Desak Pencabutan izin PT TUM

Wabup Pelalawan dampingi Masyarakat Penyalai temui legislator DPR RI

Wabup Pelalawan dampingi Masyarakat Penyalai temui legislator DPR RI

JAKARTA, RANAHRIAU.COM-  Wakil Bupati Pelalawan H. Nasaruddin ,SH hadir dampingi Forum Masyarakat Penyelamat Pulau Mendol (FMPPM) dalam pertemuan bersama Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda guna membahas pencabutan HGU PT. Trisetia Usaha Mandri (PT.TUM) di Gedung Parlemen Senayan Jakarta.

Mewakili pemerintah Kabupaten Pelalawan, Nasarudin menjelaskan kepada Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda bahwa ia juga membawa aspirasi masyarakat Pulau Mendol Penyalai Kuala Kampar perihal desakan agar Hak Guna Usaha (HGU) PT. TUM segera dicabut. “Saya hari ini ikut hadir mendamping masyarakat Pulau Mendol menyampaikan agar HGU PT.TUM segera dicabut, kita meminta DPR RI ikut mengawal BPN segera memproses pembatalan HGU PT.TUM dan menjelaskan kondisi saat ini yang terjadi di Pulau Mendol,” jelas Wakil Bupati Pelalawan H. Nasaruddin ,SH, di Gedung Komisi II DPR RI Senayan Jakarta, Selasa (21/09/2022).

Untuk diketahui, Pemkab Pelalawan terang H. Nasaruddin, SH sudah mencabut Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) Kelapa Sawit pada tahun 2020 lalu serta memberikan peringatan kepada PT. TUM agar tidak melakukan aktifitas apapun di Pulau Mendol

“IUP-B PT. TUM itu sendiri sudah dicabut pada tahun 2020 lalu, ditambah lagi surat  peringatan Bupati Pelalawan H. Zukri Misran melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pelalawan Nomor 500/DPMPTSP/2022/276 tentang penghentian seluruh  kegiatan eks Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT Trisetya Usaha Mandiri, dari sanalah dasar kuat agar HGU PT. TUM wajib dicabut,”

Selain itu, lanjut H. Nasaruddin ,SH BPN Provinsi Riau sudah menurunkan surat peringatan ke III kepada PT. Trisetia Usaha Mandiri.

“Adapun SP III terhadap PT.TUM dari BPN Riau sudah melewati batas waktu per tanggal 10 September 2022 lalu, disitu semakin menguatkan lagi, kita berharap kepada Komisi II diwakili anggota Komisi II Rifqinizamy Karsayuda terkait PT. TUM ini menjadi skala prioritas dalam mengawal BPN untuk melakukan pencabutan HGU PT. TUM, mudah-mudahan saja kita mendapatkan hasil yang baik dalam waktu dekat ini,”pungkasnya.

Hal senada juga disampaikan Pembina Forum Masyarakat Penyelamat Pulau Mendol (FMPPM) Kazzaini KS ketika ikut pertemuan bersama Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan FMPPM hari ini hadir di Gedung Parlemen Senayan membawa suara masyarakat Pulau Mendol terkait masalah PT. TUM.

“Hari ini kami hadir mewakili masyarakat Pulau Mendol agar Komisi II DPR RI melalui Rifqinizamy Karsayuda membantu mengawali Kementrian ATR/BPN dalam melakukan pencabutan HGU PT. TUM, kami berharap pak Rifqi memprioritaskan masalah PT. TUM di Senayan, sehingga masalah yang terjadi saat ini dapat titik terang, karena seluruh masyarakat Pulau Mendol berharap tanah mereka bisa diselamatkan dari PT. Trisetia Usaha Mandiri,” harapnya.

Untuk diketahui, sebut Kazzaini Pulau Mendol itu merupakan pulau endapan yang bermuara dari Sungai Kampar dan tanahnya berpostur kubah gambut sehingga untuk perkebunan Kelapa Sawit tidak layak ada disana.

“Untuk Pulau Mendol itu sendiri postur tanahnya adalah gambut dan perkebunan Kelapa Sawit tidak layak ada disana, untuk luas HGU PT. TUM saat ini terdata seluas 6055 Ha dari luas pulau lebih kurang 31.289 Ha,   itulah gambaran umum terkait masalah PT. TUM, semoga saja perjuangan kami sampai di Jakarta ini mendapatkan hasil yang baik terkait pencabutan HGU PT. Trisetia Usaha Mandiri (PT. TUM),” sebutnya.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menerima baik terkait laporan permasalahan HGU PT. Trisetia Usaha Mandiri.

“Perihal desakkan masyarakat Pulau Mendol terhadap masalah HGU PT TUM dan kami dari Komisi II DPR RI akan berusaha semaksimal mungkin serta mengawal Kementrian ATR/BPN untuk melakukan pencabutan HGU PT. TUM, disamping itu kami juga menunggu BPN yang sedang bekerja saat ini, mudah-mudahan saja HGU PT. TUM segera dilakukan pecanbutan, sehingga tanah masyarakat Pulau bisa terselamatkan dari PT. Trisetia Usaha Mandiri,” tutupnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Tunas Muda Pelalawan Wan Andi Gunawan, Ketua GNPK RI Pelalawan Abdul Murat S,IP, Ketua FMKK Agustian, Ketua Karang Taruna Kuala Kampar Muhammad Supiano, ST, Mahasiswa dan Aktifis Kuala Kampar, dan perwakilan masyarakat Kuala Kampar.

Editor : Abdul
Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT :