Ungkap fakta mengejutkan

Alamak, terdakwa sebut semua Pinca BRK cicipi lezatnya Fee Asuransi kredit

PEKANBARU, RANAHRIAU.COM - Skandal fee asuransi kredit Bank Riau Kepri (BRK) akhirnya terbongkar. Persidangan yang digelar, Kamis (19/8/2021) terhadap tiga terdakwa mengungkap fakta yang mengejutkan. Ternyata, tidak hanya 3 kepala cabang yang menerima imbalan fee asuransi, namun semua kepala cabang BRK menerima dari perusahaan pialang asuransi PT Global Risk Management (GRM).

Fakta ini terungkap saat majelis hakim bertanya kepada saksi, Dicky selaku Kepala Perwakilan GRM Riau. Hakim bertanya apakah pemberian fee hanya dilakukan kepada ketiga terdakwa. Dicky menyatakan, semua kepala cabang, kepala cabang pembantu dan kepala kedai BRK di seluruh wilayah kerja BRK mendapat aliran fee asuransi kredit. "Ya, menerima Pak Hakim. Semua menerima," kata Dicky.

Jaksa kemudian mencecar berapa total kepala cabang, cabang pembantu dan kedai BRK. "Sekitar 40, Pak Jaksa," kata Dicky.

GRM adalah perusahaan pialang asuransi yang disebut dalam surat dakwaan kasus tindak pidana perbankan yang melibatkan 3 pemimpin cabang/ pemimpin cabang BRK. Ketiga terdakwa tersebut yakni mantan Pemimpin BRK Cabang Pembantu Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir Nur Cahya Agung Nugraha, Pemimpin BRK Cabang Tembilahan Mayjafry serta Pemimpin BRK Cabang Pembantu Senapelan Hefrizal yang juga Pemimpin Cabang BRK Taluk Kuantan.

Jaksa penuntut umum, Dohar Nainggolan dalam surat dakwaan menyebut adanya aliran dana dari Dicky Vera Soebasdianto kepada ketiga terdakwa. Uang diberikan sebagai imbalan atas penunjukkan GRM sebagai mitra pialang penjaminan asuransi kredit nasabah BRK. 

Nur Cahya Agung Nugraha didakwa menerima fee asuransi kredit sebesar total Rp 119.879.875. Sedangkan Mayjafry menerima sebesar Rp 59.690.500. Sementara, Hefrizal mendapat aliran dana sebanyak Rp 200 juta lebih. Dana diduga ilegal tersebut ditransfer secara berulang kali tiap bulannya oleh Dicky selaku BDO PT. GRM perwakilan Riau. Uniknya, uang ditransfer ke rekening atas nama Dikcy, namun kartu ATM dipegang oleh masing-masing terdakwa.

Jaksa penuntut umum menilai, para terdakwa tidak memiliki hak untuk menerima uang tersebut, apalagi sebagai imbalan dalam jabatan masing-masing. Diketahui, bahwa penerimaan resmi (Fee Base Income) Bank Riau Kepri dari asuransi kredit berdasarkan perjanjian BRK dengan GRM adalah sebesar 10 persen dari akumulasi produksi premi asuransi kredit nasabah. Sementara, dalam kenyataannya uang yang diterima para terdakwa tersebut merupakan penerimaan ilegal yang besarnya juga 10 persen, di luar ketentuan.

Jaksa penuntut umum mendakwa ketiganya melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo pasal 64 ayat (1) KUHP.