawapres Anies, Syaikhu mengakui belum melalui mekanisme itu. Oleh karenanya, lanjut Syaikhu, PKS tidak hadir dalam acara deklarasi pada saat pasangan Anies-Muhaimin dideklarasikan di Surabaya, Sabtu, 2 September 2023,

"Jadi kalau kami (PKS) tidak hadir saat deklarasi memang karena mekanisme di internal kami belum dijalankan. Kami memang belum ada kesempatan untuk itu. Proses ke depan insyaallah," katanya.

Terkait pencalonan Cak Imin sebagai cawapres yang akan mendampingi Anies, Syaikhu menyatakan akan diusulkan terlebih dulu ke Musyawarah Majelis Syura.

"Sementara untuk Cak Imin sudah nih, maka kami akan usulkan ke Musyawarah Majelis Syura, apakah bisa diterima atau tidak, baru nanti kami deklarasi. Jadi legitimasinya lewat musyawarah tersebut," ujarnya.

Disinggung tentang kerja sama politiknya dengan Partai NasDem, Ahmad memastikan PKS hingga saat ini masih tetap berkoalisi dengan besutan Surya Paloh itu. "Koalisi tetap, sampai sekarang kan kami belum mencabut itu," katanya.

Cak Imin ajukan bertemu PKS
Sementara itu, Koordinator Juru Bicara PKS, Ahmad Mabruri, membenarkan rencana agenda pertemuan antara Cak Imin dan PKS. Pertemuan itu, kata Mabruri, dijadwalkan berlangsung secepatnya. Mabruri belum bisa memastikan kapan pertemuan itu akan digelar. "Ada (permohonan). As soon as possible (secepatnya)," kata Mabruri melalui pesan singkat kepada Tempo, Senin, 4 September 2023.

Demokrat keluar dari Koalisi Perubahan
Cak Imin yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebelumnya telah dideklarasikan sebagai bakal cawapres pendamping Anies Baswedan di Hotel Majapahit, Surabaya, pada Sabtu lalu, 2 September 2023.

Terpilihnya Cak Imin sebagai bakal cawapres membuat polemik di internal Koalisi Perubahan. Partai Demokrat memutuskan keluar dari koalisi tersebut karena Anies dinilai tak menepati janjinya untuk memilih ketua umum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, menyatakan Anies sebelumnya telah memilih AHY sejak Juni lalu. Hanya saja, menurut dia, Partai NasDem selalu meminta deklarasi pasangan Anies-AHY ditunda.

Belakangan, kata Riefky, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menetapkan Cak Imin secara sepihak. Anies pun disebut terpaksa menerima Muhaimin. Riefky menyatakan Demokrat dan PKS tak dilibatkan dalam pengambilan keputusan itu. Diketahui, NasDem, Demokrat dan PKS, tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mendukung Anies sebagai capres 2024.

Demokrat juga murka lantaran Anies dianggap tidak secara langsung menyampaikan keputusan itu. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu disebut mengutus anggota Tim 8, Sudirman Said, untuk menyampaikannya ke Demokrat.