Disorot Publik, BRK Fraud Rugikan Nasabah

Disorot Publik, BRK Fraud Rugikan Nasabah

pengamat Ekonomi dan dosen di Universitas Riau Doktor Edyanus Herman Halim SE Ms

Menjadi Sorotan, Bank Riau Kepri (BRK) dari sejumlah kalangan terkait adanya kasus pembobolan dana nasabah sebesar 1,3 M beberapa bulan lalu.

Anehnya, Pemerintah dan DPRD Riau seakan tutup mata, tidak memberikan penyelesaian terhadap kasus tersebut.

PEKANBARU, RANAHRIAU.COM - pengamat Ekonomi dan dosen di Universitas Riau Doktor Edyanus Herman Halim SE Ms, Melihat terjadinya kasus pencurian dana nasabah  saat ini tengah di tangani Polda Riau memang sangat  sangat memprihatin kan pada saat Bank Riau Kepri ingin mentransformasikan diri menjadi Bank syariah, justru bank milik pemerintah daerah ini di haru birukan oleh kasus kecurangan (fraud). 

"Hal ini akan menggangu kepercayaan masyarakat sebagai nasabah, seharusnya di junjung tinggi oleh institusi bisnis ke uangan " paparnya Senin (26/07-2021) kepada wartawan RanahRiau.com

Kembali di terangkan Edyanus, BRK sebenarnya sudah memiliki internal audit system yang baik namun celah-celah untuk melakukan kecurangan dalam proses bisnisnya tetap saja ada, Oleh karena itu dengan menjadi sorotan sudah akan semakin sulit bagi oknum oknum nakal untuk bertindak curang.

Pengamat Ekonomi inipun mengingatkan, Terkuaknya berbagai kecurangan yang ada, memberikan indikasi proses pengawasan memang masih perlu ditingkatkan, Termasuk secara periodik melakukan assessment pegawai sehingga peningkatan kualitas dan integritasnya dapat semakin ditingkatkan. 

"Dalam kondisi sekarang upaya-upaya mengantisipasi terjadinya kecurangan harus semakin diperketat." Tukasnya.

Sementara itu jika dikaitkan dengan dampaknya terhadap perekonomian riau, Dirinya menjawab, tentulah belum begitu signifikan (Berarti,red) mengingat peran dan kontribusi BRK dalam system atau perputaran perekonomian riau tidak terlalu baik.

"Secara institusi Bank Riau Kepri itu besar dampaknya, karena dapat mengurangi kepercayaan nasabah terhadap BRK. Padahal bisnis perbankan modal utamanya adalah kepercayaan. Oleh sebab itu diinstitusi perbankan ada Direktur Kepatuhan yang bertugas menjaga semua proses berjalan sesuai aturan dan SOP." Urainya.

Dalam menyikapi masalah ini menurut dia, belum perlu ditangani melalui Lembaga politik seperti DPRD. Menyeret masalah ini ke ranah politik dengan mendesak agar dilakukan RUPS Luar Biasa itu terlalu berlebihan dan dapat semakin menyulitkan BRK itu sendiri dalam proses bisnisnya.

"Masyarakat malah akan semakin hilang kepercayaannya bila sudah semakin dipolitisir. Jika DPRD ingin memberi kepedulian, menurut saya cukup menyampaikannya kepada gubernur agar memberikan pengawasan terhadap BUMD yang menjadi milik pemerintah daerah." Sebut dia.

Lebih jauh lagi pengamat Ekonomi ini menguraikan,
Ke depan BRK harus memperkuat integritas proses bisnisnya guna memberi kesan yg kian positif bagi masyarakat bisnis di Riau. 

Selama ini, kata dia, peran BRK dalam menopang dinamika perekonomian Riau masih rendah. Tertinggal dari bank2 lain yang lebih agresif dan terpercaya dimata nasabah. 

Menurutnya, Kunci untuk lebih mampu memenangkan persaingan adalah kecanggihan teknologi dan SDM yang handal. Makna handal disini selain ia memiliki skill dan keterampilan tinggi juga punya etika moral yang mumpuni.

"Mencuri dana nasabah itu sudah sangat bertentangan dengan etika bisnis dan profesionalisme. Hal itu ibarat membocorkan kapal sendiri. Merobek perut sendiri sehingga sakitnya dibuat sendiri," Tegasnya.

Tidak sampai disitu, baginya, Jajaran management harus memberi tindakan tegas terhadap adanya oknum oknum tak berkualitas yang dapat menenggelamkan BRK. 

"Tindakan perbaikan itu urgen untuk menjaga dan menaikkan reputasi bisnis BRK." Singkat dia.

Ditambahkan dia, Pemda tidak lagi bisa menggunakan pola - pola  lama dalam pengelolaan BUMD. Menempatkan aparatur PNS dijajaran komisaris harus dipilih dari mereka mereka yang tidak memegang jabatan strategis di birokrasi pemda agar mereka punya waktu untuk melakukan pengawasan.

"Kalau orang - orang  yang ditempatkan di perusahaan daerah adalah pejabat yang sangat sibuk mengurus urusan birokrasi maka kesempatannya untuk menjamin terselenggaranya proses bisnis yang profesional akan lemah dan itu berakibat fatal pada institusi bisnis itu sendiri," tutupnya

Sementara itu wartawan RanahRiau menghubungi Direktur utama Andi Buchori melalui WhatsApp,sampai berita ini di tayangkan tidak ada jawaban.

 

 

Editor : RRMedia
Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT :