Mengawal Proses Penjualan Barang Milik Negara untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak

Mengawal Proses Penjualan Barang Milik Negara untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak

Muhammad Indra Kesuma ASN Kanwil DJPb Provinsi Riau Kementerian Keuangan

Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pemindahtanganan BMN merupakan pengalihan kepemilikan BMN sebagai tindak lanjut dari penghapusan BMN dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah.

RANAHRIAU.COM - Kondisi BMN dalam suatu satker, teridentifikasi kondisi B (Baik), RR (Rusak Ringan) atau RB (Rusak Berat), untuk BMN dalam kondisi RB yang telah dihentikan penggunaannya, diusulkan penghapusan.  

Secara sederhana, pengelolaan BMN dilaksanakan sesuai siklus hidup aset (life cycle asset) yang terbagi 4 tahapan utama yaitu perencanaan (planning), pengadaan (acquisition), penggunaan (utilizing), dan penghentian/penghapusan (disposal).

Pengelolaan BMN berdasarkan siklus hidup aset (life cycle asset management) memperhatikan umur ekonomis dan masa manfaat.

Manfaat atas penggunaan aset dibanding biayanya akan lebih optimal bila digunakan selama umur ekonomisnya.

Pada akhir masa manfaat, aset dihentikan penggunaannya untuk kemudian dilakukan penghapusan.

Penghentian penggunaan BMN bila sudah tidak dapat lagi digunakan untuk mendukung kegiatan operasional atau penyediaan layanan umum karena masa kegunaannya telah berakhir, rusak berat, hilang, aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan organisasi ataupun RUTR, tidak dapat lagi memberi manfaat ekonomis dan/atau sosial masa depan.

Hal-hal tersebut menjadi urgensi perlunya penghapusan BMN segera diselesaikan karena kedepan hanya akan menambah beban dan biaya apabila tidak segera dilakukan pengelolaan penghapusan maupun pemindahtanganan. 
 
Mengapa BMN dapat dijual? Pemindahtanganan BMN melalui penjualan dilakukan dengan alasan untuk optimalisasi BMN yang berlebih atau tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tusi K/L atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain, secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila dijual, atau sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan.

Penjualan BMN sebagai upaya optimalisasi penerimaan negara berupa PNBP dari pemindahtanganan BMN.

Bagaimana keberadaan BMN yang diharapkan? BMN pada suatu satker/kantor/instansi merupakan barang barang yang dalam kondisi digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi satker/kantor/instansi tersebut.

Dari sisi pencatatannya, jumlah dan kondisi secara fisik sesuai dengan pencatatan.

Tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat BMN yang sudah tidak mendukung tusi namun masih tercatat dalam laporan dan belum mencerminkan kondisi sebenarnya.

Seiring dengan perjalanan waktu baik karena penyusutan fisik, kemunduran fungsi maupun ekonomi atau faktor lainnya, terjadi penurunan kondisi maupun dukungan terhadap tusi.

Pada akhirnya BMN tersebut tidak digunakan lagi, menumpuk di suatu ruangan dan menurun nilai ekonomisnya.  

Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Terdapat beberapa permasalahan terkait penghapusan maupun pemindahtanganan BMN antara lain mengenai proses administrasi pemindahtanganan yang cukup lama dan panjang serta psikologis resiko tanggung jawab terhadap pemeriksaan atas proses pemindahtanganan yang telah dilakukan.

Hal ini menjadi dilematis bila terus berlangsung tanpa ada inisiatif tindak lanjut.

Pada akhirnya menambah catatan administrasi yang tidak akurat, tidak sesuai dengan kondisinya, menambah biaya pengamanan, penyimpanan, perawatan dan biaya lainnya.

Dari sisi akuntabilitas laporan keuangan pemerintah, BMN sebagai aset yang telah dihentikan penggunaannya akan membebani Neraca Laporan Keuangan Pemerintah karena terdapat aset yang tidak lagi memiliki manfaat ekonomi tetapi tetap dilaporkan. 

Disisi lain, adanya BMN yang dihentikan penggunaannya yang belum dilakukan penghapusan, bertentangan dengan asas fungsionalitas dalam pengelolaan BMN karena tidak dapat berfungsi selayaknya diadakan.

Hal tersebut perlu dilakukan untuk mencegah semakin menurunnya nilai BMN tersebut sejak dihentikan penggunaannya.

Untuk itu perlu adanya kesadaran dan keinginan untuk menuntaskan pengelolaan BMN.

Upaya menertibkan administrasi, fisik dan legal terkait BMN sebagai aksi perubahan agar menjadi lebih baik, pemahaman peraturan, ketentuan, alur proses, tahapan, persyaratan maupun hal teknis lainnya terkait pengelolaan BMN secara komprehensif.

Inisiatif dilengkapi dengan langkah nyata dengan semangat yang kuat untuk melaksanakannya.  Sebagai suatu proses, tentu menjadi hal yang tidak mudah karena akan terdapat kendala kendala dalam perjalanannya, namun pasti memberikan manfaat yang jauh lebih besar. 
 
Darimana memulai penuntasan pengelolaan BMN tersebut?  Satker/kantor/instansi dapat melakukan konsultasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terkait teknis penghapusan, teknis penentuan nilai limit untuk tindaklanjut pemindahtanganan berupa penjualan secara lelang, proses permohonan lelang dan pilihan pertimbangan penjualan BMN yang dijual satuan atau 1 paket.

Secara komprehensif kegiatan one on one meeting dapat dilakukan untuk penyelesaian kendala penghapusan dan pemindahtanganan BMN sampai tuntas dari A sampai Z.  Hal-hal yang dapat dikonsultasikan antara lain pemilahan BMN yang masih memiliki nilai ekonomis untuk dijual secara lelang dan yang tidak, bagaimana membentuk harga lelang laku yang lebih baik, informasi pembeli lelang potensial yang bergerak dibidang jual beli barang yang akan dilelang, waktu penawaran yang cukup dan menentukan nilai taksiran untuk nilai limit penjualan.

Hal penting berikutnya adalah pemanfaatan data BMN.

Terkait informasi, data dan digitalisasi, sesuai Arahan Menteri Keuangan bahwa “Dalam era digital, informasi dan data adalah the new oil.

Ibarat oil kalau dia hanya ada di dalam bumi tidak dieksplorasi dan dieksploitasi dan menjadi produksi maka dia tidak memiliki value ekonomi.”  

Pemanfaatan data BMN sebagai dasar penelitian terhadap BMN yang akan dihapuskan, dimulai dari inventarisasi terhadap sisi keberadaan, jumlah, ataupun kondisi barang secara sensus.

Hal ini dilakukan agar semua BMN dapat tertata dengan baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan mempermudah pelaksanaan pengelolaan BMN selanjutnya.

Jumlah data BMN kondisi Rusak Berat yang sangat banyak terkadang tidak memungkinkan untuk dihapuskan sekaligus.  Pemanfaatan data BMN yang ada untuk mendorong proses penghapusan maupun pemindahtanganan BMN secara bertahap.

Bagaimana menentukan harga jualnya? BMN yang masih memiliki nilai ekonomis perlu dilakukan taksiran, berapa harganya bila akan dijual melalui lelang.

Teknis taksiran dapat mempertimbangkan berapa harga pasaran barang tersebut yang dapat dijual di pasaran dengan penjualan secara lelang.

Teknis pengurangan harga yang sesuai dapat mempertimbangkan penyusutan fisik, keusangan fungsional/teknis, keusangan ekonomi maupun pertimbangan lainnya.

Perlu dipertimbangkan BMN yang akan dijual sebagai barang satuan yang masih dapat ditaksir harga jual satuannya atau akan dijual berupa scrap dalam 1 paket.
  
Pendekatan nilai taksiran sebagai nilai limit berdasarkan asumsi bahwa BMN yang dijual dapat diserap pasar dengan harga yang masih dapat memberikan keuntungan bagi pembeli lelang.

Usulan nilai limit yang menarik bagi calon pembeli lelang menjadi hal yang penting agar menarik minat calon pembeli mengikuti lelang.

Dalam hal terdapat kesulitan dalam menaksir BMN yang akan dilakukan penjualan secara lelang, satker dapat meminta bantuan penilaian ke KPKNL.  Prinsip menaksir untuk penentuan nilai limit yang menarik adalah berupaya mempertemukan harga pembeli dan penjual.

Pembeli menginginkan barang dibeli dengan harga semurah mungkin, namun penjual menginginkan menjual dengan harga yang lebih menguntungkan.

Agar pengelolaan BMN tersebut menghasilkan PNBP, BMN yang telah disetujui Pengelola Barang untuk dilakukan penjualan secara lelang, selanjutnya dimohonkan ke KPKNL paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan penjualan.

Lelang mendorong pembentukan harga yang menarik dan menguntungkan karena peserta lelang dapat mengikuti lelang yang tidak hanya di lokasi barang berada, namun dapat diikuti calon pembeli dari seluruh Indonesia.  Untuk itu diperlukan upaya bagaimana agar BMN laku lelang.

Pada tahap ini diperlukan strategi pemasaran dan mendorong pihak pihak yang bergerak dibidang bisnis tersebut mengikuti lelang.

Dari sudut pandang pembeli, BMN tersebut masih memiliki nilai jual, dapat dilakukan repair/modifikasi atau dijual sebagai spare part. 

Mekanisme penjualan secara lelang melalui lelang.go.id tersebar di seluruh Indonesia, sehingga potensi lelang laku akan lebih luas terbuka peluangnya.

Satu hal yang menjadi krusial adalah penentuan nilai limit yang menarik dan waktu penawaran yang cukup.

Kemudahan calon pembeli melihat BMN yang akan dilelang, harga yang menarik dan waktu yang cukup untuk menyebarluaskan informasi lelang menjadi bagian penting untuk mensukseskan penjualan BMN dapat laku terjual.

Mengawal proses ini menjadi sangat penting, bila lelang tidak laku maka dilakukan lelang ulang.  Apabila tidak laku lelang, proses diulang lagi dari awal atau bentuk pengelolaan lainnya.

Setelah daftar BMN yang akan dilakukan penjualan secara lelang disiapkan, hal yang tak kalah pentingnya adalah display BMN yang akan dilelang menarik untuk dilihat oleh calon pembeli.

Proses mengumpulkan calon pembeli potensial, dapat membentuk harga laku lelang menjadi lebih baik.

Terkadang calon pembeli memiliki pertimbangan lain yang menguntungkan bagi mereka sehingga persaingan harga penawaran dapat mendongkrak nilai laku lelang.

Proses pemasaran BMN yang akan dilelang diharapkan memiliki waktu yang cukup, dimana calon pembeli dapat melihat BMN yang akan dijual lelang, memperhitungkan keuntungan yang akan didapat dari pembelian BMN yang dilelang tersebut.

Sebagai penutup, lingkup Kanwil DJPb Provinsi Riau dan 3 KPPN, KPPN Pekanbaru, KPPN Dumai dan KPPN Rengat, pada tahun 2022 ini telah melakukan penghapusan BMN dengan pemindahtanganan sebanyak 211 BMN dengan Nilai Perolehan Rp1.141.389.065,00 dalam 5 paket pelaksanaan lelang dengan total nilai limit Rp35.708.600,00.  Dalam 5 kali pelaksanaan lelang, lelang laku sebanyak 4 kali dengan harga lelang laku Rp67.313.435,00.

Proses akhir pada pelaksanaan lelang laku tersebut telah berhasil menaikkan harga penawaran mencapai harga tertinggi, disamping menuntaskan pengelolaan BMN yang menghasilkan penerimaan negara berupa PNBP.

Dapat dibayangkan sekian banyak satker dengan BMN yang berpotensi untuk diselesaikan pengelolaannya melalui penghapusan dan pemindahtanganan akan menyumbang PNBP dari sisi pengelolaan BMN.  

Sebagai salah satu bagian yang terkait dengan Inisiatif Strategis RBTK dan Quick Wins 2022, DJPb agar dapat memanfaatkan data yang ada untuk perbaikan kebijakan keuangan negara dalam rangka pencapaian tujuan fiskal pemerintah (alokasi, distribusi, dan stabilisasi).

Sinergi dan kolaborasi untuk optimalisasi pendapatan negara berupa PNBP dari sisi asset/BMN sejalan dengan G20 untuk sustainable treasury pengelolaan BMN dengan mengelola BMN secara profesional dan mengawal prosesnya sampai dengan menghasilkan penerimaan negara berupa PNBP.  Sisi lain bahwa Kunci Laporan Keuangan yang Akuntabel, dilihat dari bagaimana pengelolaan BMN telah dilakukan dengan baik karena tata kelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari tata kelola BMN atau asetnya.  

Penulis : 
Muhammad Indra Kesuma
ASN Kanwil DJPb Provinsi Riau - Kementerian Keuangan

 
Disclaimer :
Opini penulis merupakan pendapat pribadi tidak mewakili institusi.

 

Editor : RRMedia
Komentar Via Facebook :