Musliadi Sarankan DPRD Kuansing Fokus Bahas APBD Murni 2023

KUANSING, RANAHRIAU.COM - Pasca gagalnya pengesahan APBD-P Kuansing 2022, Ketua DPC PKB Kuansing H. Musliadi, S.Ag minta agar legislatif dan eksekutif fokus pada pengesahan APBD Murni Kuansing, 2023.

Ditanya seperti apa pertanggungjawaban DPRD dalam memperjuangkan hak masyarakat dalam pengesahan APBD-P kemarin, Ketua DPC PKB Kuansing Musliadi sepertinya masih enggan berkomentar dengan dalih tidak ingin mencari siapa yang salah dalam hal tersebut.

"Kita tidak ingin mencari siapa yang salah dan siapa yang benar terkait gagalnya pengesahan APBD-P 2022. Yang perlu kita tegaskan jangan sampai APBD murni 2023 sama nasibnya dengan APBD-P 2022," ujar politikus PKB tersebut kepada ranahriau.com Rabu, (5/10/2022) di Teluk Kuantan.

Sebab, Sambung Musliadi, APBD murni ini merupakan urusan wajib DPRD. "Disaat bicara kepentingan rakyat, atau kepentingan orang banyak, maka itu tidak boleh diabaikan. Karena kepentingan rakyat diatas segalanya," tegas Musliadi.

Saat ini, kata lanjut Musliadi, tahapan-tahapan itu harus segera dilakukan, karena takutnya nanti waktu terus berlarut-larut, yang akan rugi adalah masyarakat, dan DPRD sendiri.

"Ya, sudah harus masuk pertengahan juli kemarin, dan minggu kedua agustus KUA-PPAS itu harus sudah bisa disepakati antara DPRD bersama kepala daerah. Artinya, bulan oktober ini harus sudah ada kesepakatan dokumen RAPBD murni 2023," tambahnya

Maka, sambung dia, sekarang seharusnya DPRD sudah menggesah pembahasan KUA-PPAS APBD 2023 melalui komisi-komisi sehingga menjadi RAPBD yang disampaikan oleh bupati melalui nota pengantar RAPBD 2023.

"Jangan ada lagi tahapan dan mekanisme yang terlewatkan, kerna menurut saya waktu masih tersedia untuk pembahasan, dan jangan nanti di akhir-akhir baru di gesah, sehingga nanti mengalami kebuntuhan antara DPRD dengan TAPD," pungkas Musliadi.